Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 83 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 60 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 86 | Komentar

Baca


Program Berobat Gratis Pakai KTP Gagal


SERANG-
Program berobat gratis pakai KTP (kartu tanda penduduk) yang merupakan program prioritas Gubernur Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy terancam gagal. Sebab, pemerintah pusat mewajibkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia agar menerapkan program berobat gratis di daerah dengan sistem JKN KIS (Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat) atau lebih dikenal dengan sebutan BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) Kesehatan.

Hal itu mengacu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Yang terbaru, pemerintah mempertegas dengan surat nomor 440/707/Bangda tentang dukungan pelaksanaan program JKN, yang dikeluarkan kementrian dalam negeri (Kemendagri) melalui dirjen bina pembangunan daerah pada 6 Februari 2018. Surat edaran yang ditandatangani Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Diah Indrajati itu dikirimkan kepada gubernur se-Indonesia sebagai tindaklanjut dari Inpres 8/2017.

Surat itu berisi delapan poin permintaan. Dua poin yang penting di antaranya meminta pemprov untuk mengintegrasikan program jamkesda (jaminan kesehatan daerah) dan jaminan kesehatan lainnya ke dalam JKN, baik segi program maupun pembiayaannya, sehingga hanya ada satu jaminan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah yaitu JKN. Kemudian, pemprov harus mendaftarkan warga yang kurang mampu di luar penerima bantuan iuran (PBI) ke dalam JKN untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan pembiayaan dari APBD.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, dua poin dalam surat edaran kemendagri itu mengancam gagalnya program berobat gratis pakai KTP yang akan dilaksanakan Pemprov Banten. "Niat baik Pemprov untuk memudahkan warga dalam mengakses pelayanan kesehatan (gratis) terbentur regulasi. Seiring pemprov ingin membuat skema sendiri agar lebih simple dengan KTP, tapi pemerintah pusat (justru) menjadikan JKN sebagai program strategis nasional," ujar Fitron.

Menurut politisi Partai Golkar ini, langkah Wakil Gubernur Banten Adnika Hazrumy meloby pemerintah pusat menunjukkan kegigihan pemprov dalam membuat terobosan di tengah ketatnya aturan Inpres 8/2017. Namun saat bersamaan, semua pemangku kebijakan di pusat seperti kemendagari, kejaksaan agung (Kejagung), dan lembaga negara lain sedang menjalankan Inpres 8/2017. Fitron menyarankan agar Pemprov Banten mengundang BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang menjalankan program tersebut.

"Siapa tahu ada jalan tengah. Apa yang sebenarnya diinginkan pemprov dan apakah BPJS bisa mengakomodir. BPJS Kesehatan kan beda dengan Askes, mereka sekarang nirlaba. Jadi mereka tidak didesain mengambil keuntungan.

Jadi, langkah yang perlu dilakukan dalam mencari jalan tengah atas persoalan itu adalah dengan berdialog. Karena JKN (selaku) program strategis nasional tentu mampu mengakomodir niat baik Pemprov Banten.

Langkah strategis lainnya, duduk dengan bupati dan walikota untuk sharing budget. Berbagi tanggung jawab dalam menyukseskan inpres ini. Jadi pemprov bisa lebih ringan dalam menjalankan kewajibannya memproteksi warga Banten,” ungkapnya.

Fitron menegaskan, dengan adanya edaran dari kemendagri itu, pemprov selain melakukan loby juga harus mengambil langkah-langkah strategis menindaklanjuti edarannya dan bertanggungjawab menindaklanjutinya. Karena, menurut Fitron, kesehatan bukan hanya urusan mengobati orang sakit. Untuk itu, dia mengajak agar pemprov menganggarkan side supply.

“Berbagilah dengan pemerintah kabupaten dan kota karena mereka juga kan harus menjalankan inpres. Jadi UHC menjadi tanggungjawab semua lapisan. Tentu Pemprov akan jadi lebih ringan,” tegasnya.
Diwawancara terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim justru tetap ngotot ingin program yang digagasnya dapat berjalan. WH mengatakan bahwa program berobat gratis pakai KTP dilakukan sebagai program ibadah. Alasannya, hingga kini sebanyak 2,3 juta warga Banten belum tercover JKN.

WH berpendapat bahwa adanya surat edaran kemendagri itu sebagai dorongan bagi pemprov untuk melakukan upaya menggratiskan pelayanan kesehatan masyarakat. “Edaran itu tidak mengikat tapi saya wajib membela masyarakat. Ini program Ibadah. Membela rakyat yang belum menjadi peserta BPJS,” ujarnya saat diwawancara usai salat Jumat di Masjid Raya Al-Bantani, KP3B.

Menurut WH, program layanan kesehatan gratis melalui JKN saat ini masih menyisakan sekitar 2,3 juta warga yang belum mendapatkan kepesertaan. Jumlah ini yang tengah dicarikan solusinya oleh pemprov Banten. “Itu 2,3 juta warga belum dapat BPJS bagaimana? Ya harus kita tangani. BPJS kan bukan badan milik pemda, masa kita kasih uang?” katanya.

WH menghitung-hitung, dari 2,3 juta warga yang belum tercover BPJS dikali premi Rp 25 ribu per bulan kemudian dikali satu tahun, maka pemprov harus mengeluarkan anggaran Rp 600 miliar. “Memangnya ada kewajiban pemerintah bayarkan premi? Premi kan masyarakat yang bayar. Tapi kalau pemerintah kasih (anggaran) rakyat bayar langsung pake KTP ke rumah sakit paling Rp 200 miliar per tahun,” tegas WH dengan nada tinggi.

WH berpendapat bahwa yang dimaksud terintegrasi itu yakni pemerintah daerah sama-sama memberi jaminan kesehatan bagi masyarakat. “Inginnya pemerintah melalui premi. Setiap tahun preminya Rp 600 miliar. Kalau premi sebanyak 2,3 juta warga dibayar, kemudian tidak sakit, rugi kita (pemprov). Ini bukan soal mengintegrasikan, tapi sama-sama membela rakyat miskin,” katanya.

Untuk itu WH ingin pemprov melaksanakan program berobat gratis dengan pola membayarkan (biaya berobat gratis) bagi warga yang belum tercover BPJS, ketika mengalami sakit. "Kita maunya yang sakit saja (dibayar). Kalau (program) gubernur ini, (dibiayai) dari seluruh penyakit, operasional dan biaya tinggal di rumah sakit berapa pun dibiayai," tegasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Andika Hazrumy mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah menegosiasikan kemungkinan pemprov dapat melakukan pembayaran biaya berobat gratis bagi warga miskin berbasis layanan pengobatan yang dipakai. “Jadi kalau enggak berobat ya kita enggak bayar, beda dengan mekanisme BPJS yang normal yang mengharuskan semua peserta membayar premi sejak awal,” jelasnya.

Menurut Andika, pilihan itu ditawarkan dengan tujuan agar terjadi efisiensi anggaran (APBD), dimana pemprov tidak perlu membayar premi bulanan bagi semua warga miskin yang akan didaftarkan menjadi peserta BPJS.

Meski alokasi anggaran untuk membayari premi seluruh warga miskin yang belum tercover BPJS itu tersedia, tapi jika bisa dilakukan langkah-langkah efisiensi anggaran, maka hal tersebut akan lebih baik. “Kita sanggup bayar premi dua juta warga miskin yang belum tercover BPJS, tapi kan kalo bisa diefisiensi, kan anggarannya bisa digunakan untuk dialokasikan ke yang lain,” ujarnya.

Menurutnya, peraturan gubernur (pergub) mengenai pengobatan gratis tersebut pun telah rampung dibuat oleh Pemprov Banten. Namun pemprov akan berkoordinasi lagi dengan kementerian terkait seperti kementerian kesehatan dan kemendagri. (rahmat)

Beri komentar


Security code
Refresh