Politik

Indonesia Kecam Serangan Militer Israel

News image

JAKARTA - Pemerintah Indonesia bereaksi keras atas aksi militer yang ...

Politik | Jumat, 11 Juli 2014 | Klik: 2210 | Komentar

Baca

MenPAN Tantang Presiden Baru

News image

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) ...

Politik | Jumat, 4 Juli 2014 | Klik: 2022 | Komentar

Baca

Anggoro Divonis 5 Tahun, Kaban Terbukti Nyogok

News image

JAKARTA – Terdakwa perkara dugaan suap proyek pengadaan revitalisasi sistem ...

Politik | Kamis, 3 Juli 2014 | Klik: 1824 | Komentar

Baca


JPU Banding Vonis Dwi Hesti


SERANG
- Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas vonis tiga tahun enam bulan penjara terhadap Dwi Hesti Hendarti, mantan Direktur Utama Rumah Sakit Umum (RSU) Banten yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan terkait kasus korupsi penyelewengan dana jasa pelayanan (jaspel) tahun 2016 senilai Rp 2,398 miliar.

JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang Kartono mengatakan, kemarin, pihaknya telah mengajukan banding atas putusan yang diberikan majelis hakim yang diketuai Sumantono, terhadap Dwi Hesti. "Iya, tadi (kemarin -red) kita sudah menyatakan banding pada hari ini," katanya kepada Banten Raya, kemarin.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Serang Agustinus Olaf Mangotan menjelaskan, yang menjadi pertimbangan JPU melakukan banding yaitu majelis hakim dalam memberikan vonis hukum terhadap terdakwa terlalu ringan sehingga tidak menciptakan rasa keadilan dan jauh dari tuntutan hukuman yang disampaikan JPU. "Kami mengajukan banding karena putusan banding belum sesuai dengan tuntutan," jelasnya.

Terkait uang pengganti kerugian negara sebesar Rp782 juta, Olaf mengaku tidak mempersoalkan hal itu, meski sebelumnya, JPU meminta terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1,3 miliar. "Ini bukan persoalan uangnya. Tapi vonis 3,6 tahun terhadap Dwi Hesti belum sampai 2/3 atau sekitar 4 tahun dari tuntutan," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya,  Mantan Dirut RSU Banten Dwi Hesti Hendarti, terdakwa kasus korupsi penyelewengan dana jaspel tahun 2016 senilai Rp 2,398 miliar divonis tiga tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang Sumantono, Dwi Hesti dinilai terbukti melakukan korupsi dana jaspel tahun 2016 dan dinyatakan telah melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Pelaku mendapatkan pidana dengan pidana selama 3 tahun dan 6 bulan, serta denda Rp100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka menjalani hukum selama 5 bulan kurungan," kata Sumantono membacakan Sidang Putusan di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Rabu (24/1).

Dwi Hesti juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp782 juta. Pembayaran dilakukan paling lambat 1 bulan sejak dikeluarkan putusan tetap dari Pengadilan Serang. "Apabila tidak membayar, maka harta kekayaannya akan dilelang untuk membayar uang pengganti, atau dapat dipidana selama 1 tahun penjara," tambahnya.

Hal-hal yang memberatkan Dwi Hesti yaitu perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam mengentaskan korupsi, mencontohkan perbuatan yang tidak baik kepada pegawai lainnya, dan perbuatannya telah mengakibatkan kerugian negara. 

"Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa telah mengakui dan penyesali perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum," tambahnya.

Vonis ini lebih rendah jika dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang yang meminta Dwi divonis 7 tahun penjara dan denda Rp100 juta, serta uang pengganti sebesar Rp1,3 miliar.(darjat)

Beri komentar


Security code
Refresh