Politik

Indonesia Kecam Serangan Militer Israel

News image

JAKARTA - Pemerintah Indonesia bereaksi keras atas aksi militer yang ...

Politik | Jumat, 11 Juli 2014 | Klik: 1859 | Komentar

Baca

MenPAN Tantang Presiden Baru

News image

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) ...

Politik | Jumat, 4 Juli 2014 | Klik: 1693 | Komentar

Baca

Anggoro Divonis 5 Tahun, Kaban Terbukti Nyogok

News image

JAKARTA – Terdakwa perkara dugaan suap proyek pengadaan revitalisasi sistem ...

Politik | Kamis, 3 Juli 2014 | Klik: 1481 | Komentar

Baca


Hukum & Kriminal

SERANG - Penyidik Satreskrim Polres Serang dilaporkan oleh mantan Manager Carrefour Serang, Yandri ke Propam Polda Banten, Kamis (11/6).Yandri melaporkan penyidik kepolisian itu karena dinilai tidak profesional dan proporsional dalam menangani kasus dugaan pencurian 34 unit air conditioning (AC) dari gudang Carrefour Serang, yang telah memenjarakannya dirinya selama 14 hari bersama dua karyawannya, Holil dan Maman Suprianto serta dua orang penadah AC tersebut, yakni Budi Indrawan dan Rudi Andreano.

Pantauan Banten Raya, Yandi bersama istri dan pengacaranya, Alfan Sari dan Rekan melaporkan penyidik Polres Serang sekitar pukul 13.00 di ruang Propam Polda Banten.Kepada wartawan, Alfan menceritakan bahwa kasus yang menimpa kliennya itu bermula dari laporan hilangnya stok AC di dalam gudang pada 9 April 2015.

Yandri kemudian melakukan investigasi dan pengecekan. Berdasarkan data penjualan, tidak pernah ada transaksi penjualan. "Dari pengecekan selama dua hari oleh skuriti, diketahui bahwa yang sering mengambil stok AC dari gudang tersebut adalah Holil. Saat diinterogasi oleh skuriti, Holil mengakui perebuatannya yang telah melakukan pencurian AC dari gudang itu bersama Maman," kata Alfan.

Kasus itu kemudian dilaporkan ke Polres Serang pada 11 April 2015. Pada malam harinya, Holil pun dibawa ke Polres Serang. Keesokan harinya, Yandri dan dua karyawannya dijemput oleh penyidik untuk dimintai keterangan. "Di polres, Yandri tanpa didampingi pengacara atau kuasa hukumnya diminta secara paksa mengakui dirinya sebagai otak kasus pencurian itu," jelas Alfan.

Sementara kepala skuriti dan lima anggotanya yang diperiksa sehari kemudian dibebaskan karena dianggap tidak terbukti dugaan menerima uang penjualan AC itu sebagaimana keterangan Holil."Klien saya akhirnya ditahan selama 14 hari setelah dinyatakan sebagai tersangka. Waktu hari keempat penahanan, klien saya bersama empat tersangka lainnya diminta menandatangani surat pernyataan musyawarah dengan pihak manajemen Carrefour Serang yang dibuat oleh penyidik," ungkapnya.

Dalam surat kesepakatan itu, lanjut Alfan, ada tiga point yang harus disetujui kliennya bersama empat tersangka lainnya, di antaranya diminta bersedia mengembalikan kerugian pihak Carrefour sebesar Rp 449 juta. Padahal,  nilai kerugian totalnya tidak sebesar itu. Yandri juga diminta untuk mengakui kesalahanya. "Waktu itu klien saya dan empat tersangka lainnya diminta patungan untuk mengembalikan kerugian itu masing-masing Rp 50 juta.

Tapi, klien saya tidak bisa mengembalikannya karena tidak punya uang, makanya tidak dibebaskan karena belum menandatangani kesepakatan itu. Sampai terakhir klien saya hanya sanggup mengembalikan Rp 25 juta, dan kesepakatan itu ditandatangani tanggal 28 April 2015, sehingga klien saya dibebaskan," ucapnya.

Alfan mengatakan bahwa kliennya terpaksa menandatangani kesepakatan yang juga berisi atas pengakuan kesalahan itu dikarenakan kliennya dalam kondisi panik dan tidak didampingi pengacara.
"Dengan ditandatanganinya surat kesepakatan itu, pihak manajemen Carrefour mengeluarkan surat PHK secara sepihak, dengan memberikan hak berupa uang pidah dan penggantian hak Rp 11,9 juta. Padahal, klien saya telah mengabdi selama 16 tahun di perusahaan itu," ungkapnya lagi.

Alfan menyatakan, selain melaporkan penyidik, pihaknya juga akan melaporkan kriminalisasi atas kliennya ke Ditreskrimum Polda Banten. Karena, lanjut dia, kasus ini telah direkayasa agar klienya keluar dari perusahaan.

Yandri juga akan menuntut pihak perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja atas pemutusan kerja secara sepihak. "Tahun ini, klien saya seharusnya mendapat promosi jabatan sebagai store manager. Tapi justru dikriminalisasi," paparnya.

Yandri menyatakan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus itu. Bahkan, tidak pernah menerima uang dari penjualan 24 unit AC hasil curian itu sebagaimana keterangan Holil. "Holil sendiri mengakui bahwa dirinya terpaksa melibatkan saya, karena ada yang menyuruh, dan dia meminta maaf ke saya," katanya.

Yandri menambahkan bahwa 24 unit AC yang hilang itu dicuri dari dalam gudang dengan cara mengeluarkannya oleh Holil. "Itu tidak sekaligus, tapi selama 3 bulan, kadang sehari satu, dua, diangkut oleh tukang becak," imbuhnya.

Kapolres Serang AKBP Nunung Syaifuddin saat dikonfirmasi menyatakan belum mengetahui adanya kasus dugaan pencurian 24 unit AC di Carrefour Serang itu. Namun begitu, pihaknya akan menindaklanjuti adanya laporan tersebut. "Saya baru tahu, tapi nanti saya akan tanya penyidiknya, seperti apa kasusnya," katanya. (marjuki)

SERANG -Rokmat alias Jaeal Abidin, warga Kampung Melias Wetan, Desa Kamurang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang diamankan aparat Polsek Cikande lantaran menganiaya teman wanitanya berinisial Al. Perempuan asal Desa Bakung, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang ini dianiaya oleh Rokmat karena menol ...

SERANG - Sebuah rumah di Komplek Kampung Raya, Blok A 1 No 6, di Kecamatan Serang, Kota Serang, digerebek aparat Polres Serang, Senin (8/6) malam. Rumah itu dijadikan pabrik rumahan minuman keras (miras) oplosan. Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan peracik miras oplosan berinisial M dan ku ...
PAMULANG - Petugas gabungan menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) di Jalan Raya Siliwangi, Pamulang, Kota Tangsel, Rabu (3/6). Celakanya, tak hanya menjaring warga yang tak membawa kartu identitas, petugas juga mengamankan warga yang kedapatan positif menggunakan narkotika.

Pantauan di lokasi, warga yang mengaku mahasiswa dari salah satu universitas di Pamulang itu menggunakan sepeda motor jenis matic saat melintas di lokasi razia. Lantaran raut wajahnya terlihat beler, petugas dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tangsel menggiring pria yang tidak dibeberkan identitasnya itu ke toilet.

Pemuda tersebut diminta melakukan tes urine untuk memastikan apakah menggunakan narkotika atau tidak. Setelah dicek urinennya oleh petugas BNNK Tangsel, ternyata hasilnya positif menggunakan narkotika. "Ini positif," kata petugas BNNK Tangsel.

Petugas BNNK Tangsel itu pun langsung membawa pemuda tersebut ke markas BNNK Tangsel di Kecamatan Setu untuk penanganan lanjutan. "Kita belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, nanti saja ya," kata petugas BNNK Tangsel yang enggan namanya disebutkan itu.

Sementara itu, OYK yang digelar dari pukul 09.00 sampai 11.00 itu sebanyak 3.526 pengendara diperiksa petugas. Hasilnya, 98 orang tidak membawa kartu identitas, baik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun SIM. Ke-98 orang itu langsung menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring)."Semua yang melintas kita periksa kartu identitasnya. Bagi mereka yang tidak membawa (kartu identitas) langsung disidang di tempat," kata Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil (Disdukcapil) Kota Tangsel Ahmad Kawakibi.

Menurut Kawakibi, dalam kegiatan OYK ini tidak ada satupun warga negara asing yang terjaring. Semua warga yang dikenakan sanksi tipiring mayoritas tidak mempunyai atau membawa Kartu Tanda Penduduk.“Dengan begini biar memberikan efek jera ke warga. Kalau kemana-mana harus bawa KTP, nanti kalau ada apa-apa di jalan bisa repot dan kita denda Rp 50 ribu,” terangnya.Kawakibi mengaku bahwa hasil dari uang denda bagi warga yang menjalani sidang Tipiring dimasukan ke kas daerah Kota Tangsel. (iwan)
SERANG - Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Banten Brigjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan siap menyelidiki temuan-temuan pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Banten tahun anggaran 2014. Menurut Boy, hasil audit BPK dapat dijadikan data awal penyelidikan, untuk mengungkap adanya tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. "Jadi, pihak kepolisian dapat memanfaatkan LHP BPK ini menjadi data awal untuk dilakukannya penyelidikan. Karena LHP ini kan dokumen terbuka," ujar Boy, kemarin.

Dikatakan Boy, dalam penyelidikan nanti, Polda akan melakukan kroscek serta pengumpulan bahan dan keterangan dari pihak terkait yang terlibat dalam temuan LHP BPK. "Kalau sudah menjadi fakta yang kira-kira dapat dilakukan langkah-langkah ke penyidikan, tentu akan dilanjutkan," tegasnya.

Boy mengungkapkan bahwa Polda Banten tidak hanya menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya hanya dari LHP BPK. Namun, penyelidikan itu terus dilakukan secara berkesinambungan. "Tidak hanya dari LHP ini, tapi dari masukan masyarakat, laporan masyarakat dan lainnya. Kita banyak sekali laporan masyarakat yang kita selidiki," jelasnya.

Dalam prosesnya, Boy mengaku tidak mau menarget untuk menyelesaikan penyelidikan. Sebab, lanjut dia, yang terberat dalam pengungkapan tindak pinada korupsi ada saat proses penyelidikan. "Yang beratnya ya itu (penyelidikan-red). Kalau sudah penyidikan sih sudah jelas semua. Untuk menemukan bukti permulaan yang cukup terkait ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, ada tiga. Yakni perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta unsur kerugian keuangan negara. Kalau masuk tiga unsur itu, bisa ditingkatkan," tegasnya.

Seperti diketahui, Pemprov Banten kembali mendapat opini tidak menyatakan pendapat (TMP) atau disclaimer pada LHP BPK atas LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2014. Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan Pemprov meraih opini disclaimer. Di antaranya yakni masalah belanja perawatan kendaraan bermotor pada biro perlengkapan dan aset Setda Banten tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang valid sebesar Rp 3,1 miliar.

Penganggaran hibah tahun 2014 sebesar Rp 246,52 miliar dilakukan tanpa melalui proses verifikasi terhadap proposal permohonan. Selain itu terdapat hibah barang/jasa kepada masyarakat atau pihak ketiga pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 37,30 miliar yang tidak didukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berita acara serah terima hibah.Masalah lain, pengeluaran bantuan sosial tidak terencana kepada individu dan atau keluarga sebesar Rp 9,76 miliar yang tidak didukung kelengkapan dokumen pengajuan.

Kepala BPK Perwakilan Banten Sunarto menjelaskan, jika dalam LHP BPK atas LKPD pemerintah daerah ada indikasi kerugian negara yang berkaitan pelanggaran hukum, maka BPK akan menyampaikannya ke aparat penegak hukum untuk ditelusuri dan ditindaklanjuti. Namun, menurut Sunarto, sejauh ini belum ada hasil pemeriksaan BPK Banten yang diserahkan ke aparat penegak hukum.

BENTUK PANSUS INVESTIGASI
Terpisah, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Banten Ali Nurdin mendorong dibentuknya pansus investigasi untuk mengaudit LHP BPK atas LKPD Pemprov Banten tahun 2014. Pansus dibutuhkan untuk mengetahui secara detail masalah yang terjadi sehingga dapat dicarikan solusinya. "Kami mendorong adanya pansus untuk menginvestigasi LHP BPK ini," katanya.

Selain itu, Ali Nurdin juga mendesak Plt Gubernu Banten Rano Karno untuk serius dalam memimpin Banten. "Jangan samakan memimpin Banten ini seperti akting di sinetron. Harus serius lah. Opini disclaimer sampai dua kali ini artinya pemprov tidak serius," ujar Ali Nurdin.

Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Gerindra Ali Zamroni menyatakan, kinerja Pemerintahan Provinsi Banten sudah sangat mengkhawatirkan. Masalah yang muncul salah satu faktornya tak lepas dari leadership. "Mulai dari koordinasi pengawasan yang lemah dan lainnya. Ini ibarat benang kusut di kaki ayam. Sulit kan ayam untuk berjalan. Jadi, pembenahan harus total," ujar Zamroni seraya menegaskan bahwa Rano harus punya tanggung jawab moril karena penggunaan APBD Banten harus ada pertanggungjawaban. (rahmat)




Komentar Terakhir