Crime News

Empat Pemeras Ngaku Polisi

News image

SERANG – Mengaku sebagai anggota polisi Polda Banten,  empat pemuda ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 29 Maret 2017 | Klik: 617 | Komentar

Baca

Pembuang Bayi Itu Pelayan Kafe

News image

PASARKEMIS - Sesosok bayi berjenis kelamin perempuan yang ari-arinya masih ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 29 Maret 2017 | Klik: 424 | Komentar

Baca

Puluhan Anak di Pandeglang Diduga Disodomi

News image

PANDEGLANG – Puluhan anak di Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, Kabupaten ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 24 Maret 2017 | Klik: 536 | Komentar

Baca


Prabowo Tarik Diri dari Pilpres


JAKARTA - Calon Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penolakan resmi terhadap proses rekapitulasi pemilu presiden yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prabowo menolak melanjutkan hasil rekapitulasi dan memerintahkan saksi di KPU untuk keluar (walk out) dari rapat pleno. "Kami minta saksi nomor urut satu di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses rekapitulasi," ujar Prabowo dalam keterangan pers di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7).

Bersama hampir seluruh tim kampanye koalisi merah putih, Prabowo melakukan rapat sejak pukul 12.00 WIB untuk menyikapi proses rekapitulasi pilpres. Dia menegaskan tidak menerima hasil proses rekapitulasi nasional pilpres yang ditetapkan KPU. ”Sebagai capres nomor urut satu, akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan pilpres yang cacat hukum," ujar Prabowo didampingi para tim kampanye koalisi merah putih. Menurut Prabowo, dirinya tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan rakyat. Dia merasa dipermainkan dan diselewengkan dalam proses di KPU. ”Kami siap menang dan kalah dengan cara yang terhormat, demokratis, dan terhormat,” tegas mantan Danjen Kopassus itu.

Menurut Prabowo, esensi demokrasi adalah rakyat yang berkuasa, wujud demokrasi adalah pemilihan, sementara esensi pemilihan adalah kejujuran. Nah, Prabowo merasa tidak melihat ada kejujuran yang terjadi dalam proses pemilihan. ”Kalau di satu TPS haknya adalah 300, tapi yang datang adalah 800, itu tidak demokratis. Kalau ada pejabat yang mencoblos-coblos surat suara, itu tidak demokratis," ujarnya. Menurut Prabowo, dirinya telah melaporkan kecurangan yang luar biasa. Dia menyebut, ada empat kabupaten di Papua yang tidak melakukan pencoblosan apapun, ada 5.800 TPS yang direkomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di DKI Jakarta, termasuk ada enam kabupaten di Jawa Timur yang mendapat rekomendasi yang sama. ”Kami menemukan beberapa hal yang menemukan cacatnya proses pilpres, sehingga hilang hak-hak WNI,” ujarnya. Karena itu, Prabowo menilai proses pilpres berjalan bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. ”Kami menilai KPU tidak adil, tidak terbuka, bahkan aturan dilanggar sendiri,” ujarnya.

MK AKAN TERIMA GUGATAN PRABOWO-HATTA


Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (22/7) pada pukul 20.00 WIB mulai melakukan penghitungan mundur sebagai tanda dibukanya pendaftaran permohonan perkara hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2014. MK membuka pendaftaran sesaat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pilpres 2014. Jadwal pembukaan pendaftaran PHPU Pilpres 2014 di MK kemarin sempat berubah beberapa kali. Pertama MK menjadwalkan akan mulai membuka loket pendaftaran tersebut pada pukul 15.00 WIB, namun kemudian diundur sejam hingga pukul 16.00 WIB. Lalu terakhir, MK akhirnya mengumumkan membuka pendaftaran pada pukul 20.00 WIB yang ditandai dengan pemencetan tombol sirene oleh panitera MK.

Selain itu, pembukaan yang semula direncanakan dihadiri oleh Ketua MK Hamdan Zoelva, yang secara simbolis akan membuka pendaftaran tersebut, juga batal hadir. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari panitera MK, Hamdan batal hadir membuka pendaftaran tersebut karena ada keperluan lain di luar MK. Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Janedjri M. Gaffar menjelaskan bahwa berubahnya jadwal pembukaan pendaftaran PHPU Pilpres di MK kemarin karena proses rekapitulasi suara di KPU ternyata saat itu belum selesai. "Jadi mekanismenya adalah begitu KPU mengumumkan penetapan suara tok tok tok, katakanlah jam 19.00 WIB malam nanti (kemarin), mulai itu kita start menerima permohonan. Soal molor dari jam 16.00 WIB tadi soalnya KPU-nya belum selesai," kata Janedri kepada awak media kemarin.

Janedjri menjelaskan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) MK. "Penerimaan permohonan PHPU itu 3x24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan. Jadi KPU harus tetapkan dulu dong baru kita buka. Bukan hari kerja, tapi jam kerja," terang dia. Sehingga dia membantah adanya dugaan bahwa molornya pembukaan pendaftaran PHPU di MK kemarin disebabkan oleh pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang ingin menarik diri dari Pilpres 2014. "Bukan," tegasnya. Sementara itu, masih terkait dengan pernyataan Probowo kemarin, Janedjri mengatakan bahwa MK tetap akan menerima permohonan sengketa PHPU yang mungkin akan diajukan oleh pihak pasangan Prabowo-Hatta. "Prinsipnya MK tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepada dirinya," terang Janedjri.

Dia juga menuturkan bahwa Prabowo masih memiliki legal standing untuk mengajukan perkara tersebut ke hadapan hakim konstitusi. Kendati ada yang berpendapat bahwa pernyataan Prabowo tersebut akan menghilangkan legal standing dirinya saat menggugat ke MK. "Beliau itu kan pasangan capres-cawapres. Kan sudah mengikuti kontastasi, jadi kalau kemudian beliau menyatakan menarik diri apakah itu berarti mengundurkan diri saya tidak mau berkomentar. Saya hanya ingin menyatakan bahwa MK tidak diperbolehkan menolak perkara dan harus menerima perkara," terang dia. Namun demikian, Janedri mengatakan bahwa hal tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada hakim konstitusi. "Persoalan dia ada legal standing itu nanti akan diputuskan oleh MK. Jadi monggo masukkan perkaranya ke MK," imbuhnya.

PENDUKUNG PRABOWO DIHARAP TENANG

Pasca pernyataan capres Prabowo Subianto terkait keputusannya untuk menarik diri dari pilpres, Menkopolhukam Djoko Suyanto pun segera menggelar rapat terbatas bersama Kapolri, Kepala BIN, Panglima TNI dan Mendagri. Djoko memaparkan bahwa terkait pernyataan apapun yang disampaikan Prabowo, pemerintah menyerahkan sepenuhnya pada KPU. Djoko menuturkan, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU Pilpres, segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu berada di bawah kewenangan KPU. "Terhadap hal-hal yang disampaikan oleh capres Prabowo Subianto tadi (kemarin), pengelolaannnya sepenuhnya kepada KPU. Dalam hal ini terlibat juga Bawaslu dan MK apabila itu masih berlanjut. Karena itu, pemerintah berpandangan kita serahkan sepenuhnya kepada KPU, sesuai kewenangan yang diatur oleh UU," jelasnya dalam press conference di Kantor Kemenkopolhukam, kemarin (22/7).

Kemudian, terkait pengelolaan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh daerah, Djoko mengimbau agar rakyat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dia pun mengutip pernyataan Prabowo terkait imbauan bagi para pendukungnya untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan mengutamakan cara-cara damai dalam memperjuangkan apa yang diyakininya. "Terkait penggalan kalimat yang disampaikan Pak Prabowo, saya Menkopolhukam melaksanakan rapat dengan Mendagri, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN.  Mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang, tidak mudah terhasut atau terprovokasi maupun mengikuti ajakan-ajakan untuk bertindak melanggar hukum," paparnya.

Djoko melanjutkan, jika hal tersebut terjadi maka akan mencederai proses pematangan demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia. Di samping adanya imbauhan, dia juga menegaskan bahwa seluruh aparat keamanan dari Polri maupun TNI terus bersiaga, mengamankan proses demokrasi, sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat dapat dijamin. "Dalam hal ini, aparat keamanan dari TNI/Polri dan aparat-aparat yang lain akan bertindak tegas apabila ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang melanggar hukum. Demikian penyataan pemerintah terkait apa yang sedang berlangsung di KPU dan merespons apa yang disampaikan Pak Prabowo Subianto," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan bahwa paska pernyataan Prabowo yang ingin menarik diri dari Pilpres 2014, pihaknya belum mendapat laporan adanya peningkatan potensi konflik dai sejumlah daerah. "Sampai saat ini belum, tapi kita melakukan antisipasi. Kita tidak menunggu itu terjadi. Kita harus jemput bola untuk menenangkan dan menjelaskan kembali kepada mereka dan pemberitaan di media juga sangat menentukan untuk membantu itu semua," kata Marciano yang berpangkat Letjen TNI AD tersebut kepada wartawan di Kemenkopolhukam, kemarin. Marciano menuturkan bahwa aparat keamanan yang berasal dari gabungan TNI/Polri yang sudah dipersiapkan mengamankan hari pengumuman KPU kemarin, tidak mengalami peningkatan status dan jumlah personil setelah pernyataan Prabowo tersebut. "Untuk aparat keamanan semua tetap seperti sekarang, TNI dan Polri tetap dalam posisi Siaga 1 seperti sekarang (kemarin)," ujar Marciano.

Dia menyatakan bahwa KPU hingga berita ini ditulis masih menjalankan proses rekapitulasi suara seperti biasa. "KPU tetap menjalankan tugasnya dan nanti KPU akan memberikan pernyataan tentunya terkait dengan keberatan dari salah satu pasangan calon," tuturnya. Dia berharap agar para pendukung pasangan Prabowo-Hatta menaati imbauan dari Prabowo yang menginginkan pendukungnya di seluruh daerah agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi, serta mempercayakan urusan rekapitulasi suara kepada tim sukses yang ada di Jakarta. "Biar mereka yang mengelola itu, dan di daerah harus tetap tenang dan saya mengimbau semua untuk berperan serta menjaga stabilitas keamanan ini. Satu minggu lagi kita lebaran, masa kita mau memasuki lebaran dalam kondisi yang tidak terkendali," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kapolri Jenderal Sutarman. Dia mengatakan bahwa pasukan yang sudah dikerahkan untuk mengamankan pengumuman pemenang Pilpres oleh KPU kemarin sudah maksimal. Sehingga dia merasa tidak perlu menambah jumlah pasukan untuk menanggapi pernyataan Prabowo yang ingin menarik diri dari Pilpres. “Pasukan kita sudah maksimal. Jadi kita sudah siapkan kekuatan kita yang maksimal itu. Yang berada di KPU yang kemarin saya sampaikan sudah empat lapis dan dalam keadaan stand by dan siap melakukan tindakan-tindakan pengamanan," kata Sutarman. Tentang potensi rusuh di daerah, dia mengatakan belum ada. "Setiap saat kita update permenit, jam per jam. Sampai sekarang ini alhamdulillah tidak ada gejolak. Jadi rakyat tenang, silahkan berbondong-bondong mudik ke kampung halaman masing-masing," ujarnya.

Sutarman juga menjelaskan bahwa pencabutan status Siaga 1 yang diberlakukan kemarin akan kembali dibahas dalam rapat kerja dengan Menkopolhukam. Namun belum jelas kapan rapat tersebut akan dilangsungkan. "Rapat lagi dengan Pak Menko apakah suasana sudah kondusif, baru nanti kita turunkan. Apabila belum maka tetap Siaga 1. Ini akan terus berjalan," ucapnya. Saat ditanya mengenai sikap Prabowo yang ingin menarik diri dari Pilpres yang diduga akan melanggar UU Pilpres, Sutarman mengaku belum tahu persis. "Pemilu sudah selesai kok mengundurkan diri. Kita belum tahu persis apakah menarik diri dari kesaksian di KPU atau bukan penarikan diri, kan Pilpres sudah selesai," ujarnya heran.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memantau kondisi keamanan selama pengumuman pilpres, melalui video conference di kediamannya, di Puri Cikeas. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha SBY menginstruksikan agar seluruh aparat TNI dan Polri tetap melanjutkan tugasnya untuk menjaga keamanan. "Kepada seluruh aparat baik Polri dan TNI agar tetap melanjutkan tugas masing-masing dengan bertindak profesional dan setiap posko siaga 24jam agar situasi aman, tenang dan  damai tetap terjaga," kata Julian, kemarin. Di sisi lain, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan jika pihaknya belum akan mencabut status siaga satu yang digunakan pasukannya saat ini. Dia akan melihat perkembangan beberapa waktu ke depan. Jika memang dirasa aman, maka tingkat kesiagaan bisa diturunkan.

Menurut Moeldoko, penetapan status siaga di tubuh TNI sangat fleksibel. Dia mengibaratkan penentuan tersebut seperti karet dan layang-layang. "Apabila situasinya meningkat, siaganya ditingkatkan. Tapi kalau situasinya turun, landai, siaganya diturunkan, jadi siaga dua bahkan siaga tiga," ujarnya di Mabes AD kemarin. Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia itu menuturkan, pada dasarnya setiap prajurit TNI selalu dalam kondisi siaga dan kapanpun bisa dikerahkan. Terutama, yang bertugas di satuan operasional. Namun, selama situasi masih bisa ditangani oleh kepolisia, maka TNI tidak akan bergerak. Untuk selanjutnya, setelah 22 Juli Moeldoko meminta masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Terlebih, saat ini sudah mendekati hari raya Idul Fitri. "Mari kita nikmati dan rayakan hari raya itu dengan baik, karena TNI dan Polri akan menjaganya. Tidak akan ada apa-apa," tambahnya. (jpnn)



Komentar Terakhir