Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 112 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 142 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 142 | Komentar

Baca


Atut Dituntut 10 Tahun

JAKARTA - Gubernur Banten nonaktif Rt Atut Chosiyah dituntut 10 tahun penjara untuk kasus suap sengketa Pilkada Lebak, kemarin. Hukuman untuk Atut masih bisa dikomulatifkan dengan perkara korupsi lain yang menjerat Atut.


Dalam kasus sengketa Pilkada Lebak, Atut dituntut 10 tahun penjara dan denda 250 juta. Jaksa menyebut Atut terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar seluruh unsur pasal dalam dakwaan primer. Pasal yang didakwakan untuk perempuan kelahiran Serang, ini ialah pasal 6 ayat 1 huruf a UU Tipikor 20/2011 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. “Oleh karena itu menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 250 juta," ujar Jaksa Edy Hartoyo. Ada beberapa hal yang memberatkan tuntutan Atut, antara lain dia dianggap tidak memberikan contoh yang baik dalam mewujudkan program pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

"Tindakan terdakwa juga menciderai citra Mahkamah Konstitusi," terang jaksa. Atut juga dianggap tidak terus terang mengakui perbuatannnya. Sementara hal meringankan Atut ialah dia dinilai sopan dan belum pernah dihukum. Selain hukuman penjara dan denda, Atut juga dituntut pidana tambahan. Jaksa meminta majelis hakim agar Atut dijatuhi hukuman pencabutan hak dipilih dan memilih. Majelis hakim memberi waktu 10 hari untuk Atut dan kuasa hukumnya menyusun nota pembelaan atau pledoi.

Setelah sidang berakhir, pengacara Atut, Tb Sukatma mengaku pihaknya akan menyusun pledoi yang akan mengungkapkan fakta persidangan, yang bertentangan dengan dakwaan jaksa. "Tuntutan ini tetap kita hormati. Namun kami akan menggunakan hak pledoi untuk membuktikan yang sebaliknya," ujar Sukatma. Versi Sukatma, salah satu fakta persidangan yang terungkap ialah tidak ada keterlibatan kliennya dalam perkara ini. Hal itu menurutnya pernah disampaikan saksi Susi Tur Andayani dan Tb Chaeri Wardana. "Saat sidang saksi Susi juga sudah menyatakan permintaan maaf karena telah mencatut nama Bu Atut," kilahnya.

Pihak Atut boleh saja membantah dakwaan jaksa, namun rekaman pembicaaan Atut dengan Wawan tidak bisa dikesampingkan. Dalam rekaman pembicaraan itu Atut tampak aktif meminta Wawan agar membantu menyelesaikan sengketa pilkada di MK dengan cara menyiapkan uang suap untuk Akil. Jika dibandingkan dengan sejumlah terdakwa korupsi lainnya, tuntutan untuk Atut terbilang rendah. Terkait hal ini Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan tuntutan jaksa itu disusun atas dasar perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Johan mengatakan hukuman untuk Atut bisa saja nantinya bertambah mengingat masih ada perkara korupsi lain yang melibatkan Atut dan kini masih dalam penyidikan KPK. Perkara yang dimaksud Johan ialah korupsi pengadaan Alkes di Provinsi Banten. Hukuman untuk dua perkara korupsi itu nantinya bisa dikomulatifkan. (jpnn)



Komentar Terakhir