Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 383 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 484 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 390 | Komentar

Baca


KPU Hadirkan 26 Saksi


JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (11/8), kembali menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2014 untuk ketiga kalinya yang dimohonkan oleh pasangan Prabowo-Hatta. Sidang tersebut masih membahas pembuktian dengan mendengarkan kesaksian dari 26 orang saksi yang dibawa pihak termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam persidangan yang digelar di ruang Sidang Lantai 2 Gedung MK tersebut, majelis hakim yang terdiri dari sembilan orang hakim konstitusi mencecar saksi-saksi dari KPU terkait pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Dalam sidang yang dibuka pada pukul 09.00 WIB tersebut, Ketua Majelis MK Hamdan Zoelva banyak menginterogasi para saksi KPU mengenai DPKTb itu. "Apakah ada yang memilih di luar alamat KTP-nya?," tanya Hamdan kepada saksi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jember, Jawa Timur (Jatim), Muhamad Sai’in.

Sai’in menjelaskan bahwa Jumlah DPKTb di Jember sebesar 13.068 pemilih. Sai’in pun kemudian membenarkan banyak dari pemilih DPKTb merupakan pemilih yang berasal di luar alamat KTP-nya. Namun, dia melanjutkan bahwa hal tersebut dapat diselesaikan di tingkat pleno kabupaten setelah menindaklanjuti instruksi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menggelar klarifikasi berjenjang dari KPPS, PPS, PPK. "Terakhir menggelar pleno terbuka ditemukan tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa Prabowo-Hatta mempersoalkan pemilihan melalui sistem DPKTb. Sebab, pemilih DPKTb adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Mereka diperkenankan memilih asalkan dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang mempertegas kalau yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Selain itu, dia juga membantah tuduhan yang dilayangkan saksi Prabowo-Hatta mengenai adanya money politics di Jember. Bahkan, dia mengaku baru mendengar hal itu setelah ada gugatan dari pemohon. "Saya berani bertanggung jawab. Tidak pernah mendengar atau ada laporan adanya money politics baik sesuai dengan yang ada di dalam permohonan maupun dalam keterangan saksi Prabowo-Hatta sebelumnya. Saat rekap di tingkat TPS, PPS, PPK tidak ada catatan atau kejadian khusus yang disampaikan saksi pemohon," tegasnya.

Namun, ia mengakui memang ada anggota KPU lainnya yang terjerat kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu. Hanya saja, kasus itu tidak terkait dengan politik uang. Sai’in menjelaskan bahwa anggota tersebut tersangkut kasus hukum lantaran ditemukan adanya dugaan menyebarkan selebaran yang berisi ajakan untuk mencoblos pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1. Selebaran itu beredar saat masa tenang usai kampanye pilpres. Hal itu diketahuinya berdasarkan laporan dari Bawaslu Kabupaten Jember. Namun, Sai’in tidak menyebut nama anggota KPU yang terjerat kasus hukum itu. "Berdasarkan laporan Bawaslu, di dalam selebaran itu ada ajakan untuk mencoblos pasangan tertentu, pasangan nomor urut 1," jawab Sai’in.

Sementara itu, Kuasa hukum KPU Adnan Buyung Nasution mencurigai, pembukaan kotak suara yang kerap dipermasalahkan tim kuasa hukum Prabowo-Hatta adalah bentuk pengalihan ketidakmampuan pihak pasangan capres-cawapres nomor urut 1 itu untuk membuktikan tuduhan-tuduhannya. "Jangan mutar-mutar dong. Katanya, masalahnya ada penggelembungan suara, kecurangan terstruktur, sistematis, masif kok jadi beralih ke kotak suara? Kita harus jujur dengan apa yang kita tuntut. Jangan cari masalah lain," kata Buyung saat rehat sidang. Advokat senior itu menilai bahwa langkah KPU yang menginstruksikan jajarannya membuka kotak suara beralasan menurut hukum. Terkait itu, MK telah mengeluarkan ketetapan yang mengizinkan KPU membuka kotak suara dalam sidang sebelumnya pada Jumat (8/8) kemarin. Namun, mengenai aktivitas pembukaan kotak suara yang dilakukan sebelum ketetapan bakal diputus pada sidang akhir 21 Agustus 2014. "Semuanya itu tidak ada yang melanggar hukum," ujarnya.

Buyung juga mengatakan, mengenai pembukaan kotak suara baik saksi yang berasal dari KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota meyakini, tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali. Dan hal itu telah diselesaikan pada pleno di tingkat provinsi. Sedangkan mengenai aktivitas pembukaan kotak suara banyak saksi menyebut hal itu dilakukan sesuai dengan instruksi dari KPU dan Bawaslu. Dia juga menambahkan, saksi-saksi yang dihadirkan menyampaikan keterangan yang relevan dengan apa yang dituduhkan oleh pihak pemohon. Apalagi, pihak pemohon tidak dapat membantah bahkan menyanggah keterangan saksi. "Kan tidak bisa bantah. Tidak ada (keterangan) dari pihak kami yang dibantah. Kalau KPU tidak benar kan mereka akan protes. Jadi seluruh proses bagus semua," kata Buyung.

Sedangkan saat di dalam persidangan, Buyung menyinggung ancaman penculikan terhadap Ketua KPU Husni Kamil Manik. "Ada orang, M. Taufik, dari Partai Gerindra melakukan ancaman di ruang publik," ujarnya. Buyung meminta panitera sidang mencatat hal tersebut. Sebab, lanjutnya, hal tersebut masuk dalam contempt of court atau terkait dengan persidangan. "Ini menghina negara, menghina persidangan, dan menghina semua," tandasnya. Di lain pihak, kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Maqdir Ismail, menuturkan ancaman tersebut tak ada hubungan langsung dengan persidangan dan meminta majelis hakim mengabaikannya. "Apa yang ada di luar persidangan tak bisa disebut contempt of court," kata Maqdir balik men-counter pernyataan Buyung.

Menengahi keduanya, Hamdan lalu mengimbau semua pihak menjaga keamanan selama persidangan dan menjaga kehormatan masing-masing pihak. "Apa yang terjadi di luar silakan diproses," ujar Hamdan. Kuasa hukum Prabowo-Hatta lainnya, Firman Wijaya menilai, adanya ketetapan MK mengenai pembukaan kotak suara justru menandakan pembukaan kotak suara yang dilakukan sebelum penetapan tidak sah menurut perundang-undangan. "Tadi ada kesadaran dari saksi kalau baru tahu yang tanggal 8 Agustus itu baru perintah yang sah menurut UU. Bisa diartikan tindakan pembukaan kotak suara melanggar UU. Bahwa alat bukti yang dibawa ke sidang ini tidak mempunyai nilai bukti yang sah," kata Firman.

Dirinya menilai, fakta-fakta yang disampaikan pihak KPU melalui keterangan saksinya justru memperlihatkan kepanikan KPU dalam menghadapi perkara pilpres. Firman menyebut secara prosedur KPU telah melanggar ketentuan. "Sederhananya, aspek prosedural saja sudah salah maka nilai substansi hukumnya sudah tidak penting lagi," jelasnya. (jpnn)



Komentar Terakhir