Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 112 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 157 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 615 | Komentar

Baca


KPK Cecar Sekda Soal APBD


JAKARTA
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah Banten Muhadi. Ia diperiksa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana alkes di lingkungan Pemprov Banten tahun anggaran 2011-2013. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Jumat (22/8).

Muhadi sudah memenuhi panggilan sekitar pukul 09.25 WIB. Selain Muhadi, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya yakni Kepala Bidang Lingkungan Hidup Daerah Pemprov Banten Sutadi, pelaksana pada Biro Umum Pemprov Banten Maman Suarta, dan Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Banten Engkos Kosasih Samanhudi. Dalam kasus itu, KPK juga memeriksa adik Atut, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. "Dia diperiksa sebagai tersangka," tandas Priharsa.

Muhadi diperiksa selama hampir delapan jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di lingkungan Pemprov Banten tahun anggaran 2011-2013. Kepada wartawan, Muhadi mengaku dicecar mengenai tahanan penyusunan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten. Penyidik, tambah dia, tidak menanyakan soal lelang proyek. "Enggak (ditanya soal lelang proyek). Saya hanya ditanya terkait tahapan penyusunan APBD," kata Muhadi di KPK, Jakarta, Jumat (22/8).

Muhadi menjelaskan, penyusunan APBD sudah dibahas di DPRD. Namun demikian ia tidak mengetahui soal lelang proyek. "Mengenai lelangnya saya enggak ikutan," ujarnya. Begitu disinggung apakah ada pemerasan terkait pengadaan alkes, Muhadi menampiknya. "Enggak," tandasnya. KPK menetapkan Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaeri Wardhana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana alkes di lingkungan Pemprov Banten tahun anggaran 2011-2013. Atut dan Wawan diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Nilai kontrak proyek pengadaan alkes di Dinkes Provinsi Banten tahun 2012 sebesar Rp 9,3 miliar.

Kasus Lain Siap Jerat Ratu Atut

Tangisan Gubernur nonaktif Banten Rt Atut Chosiyah saat sidang pembelaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/8) lalu sepertinya tidak mengurangi jumlah kasusnya. Pasalnya, kasus korupsi lain siap menjerat Atut yang dituntut 10 tahun penjara dalam kasus penyuapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto saat menyambangi Gedung MK, Jumat (22/8). "Kemarin kan sudah sidang pembelaan, itu baru kasus yang Lebak dan Banten loh. Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Alkes dan TPPU lainnya masih ada. Tapi saya belum tahu," ungkap Bambang.

Di samping itu, dia mengatakan bahwa vonis terhadap Atut akan diputuskan hakim tipikor dalam waktu dekat. "Seminggu atau dua minggu lagi," ujarnya. Selain itu, saat disinggung mengenai upaya hukum banding yang ditempuh Akil terhadap vonis seumur hidupnya yang dijatuhkan hakim tipikor beberapa waktu lalu, Bambang menanggapinya dengan santai. Dia menuturkan bahwa pihaknya tetap menghormati langkah tersebut dan tidak akan bertindak berlebihan. "Sudah biasa kan, sudah banyak yang banding juga. Ini sesuatu yang biasa saja," katanya. Apalagi, lanjutnya, sebagian besar dakwaan dan tuntutan KPK terhadap Akil diterima hakim tipikor. "Tidak ada yang dipersiapkan. Sebagian besar dakwaan dan tuntutan sudah diterima," tutupnya. (jpnn)