Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 143 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 182 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 632 | Komentar

Baca


Hati-hati Berkicau di Media Sosial

BANDUNG - Belum tuntas kasus hukum atas Florence Sihombing, ada kasus serupa di Bandung, Jawa Barat. Entah apa motivasinya, sebuah akun Twitter @kemalsept dilaporkan ke polisi oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil karena kicauannya dinilai menghina Kota Kembang.

Emil, sapaan Ridwan Kamil, menyayangkan hal tersebut. ”Apa yang dilakukannya ini tidak hanya menghina Kota Bandung, tapi juga sudah menghina saya secara pribadi,” tegas wali kota lulusan California University, Berkeley tersebut. Praktisi teknologi informasi I Putu Agus Swastika mengatakan, kasus-kasus seperti Florence dan akun @kemalsept bakal banyak terjadi. Hal itu terjadi seiring dengan mulai banyak diterapkannya pasal-pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. ”Undang-undang inilah yang membuat data digital bisa menjadi bukti hukum,” ujar Agus.

Pria yang menjadi tim ahli Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu mengatakan, dahulu menghina seseorang melalui omongan masih memerlukan banyak saksi dan bukti untuk bisa menyeret pelakunya ke pengadilan. Namun, kini cukup dengan capture screen aktivitas social media, seseorang bisa melaporkan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal tersebut difasilitasi dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal itu berbunyi, ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.” Tak main-main, ancaman pasal itu adalah pidana penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. ”Artinya, seorang netizen harus hati-hati menggunakan media sosial. Sebab, dengan hanya me-retweet atau menge-share sebuah posting-an bernada penghinaan, juga bisa dilaporkan karena dianggap ikut mendistribusikan,” tutur ketua STMIK Primakara Denpasar, Bali, tersebut.

Pria yang akrab disapa Guslong itu menambahkan, sebenarnya semangat awal UU ITE dibuat untuk melindungi pengguna internet dalam melakukan transaksi elektronik. Namun, adanya sisipan pasal 27 ayat (3) itulah yang akhirnya banyak menimbulkan resistansi. Lebih-lebih, pasal tersebut banyak dimanfaatkan untuk mempermudah memidanakan seseorang. Keberadaan pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik di UU ITE itu sejak awal dipermasalahkan. Pasal tersebut dinilai membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Guslong menerangkan, di negara-negara lain pasal seperti itu sudah banyak dicopot. Alumnus Stikom Surabaya tersebut menjelaskan, media sosial memang lahir sebagai sarana saling berbagi yang bisa digunakan masyarakat seluruh dunia. Ia memang hadir untuk publik meskipun ada beberapa media sosial yang menyediakan fasilitas privat. ”Meskipun ada fasilitas privat, apa yang di-posting di media sosial tetap menjadi ranah publik. Jadi, butuh kehati-hatian. Apalagi, ada UU ITE,” tegasnya.

Menyikapi adanya ruang untuk mempermudah pemidanaan terkait aktivitas di media sosial melalui UU ITE, Kadivhumas Mabes Polri Irjen Ronny F. Sompie memiliki pandangan tersendiri. Ronny menyebut UU ITE sebagai produk pemerintah dengan DPR. Karena itu, masyarakat diasumsikan telah menyepakati dan memahami UU ITE. ”Polri hanyalah salah satu instansi penegak hukum yang mendapatkan perintah undang-undang untuk melakukan penyidikan ketika ada perbuatan melawan hukum yang terjadi sesuai dengan rumusan dalam pasal undang-undang tersebut,” terangnya. Meski begitu, menurut Ronny, Polri tidak akan serta-merta menahan pihak-pihak yang ditengarai telah menyebarkan informasi bernuansa negatif melalui media sosial, semisal Facebook, Twitter, dan Path, seperti di dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. ”Asas praduga tak bersalah harus menjadi bagian yang dianut penyidik. Sebelum ditemukan bukti permulaan yang cukup, upaya paksa terhadap terlapor sebagai tersangka tidak bisa dilakukan,” ujar mantan Kapolwiltabes Surabaya itu.

Senada dengan Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menilai UU ITE tetap diperlukan di Indonesia. ”Kami menolak kalau UU ITE dihapus. Sebab, jangan sampai kebebasan seseorang malah melanggar kebebasan orang lain juga,” tandas Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Spontana. Tony juga melihat fenomenanya, orang cenderung salah memanfaatkan jejaring sosial. Menurut dia, media sosial sebenarnya dibangun untuk mempererat hubungan pertemanan. ”Tapi, praktiknya, malah banyak akun anonim yang justru dibuat untuk menyerang orang atau kelompok-kelompok tertentu,” ungkapnya. Penegak hukum memang selaiknya tidak mengekang kebebasan berekspresi di media sosial. Namun, sebagaimana kehidupan bermasyarakat, penggunaan media sosial memang harus memperhatikan etika sosial. Tanpa itu semua, media sosial –yang sejatinya dibikin untuk memudahkan pergaulan– hanya akan menggiring kita ke sikap-sikap antisosial. (jpnn)