Crime News

Empat Pemeras Ngaku Polisi

News image

SERANG – Mengaku sebagai anggota polisi Polda Banten,  empat pemuda ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 29 Maret 2017 | Klik: 862 | Komentar

Baca

Pembuang Bayi Itu Pelayan Kafe

News image

PASARKEMIS - Sesosok bayi berjenis kelamin perempuan yang ari-arinya masih ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 29 Maret 2017 | Klik: 577 | Komentar

Baca

Puluhan Anak di Pandeglang Diduga Disodomi

News image

PANDEGLANG – Puluhan anak di Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, Kabupaten ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 24 Maret 2017 | Klik: 707 | Komentar

Baca


SDA Dipecat dari PPP

JAKARTA - Suryadharma Ali (SDA), mantan Menteri Agama RI dipecat dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terhitung mulai Rabu (10/9), SDA sudah bukan lagi pemimpin tertinggi DPP PPP. Keputusan tersebut dibuat melalui rapat harian DPP PPP yang digelar di Jakarta.

"Rapat harian DPP tanggal 9 September 2014 memutuskan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum DPP PPP karena melanggar ART (anggaran rumah tangga)," kata Sekretaris Jendral PPP, Romahurmuzy membacakan hasil rapat. Menurut pria yang akrab disapa Romi itu, status tersangka kasus korupsi yang kini disandang Suryadharma membuatnya tidak layak memimpin sebuah partai. Hal ini terbukti dengan banyaknya agenda rutin partai yang gagal terselenggara sejak ia menjadi tersangka. Selain itu, status tersangka Suryadharma juga mengakibatkan nama baik PPP tercoreng. Bahkan Romi menyebut Suryadharma telah menjatuhkan kehormatan PPP secara nasional. "Karenanya, perlu diambil tindakan yang bersifat sangat segera untuk memutus keterkaitan organisasional," ucapnya.

Lebih lanjut Romi mengatakan, pemecatan Suryadharma didukung oleh  21 DPW PPP. Sejumlah sesepuh dan senior partai juga telah mengimbau  agar Suryadharma segera mundur. Untuk sementara ini, lanjut Romi, tugas ketua umum dibebankan kepada Wakil Ketua, Emron Pangkapi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt). Rencananya, Emron akan didaulat menjadi ketua umum definitif dalam Mukernas PPP yang akan digelar pertengahan bulan ini. "Mukernas PPP akan dilaksanakan 15 hari sejak tanggal ini," tutupnya. Seperti diketahui, pada tanggal 20 April 2014 silam, Suryadharma sempat dipecat. Namun, pemecatan tersebut sifatnya hanya sementara. Selang beberapa hari kemudian, kedua kubu melakukan islah dan SDA pun dikembalikan ke jabatannya semula.

TINDAKAN MAKAR

Ketua DPP Partai Persatuan pembangunan (PPP) Ahmad Dimyati Natakusuma, menyatakan pihak-pihak yang telah memberhentikan Suryadharma Ali (SDA) sebagai Ketua Umum PPP, melakukan tindakan makar dan melawan konstitusi. Pria yang kini menjabat Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan bahwa SDA hanya bisa diberhentikan lewat Muktamar sebagaimana diatur dalam Undang-undang partai politik dan AD/ART partai. "Bukan main hukum rimba. Ada mekanismenya. Kecuali Ketum mengundurkan diri, berhalangan tetap dan putusan inkracht pengadilan menyatakan bersalah dipidana. Yang lainnya tidak bisa dijadikan alasan memberhentikan ketum," kata Dimyati dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (10/9).

Dia menganalogikan jika menteri-menteri tidak akan bisa memberhentikan seorang presiden. Karena itu, Dimyati menyebut pihak-pihak yang telah memberhentikan SDA melakukan tindakan makar. "Mereka yang memberhentikan ketum itu sudah makar, kudeta dan melakukan persengkokolan jahat dan melanggar UU Parpol," tegasnya. Saat ditanya apakah persoalan ini akan dibawa ke pengadilan? Dimyati menjawab lugas. Menurutnya, persoalan itu akan diselesaikan dalam Muktamar PPP yang akan diselenggarakan. (jpnn)


Komentar Terakhir