Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 247 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 270 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 701 | Komentar

Baca


Berita Utama

SERANG - Dari enam kejaksaan negeri (kejari) di wilayah Kejati Banten, Kejari Cilegon menempati posisi paling buncit bawah dalam penanganan kasus korupsi. Selama tahun 2014, Kejari Cilegon hanya menangani satu perkara tahap penyidikan dan dua tahap penuntutan."Kalau melihat data, yang terendah Kejari Cilegon, dengan 1 kasus dalam tahap penyidikan dan dua kasus di tahap penuntutan," kata Kajati Banten M Suhardy dalam acara ekspos penanganan kasus korupsi pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, di ruang rapat Kajati Banten, (9/12). Hadir dalam acara itu, para asisten serta Kasi Penkum dan Humas Yopi Rulianda.Terendah kedua dalam penanganan kasus korupsi ditempati Kejari Pandeglang yang juga tidak menghasilkan produk penyidikan. Hanya menangani 5 kasus di penyidikan dan 3 kasus di penuntutan.

Di posisi teratas dalam hal produktivitas penanganan perkara ditempati Kejati Banten dengan jumlah 6 perkara di tahap penyelidikan, 10 kasus di tahap penyidikan, dan 14 di tahap penuntutan, kemudian disusul Kejari Tangerang dengan jumlah 3 kasus di penyelidikan, 4 kasus di penyidikan, dan 4 kasus di penuntutan. Sementara Kejari Tigaraksa menangani 3 kasus di penyelidikan, 3 kasus di penyidikan, dan 3 kasus di penuntutan, Kejari Rangkasbitung menangani 2 kasus di penyelidikan, 4 kasus di penyidikan, dan 2 kasus di penuntutan, sedangkan Kejari Serang menangani 2 kasus di penyelidikan, 2 kasus di penyidikan dan 2 kasus di penuntutan. "Yang paling banyak penanganan perkaranya memang di kejati dengan 6 kasus di penyelidikan, 10 di penyidikan dan 14 di penuntutan," ujar Kajati.

Total keseluruhan perkara yang ditangani kejari dan Kejati Banten antara lain 16 kasus dalam tahap penyelidikan, 29 kasus tahap penyidikan, dan 30 kasus dalam tahap penuntutan.Dalam hal penyelamatan keuangan negara tahun ini, Kejati Banten juga paling banyak dengan nilai sebesar Rp 6,4 miliar lebih.

Nilai tersebut berhasil diselamatkan dari tiga perkara, yakni kasus dugaan korupsi pengadan kartu dan surat suara di KPU Banten sebesar Rp 2,7 miliar, perkara dana hibah Pemprov Banten tahun 2012 dan 2013 senilai Rp 926 juta, dan perkara dugaan korupsi proyek Saluran Induk Pamarayan senilai Rp 2,8 miliar lebih. Kemudian Kejari Tigarkasa Rp 3,3 miliar lebih, Kejari Serang Rp 208 juta, dan Kejari Pandeglang Rp 124,7 juta lebih. Sementara Kejari Tangerang, Rangkasbitung dan Kejari Cilegon nihil. "Secara global, total keseluruhan uang negara yang dapat diselamatkan dari pengembalian uang negara dan eksekusi Rp 47,723,363,884,88 dan USD 31,530,92. Kita setorkan ke kas negara dalam hal ini pemerintah pusat cq pemertintah daerah," ungkapnya.

Jumlah keseluruhan tersebut disita dari kasus korupsi Rp 37 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 8,8 miliar lebih dan perkara perdata dan tata usaha negara (datun) senilai Rp 1.8 miliar lebih dan USD 31.530,92.   Kajati juga mengungkapkan bahwa Kejati Banten tahun ini meraih rangking ketiga dari 33 kejati secara nasional dalam penyelesaian perkara. Posisi pertama diraih Kejati Jawa Barat (Jabar) dan kedua diraih Kejati Bangka Belitung (Babel). “Rangking ini bukan soal penanganan perkara pidus saja, tapi seluruh pencapaian kinerja, penanganan perkara, penyelamatan kerugian keuangan negara, dari berbagai segi seperti penanganan laporan, bidang-bidang,” pungkasnya. (marjuki)

SERANG - Angka kematian ibu dan bayi di Banten menduduki posisi kelima secara nasional. Jumlah penduduk yang tinggi, kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di Banten menjadi penyebab masih tingginya angka kematian ibu hingga mencapai 189/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi sebanyak 818 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Sigit Wardojo dalam acara sosialisasi informasi pembangunan kesehatan APBD tahun anggaran 2014 di Hotel Le Dian, Kota Serang, Selasa (9/12), mengungkapkan, berdasarkan laporan rutin tahunan yang disampaikan kabupaten/kota per Oktober 2014, posisi angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Banten masih harus menempatkan Banten sebagai provinsi kelima penyumbang angka AKI dan AKB.

Namun, tingginya jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang diklaim menjadi penyebab utama. “Ya kan jumlah penduduknya juga tertinggi kelima, jadi AKI dan AKB nya juga tertinggi kelima. Hanya saja, kita tidak bisa berdiam diri, harus bekerja lebih keras untuk menurunkan,” ungkap SigitSigit menjelaskan, dari sekian banyak faktor yang menyebabkan tingginya AKI dan AKB di Banten, beberapa di antaranya disebabkan faktor sosial budaya dan kondisi ekonomi masyarakat. Faktor sosial budaya di antaranya karena keterlambatan pertolongan atau penanganan terhadap ibu hamil. “Keterlambatan ini bisa dari masyarakat itu sendiri yaitu karena terlambat memutuskan untuk dilakukan tindakan, atau bisa jadi karena keterlambatan pelayanan kesehatannya seperti dokternya sedang tidak ada di tempat atau peralatan medis yang tidak memadai,” paparnya.

Selain itu, ujar Sigit, jumlah sarana pelayanan kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Provinsi Banten masih belum mencukupi untuk melayani jumlah masyarakat di Banten. Setidaknya, untuk Banten, harus ada sekitar 390 unit puskesmas bila merunut pada rasio jumlah penduduk sekitar 11 juta jiwa. Sementara, saat ini baru ada 233 unit puskesmas.“Di satu sisi, AKI dan AKB serta gizi buruk di Banten relatif lebih baik karena ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, di sisi lain, pemerataan sarana kesehatan di Banten masih belum seimbang seperti puskesmas dan rumah sakit terutama di wilayah selatan,” paparnya.

Ia menjelaskan, idealnya, satu unit puskesmas rata-rata harus melayani kurang lebih 30 ribu penduduk. Maka jika jumlah penduduk Banten saat ini sekitar 11 juta, masih ada kekurangan sekitar 157 unit puskesmas di Banten. Sama halnya dengan keberadaan rumah sakit di Banten yang masih belum merata, terutama di wilayah Lebak dan Pandeglang. Rumah sakit yang ada di Banten terdiri atas 93 rumah sakit swasta, 11 rumah sakit pemerintah, dan dua rumah sakit TNI."Ada ketimpangan penyebaran rumah sakit, di Pandeglang hanya satu rumah sakit, sementara di wilayah Tangerang cukup banyak," katanya.

Sigit mengatakan, ada sekitar 30 rumah sakit di Kabupaten Tangerang, sedangkan di wilayah Selatan Banten seperti Lebak dan Pandeglang, masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit karena jumlahnya yang terbatas serta jarak tempuh yang cukup jauh."Ini menjadi bagian perhatian kami ke depan, bagaimana masyarakat bisa memperoleh layanan kesehatan yang baik," kata Sigit.
Masalah lainnya terkait kendala dalam pelayanan kesehatan yakni tenaga kesehatan yang masih sangat kurang, karena terkendala dan terbatas dalam perekrutan tenaga medis.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Banten Iman Santoso mengatakan, pihaknya terus berupaya memberikan pembinaan dalam pelayanan dasar kesehatan pada masyarakat, dengan meningkatkan persentase rumah sakit daerah dan swasta yang melayani penduduk miskin, meningkatkan persentase puskesmas yang bisa melakukan rawat inap serta pembinaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat. (ibah)



SERANG - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hemahua mengatakan bahwa gaji seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia secara umum tidak akan memungkinkan mereka memiliki harta kekayaan melimpah. Karena itu, bila ada PNS yang sampai memiliki mobil mewah, itu dapat menj ...

SERANG - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang merupakan akhir dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 dari Presiden Joko Widodo, Senin (8/12), di Istana Negara, Jakarta. Nilai ...

JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sepertinya bakal tetap menjadi pesta rakyat. Ini terkait membesarnya kekuatan partai politik pendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), yang menganulir Undang-undang Pilkada yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ole ...