Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 100 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 69 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 93 | Komentar

Baca


Berita Utama

SERANG - Pemprov Banten melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memberikan sanksi kepada 35 Pegawai Negeri Sipil (PNS)  selama 2014. Tujuh di antaranya diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat. Pemecatan dilakukan lantaran PNS tersebut terlibat kasus narkoba, tidak masuk kantor lebih dari dua bulan hingga tersangkut kasus korupsi atau kasus melanggar moral dan etika lainnya.  "Jumlah PNS yang diberikan sanksi ada 35 orang, mulai sanksi ringan, sedang, dan berat. Tujuh orang diantaranya dipecat," ungkap Kepala Bidang Disiplin Pegawai BKD Banten Tubagus Faisal, Kamis (4/12) kemarin.
Faisal menjelaskan, ketujuh orang PNS yang dipecat tersebut karena sudah terbukti melakukan pelanggaran atau indisipliner sebagai PNS. Di antaranya karena terkena kasus narkoba, tidak pernah masuk kantor selama lebih dari dua bulan, tersangkut kasus korupsi serta terkait perilaku atau tindakan melanggar moral dan etika."Kami tidak bisa menyebutkan nama-namanya. Namun yang pasti sudah ada tujuh orang yang dipecat," paparnya usai rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) membahas kedisiplinan pegawai di ruang Sekda Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

Selain tujuh pegawai yang diberhentikan, kata Faisal, ada juga 8 PNS yang diberikan sanksi sedang, seperti penurunan pangkat selama satu tahun, serta ada PNS yang diberikan sanksi ringan dengan surat teguran pelanggarannya seperti tidak ikut apel pada hari Kemerdekaan 17 Agustus 2014."Dasar hukum penegakan disiplin ini sesuai dengan PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai," tuturnya.

Menurut Faisal, pemberian sanksi tegas bagi pegawai negeri sipil yang indisipliner tersebut dalam upaya melakukan penegakan disiplin PNS serta melakukan reformasi birokrasi di Pemprov Banten. Pihaknya mempersilakan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan PNS atau pegawai di Pemprov Banten yang diduga melakukan pelanggaran atau indisipliner."Kita juga sedang menyusun Pergub Kode Etik Pegawai dan Pergub Tim Antigratifikasi. Ini bagian dari upaya melakukan reformasi birokrasi," papar Faisal.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Pemprov Banten Widodo Hadi mengatakan, dalam upaya penegakan disiplin terhadap pegawai yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba, pihaknya sudah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten (BNNP). Jika sudah ada bukti yang kuat hasil pengujian yang dilakukan BNNP terbukti menggunakan narkoba, pihaknya akan memberikan sanksi tegas mulai dari peringatan hingga pemecatan."Selama ini, kita bekerjasama dengan BNNP termasuk pada saat tes urine PNS beberapa waktu lalu. Kalau sudah ada bukti kuat PNS itu gunakan narkoba, kita beri sanksi, termasuk pelanggaran disiplin lainnya," ujar Widodo. (ibah)



Proses Munas IX Golkar di Bali diibaratkan mirip sinetron. Akhir Munas sudah diketahui sejak awal, namun prosesnya sengaja dipanjang-panjangin. Munas berjalan landai dan monoton, tidak ada hentakan-hentakan. Para pemerhati menilai, munas Golkar kali ini sangat membosankan."Ini sudah seperti sinetr ...
NUSA DUA – Aburizal Bakrie (ARB) kembali memimpin partai Golkar periode 2014-2019. Keputusan ini diambil secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar IX di Nusa Dua, Bali, Rabu (3/12) petang.
Ical ditetapkan sebagai ketua umum secara aklamasi karena tidak ada lawan tanding setelah mundurnya MS Hidayat dan Airlangga."Aburizal Bakrie telah mendapatkan 100 persen dukungan dari pemegang hak suara, dengan demikian kembali menjadi ketua umum terpilih periode 2014-2019," kata pimpinan Munas Nurdin Halid.

Penetapan itu disambut riuh tepuk tangan peserta munas yang memadati ruang sidang paripurna munas. Sejumlah peserta Munas langsung menghampiri Ical untuk memberikan selamat. Yel yel juga diteriakkan peserta."ARB siapa yang punya, ARB siapa yang punya, yang punya kita semua," teriak peserta Munas dalam sidang paripurna yang berjalan singkat itu.

Sebelum penetapan ini, sudah dilakukan pembahasan tatib, pembentukan formatur, pengajuan bakal calon. Bahkan pantauan beberapa saat sebelum sidang, Nurdin Halid sempat memimpin rapat tertutup dengan DPD I dan ormas-ormas di salah satu ruang di area munas.Dalam rapat itu setelah beberapa saat Nurdin bicara, terdengar para pimpinan DPD I bersama-sama menjawab setuju dengan nada cukup keras meski tidak diketahui apa yang mereka setujui.

TEBAR ANCAMAN
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) melontarkan ancaman bagi dewan perwakilan daerah (DPD) I dan II yang berencana mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) tandingan.
Hal ini ditegaskan Ical menyikapi rencana Presidium Penyelamat Golkar (PPG) pimpinan Agung Laksono menyelenggarakan Munas di Jakarta, Januari 2015 mendatang."Jadi munas memutuskan siapa yang hadir ke munas selain ini (di Bali-red) maka diberi wewenang kepada DPD satu tingat di atasnya, atau kepada DPP untuk membekukan kepengurusan DPD tersebut," tegas Ical di lokasi Munas IX, Bali, Rabu (3/12).

Rencananya Agung Laksono Cs akan melaksanakan munas tandingan di Jakarta karena menilai munas di Bali tidak sah sesuai AD/ART partai Golkar. Selain Agung, Munas itu juga diprakarsai oleh Agun Gunanjar dan Priyo Budi Santoso.

Di sisi lain, Munas Bali atas keputusan Mahkamah Partai Golkar telah memberhentikan Agung Laksono dan seluruh kader Golkar yang menentang Munas Bali dari keanggotaan partai. Keputusan ini ditetapkan Nurdin Halid selaku pimpinan Munas, Selasa (2/12) kemarin.

RAYAKAN KEMENANGAN
Ketua Umum Partai Golkar terpilih dalam Musyawarah Nasional IX di Nusa Dua, Bali, Aburizal Bakrie (Ical) kembali mengundang para elite partai Koalisi Merah Putih (KMP) untuk merayakan kemenangannya memimpin Golkar.

Ini disampaikan Ical saat konferensi pers di Mangurupa Hall Hotel Westin, Bali, Rabu (3/11). Saat itu Ical didampingi Ketua Wantim Golkar Akbar Tanjung, serta Nurdin Halid dan jajaran pimpinan Munas."Saya telah undang KMP, mudah-mudahan hadir," kata Ical. Pernyataan itu ditimpali Akbar Tanjung. "Saya berbicara pada Ical, organisator KMP insya Allah hadir," tukasnya.

Saat itu ketua Presidium KMP itu juga mengaku akan langsung menggelar rapat tim formatur yang telah dibentuknya. Dari wilayah Timur, Ical menunjuk Klemen Tinao, Ketua DPD I Papua sekaligus Wagub Papua dan Nurdin Halid, Ketua DPD Sulbar.

Wilayah Tengah ditunjuk Ketua DPD I Yogyakarta, Gandung Pardiman dan Ketua DPD I sekaligus Wagub Bali, Sudikerta. Untuk wilayah Barat Ical merekrut Ketua DPD Lampung Azir Diamis Tabrani, serta Ketua DPD I Bengkulu Kurnia Utama."Ormas, Hardia selaku ketum ormas Alhhidayah dan Ahmad Dolly Kurnia AMPG. Rapat formatur akan dimulai malam ini. Penutupan munas jam sepuluh besok, dapat diumumkan struktur pengurus dalam paripurna," tandasnya.(jpnn)








SERANG - Dari total 227.090 item barang yang menjadi aset Pemprov Banten, baru 117.276 item atau 52 persen aset yang berhasil disensus. Hal ini disebabkan, dari 44 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Banten, baru 6 SKPD yang melaporkan hasil sensus asetnya. Sehingga, tersisa sekitar 109.814 item aset lagi yang masih tercecer atau belum terdata melalui sensus. Kondisi tersebut akan semakin menyulitkan Pemprov Banten untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Banten.
Hal itu mencuat dalam acara pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2014 di Gedung Inspektorat, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (3/12) kemarin. Berdasarkan data Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten, progres sensus hingga akhir November 2014 baru mencapai 52 persen.

Dengan hasil sementara progres sensus hingga 30 November 2014, dari 227.090 item, baru tersentuh sebanyak 117.276 item. "Hingga per tanggal 30 November 2014, baru ada 6 SKPD yang menyelesaikan pendataan arsip barang. Keenam SKPD tersebut yaitu Balitbangda (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), BPAD (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah), KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah), Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Sekretariat Korpri,” ungkap Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten Joko Sumarsono dalam laporannya.

Joko mengaku terkait masih adanya aset yang belum tertib. Oleh karena itu, pada 2014, dilakukan sensus aset yang juga sesuai dengan rekomendasi BPK. Pada tahun ini, baru dua jenis aset yang dilakukan sensus yaitu peralatan dan mesin. Sementara, untuk aset lainnya yaitu tanah, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, baru akan dilakukan sensus pada 2015 mendatang."Ya ini kan bertahap, kan sensus aset itu nempelin stiker satu per satu, butuh waktu. Apalagi di tahun ini hanya dua, peralatan dan mesin. Untuk tanah, bangunan dan lainnya di tahun depan lebih sulit lagi," tukasnya.

Kendati demikian, hal tersebut harus dijadikan sebagai dasar untuk semangat menata aset Provinsi Banten agar lebih baik lagi. "Harapan kami sensus selesai dengan maksimal, setidaknya ini menjadi dasar untuk menata aset kita lebih baik lagi," imbuhnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Pemprov Banten Widodo Hadi menuturkan, pemprov berkeinginan agar aset-aset Provinsi Banten dapat dikelola dengan baik. Sehingga, dalam laporan neraca yang dibuat, dapat memenuhi standar. Karena, neraca aset yang tertata dengan baik adalah syarat mendapatkan opini WTP setelah dilakukan pemeriksaan dari BPK. Terlebih, nilai aset Pemprov Banten saat ini sudah mencapai angka Rp 9 triliun. “Jadi, dengan sensus itu, diharapkan aset-aset, barang milik daerah yang sudah mencapai hampir Rp 9 triliun tadi, bisa tertata, terpelihara dan bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata Widodo.

Sensus barang daerah, lanjutnya, merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17/ 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mewajibkan setiap daerah untuk melakukan sensus terhadap aset dalam lima tahun sekali."Hasil sensus ini akan digunakan untuk menertibkan laporan administrasi terhadap aset yang ada, sementara barang yang kondisinya rusak akan diajukan penghapusan," jelasnya.

Untuk itu, Ia menginstruksikan kepada seluruh SKPD yang belum menyelesaikan sensusnya, untuk segera menyelesaikan penyusuan arsip barang milik daerah sebelum akhir Desember tahun ini.
“Saya mewakili Plt Gubernur berharap agar pengelolaan barang milik daerah dan aset ini bisa tertata lebih baik sesuai standar akuntansi pemerintah daerah,” tuturnya. (ibah)


SERANG - Pasca diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 561/Kep.506-Huk/2014 tentang Penetapan UMK 2015 di Provinsi Banten, tercatat sudah ada 5 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK per Januari 2015 mendatang. Kelima perusahaan tersebut berasal dari wilayah Kabupaten Tangerang yang bergerak di sektor industri garmen, sepatu, dan sektor lainnya.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina ketika dihubungi pada Rabu (3/12) kemarin. Hudaya menuturkan, berdasarkan laporan sementara yang diterimanya, telah masuk pengajuan dari 5 perusahaan di Kabupaten Tangerang untuk menunda pelaksanaan UMK 2015.

Namun, usulan penangguhan UMK 2015 dari kelima perusahaan tersebut belum diverifikasi. “Sudah ada 5 perusahaan, semuanya dari Kabupaten Tangerang. Tapi belum diverifikasi dan diaudit oleh kami, apakah persyaratan yang disampaikannya lengkap atau tidak,” ungkap Hudaya.

Hudaya menegaskan, pihaknya tidak akan sembarangan menyetujui usulan penangguhan UMK apabila perusahaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Terutama, persyaratan yang menyangkut hasil audit keuangan perusahaan dan surat kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Kebanyakan, perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK tidak mampu memenuhi kedua persyaratan tersebut. “Dari hasil audit itu kan bisa kita lihat, apakah perusahaannya sehat atau tidak. Dari surat kesepakatan juga bisa dilihat, apakah jika penangguhan ini disetujui, akan menimbulkan sengketa atau gugatan atau tidak kepada kami. Ini kan harus benar-benar teliti,” tukasnya.

Ditanya terkait perusahaan apa yang mengajukan penangguhan, Hudaya mengaku belum mengeceknya lebih lanjut mengenai nama perusahaan dan posisi kelengkapan persyaratan dari masing-masing usulan.“Saya belum cek rincinya, baru terima laporannya saja,” tegas Hudaya

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial pada Disnakertrans Provinsi Banten Ubaidillah menyatakan, pengajuan usulan penangguhan UMK 2015 selambat-lambatnya sudah disampaikan sebelum 20 Desember 2014 mendatang. Bagi perusahaan yang akan mengajukan usulan, pihaknya meminta agar melengkapi berkas secara lengkap.

Di antaranya meliputi berkas surat kesepakatan, hasil audit keuangan perusahaan, data-data karyawan yang upahnya akan ditangguhkan, laporan perkembangan produksi selama dua tahun terakhir dan rencana produksi dua tahun kedepan. “Yang paling susah dipenuhi perusahaan itu adalah hasil audit keuangan perusahaan dan kesepakatan. Biasanya, dua hal itu yang mengganjal perusahaan untuk disetujui usulan penangguhannya,” terang Ubaidillah.

Ubai mengatakan, setelah seluruh usulan penangguhan UMK diterima, selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan cek ricek ke lapangan untuk memastikan berkas yang diusulkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Verifikasi tersebut dilakukan paling lama 30 hari atau satu bulan. “Diperkirakan, 20 Januari itu sudah selesai dan sudah harus terbit SK Gubernur Banten tentang persetujuan penangguhan UMK 2015. Makanya, kami minta dilengkapi persyaratannya sebelum diusulkan kepada kami. Dan bagi perusahaan yang sebenarnya mampu menjalankan UMK tapi berniat mengajukan penangguhan, kami imbau untuk tidak mengajukan dan membayarkan upah sesuai UMK 2015,” tuturnya. (ibah)