DaerahKesehatanPemprov Banten
Trending

165.975 Orang di Banten Ditindak Gara-gara Langgar Prokes, Ini yang Paling Banyak Jadi Penyebabnya

SERANG, BANTEN RAYA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten mencatat sebanyak 165.975 orang di Banten kedapatan telah melanggar protokol kesehatan (prokes) di masa pandemi Covid-19. Mereka yang terciduk langsung dikenakan sanksi mulai dari teguran, kerja sosial hingga denda.

Kepala Satpol PP Provinsi Banten Agus Supriyadi mengungkapkan, total jumlah pelanggar prokes Covid-19 sebanyak 165.975 orang merupakan data yang terhimpun hingga 20 Desember 2020. Pelanggaran itu merupakan kasus yang ditangani oleh pihaknya maupun Satpol PP di delapan kabupaten/kota se-Banten.

“Itu termasuk pelanggaran prokes yang kami tangani sendiri,” ujarnya saat dihubungi via sambungan seluler, Senin (25/1/2021).

Ia memaparkan, dari jumlah pelanggar prokes itu, 4.491 orang di antaranya ditangani oleh pihaknya. Sementara yang ditangani Satpol PP kabupaten/kota terdiri atas Kota Tangerang yakni 66.533 orang. Kemudian, Kabupaten Tangerang 64.398 orang, Kabupaten Lebak 10.623 orang, Kota Serang 5.509 orang. Kota Cilegon 5.294 orang, Kota Tangerang Selatan 5.251 orang, Kabupaten Pandeglang 2.656 orang dan Kabupaten Serang 1.220 orang. “Pelanggaran prokes paling banyak terjadi di Kota Tangerang,” katanya.

Diungkapkan Agus, adapun jenis pelanggaran yang dominen terjadi adalah mereka yang tidak menggunakan masker. Padahal aturan itu masuk pada bagian prokes 4M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan menghinadri kerumunan. Ketentuan terebut menjadi bagian yang ditekankan selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh wilayah Banten.

Agus mengaku, meski banyak pelanggaran yang terjadi akan tetapi Satpol PP Banten hanya memberikan sanksi berupa teguran. Sementara untuk Satpol PP kabupaten/kota sudah ada yang tindakan lainnya.

“Kalau kami lebih ke teguran, baik lisan maupun tertulis hingga sanksi kerja sosial. Untuk kabupaten/kota sebagian sudah ada yang menerapkan sanksi denda administrasi dan kerja sosial,” tuturnya.

Disinggung soal pelanggaran prokes yang dilakuan ASN, Agus mengaku belum menemukannya. Akan tetapi bisa saja Satpol PP kabupaten/kota yang berhasil menciduknya. Ia menegaskan, operasi yustisi prokes akan terus dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19.

“(ASN yang terkena operasi yustisi) tapi saya belum dapat informasi dari pemerintah kabupaten/kota. Lokasi operasi di seluruh wilayah kabupaten/kota di Banten,” ujarnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim juga mengatakan, untuk menekan penyebaran Covid-19 khususnya di lingkungan kerja Pemprov Banten dirinya telah melarang ASN untuk keluar daerah tanpa izin. Selain itu juga pihaknya telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah sebesar 75 persen dari total pegawai yang ada.

Mantan Walikota Tangerang itu juga mengimbau, agar masyarakat bisa senantiasa mematuhi dan memerkuat penerapan prokes. “Karena kalau tidak, beban terlampau berat. Rumah sakit harus tambah tempat tidur, terus nambah dokter dan tenaga kesehatan,” tuturnya.

Seperti diketahui, WH juga telah memerpanjang PSBB untuk seluruh wilayah di Banten. Status tersebut berlaku sejak 19 Januari hingga 17 Februari mendatang. Pembatasan dilakukan lantaran masih tingginya angka penyebaran Covid-19.

Perpanjangan PSBB itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 433/Kep.8-Huk/2021 tentang Perpanjangan Tahap kelima PSBB di Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam poin memutuskan, ditetapkan perpanjangan PSBB diberlakukan sejak 19 Januari hingga 17 Februari 2020. (dewa) 

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp