DaerahPemprov Banten
Trending

ASN di Satgas Covid-19 Provinsi Banten Diguyur Insentif, Nilainya Rp1 sampai Rp15 Juta

SERANG, BANTEN RAYA- Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Banten berstatus aparatur sipil negara (ASN) bakal menerima insentif mulai tahun ini. Adapun untuk nilai yang akan diterima cukup beragam, mulai dari Rp1 juta hingga tertinggi Rp15 juta.  

Informasi yang dihimpun, insentif diberikan kepada seluruh tingkatan ASN dari pejabat eselon I hingga jabatan pelaksana. Pejabat eselon I bakal menerima Rp15 juta, eselon II dapat Rp5 juta, eselon III Rp3,5 juta, eselon IV senilai Rp2,5 juta per bulan.

Selanjutnya, pejabat fungsional utama Rp5 juta, fungsional madya Rp3,5 juta, fungsional muda Rp2,5 juta, fungsional pertama Rp2 juta. Fungsional penyelia Rp2 juta, fungsional pelaksana lanjutan dan fungsional pelaksana masing-masing Rp1,5 juta. Sementara itu, untuk pelaksana golongan IV Rp1,5 juta, pelaksana golongan III Rp1,2 juta, pelaksana golongan II dan golongan I masing-masing Rp1 juta.

Insentif itu memiliki ketentuan, untuk OPD Dinas Kesehatan (Dinkes) termasuk RSUD Banten dan Malingping, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda). Kemudian Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Satpol PP, Dinas Sosial (Dinsos), Biro Hukum serta Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan dengan ketentuan yang telah menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN beban kerja penanganan Covid-19 tidak diperkenankan menerima honorarium Satgas Covid-19.  

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Banten Rina Dewiyanti membenarkan adanya alokasi insentif bagi tim penanganan atau Satgas Covid-19. Hal itu sesuai dengan surat mendagri nomor 900/5663/SJ tentang TPP ASN pemerintah daerah TA 2021.

“Ya baru tahun ini, tahun ini ada dianggarkan. Pemerintah daerah boleh memberikan honor kepada para anggota Satgas,” ujarnya, Selasa (16/2/2021)

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menuturkan, terkait TPP ASN tertuang dalam poin 3 surat mendagri tersebut. Pada huruf a disebutkan, alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya pada huruf b, alokasi anggaran TPP sebagaimana dimaksud huruf a, dapat melebihi alokasi anggaran TPP tahun sebelumnya. 

Hal itu bisa dilakukan sepanjang merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD TA 2020 antara lain, honorarium, uang lembur, dan/atau kompensasi yang diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA 2020.

Ketentuan berikutnya, pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Itu meliputi OPD yang melaksanakan urusan kesehatan, pengawasan, pengelolaan keuangan, perencanaan daerah, trantibumlinmas, dan OPD lainnya sesuai dengan kebijakan kepala daerah,” paparnya.

Menurutnya, Pemprov Banten juga sudah melaksanakan Surat Edaran (SE) mendagri nomor 440/5184/SJ tentang pembentukan satgas penanganan Covid-19. Pembentukan satgas memiliki tugas dan fungsi lebih luas.

“Seperti penambahan tugas membantu pemulihan ekonomi melalui keputusan Gubernur Banten nomor 443/Kep.130-Huk/2020. Keputusan gubernur itu mengatur tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Provinsi Banten yang diterbitkan tertanggal 3 April 2020,” katanya.

Berdasarkan catatan Banten Raya, dalam SE mendagri nomor 440/5184/SJ juga meminta gubernur, bupati dan walikota membentuk satgas penanganan Covid-19 tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Gubernur dan bupati/walikota dalam hal ini langsung menjadi ketua atau tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain.

Adapun tugas satgas di daerah sendiri meliputi, melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

Selanjutnya, melakukan pengawasan, pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Tak ketinggalan, SE mendagri itu mengatur soal struktur satgas. Struktur di tingkat provinsi misalnya, sekurang-kurangnya terdiri atas 1 ketua dan 3 wakil ketua. Di bawahnya ada 6 bidang terdiri atas bidang data dan informasi, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, penegakan hukum dan pendisiplinan serta relawan.

Sementara, pada lampiran SE menjabarkan secara detail siapa yang menjadi ketua, wakil ketua dan seterusnya. Untuk tingkat provinsi, ketua adalah gubernur, wakil ketua I dari unsur TNI, wakil ketua II dari unsur kepolisian dan wakil ketua III dari unsur pemerintah daerah.

Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten M Nizar mengkritisi pemberian insentif tersebut. Menurutnya, ASN di lingkup Pemprov Banten telah mendapat tunjangan yang besar. Oleh karenannya, mereka tak pantas kembali mendapatkan honor atas tugasnya dalam tim satgas Covid-19. Kalau urusan covid masih minta aja digaji, dimana esensi dan substansi dia sebagai abdi negara,” katanya.

Politikus Gerindra itu juga menyoroti besaran insentif ASN yang tergabung dalam Satgas Covid-19. Ia menilai, ASN Pemprov Banten tidak perlu lagi mendapatkan honor atas kerjanya dalam tim satgas Covid-19. Kecuali, honor bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19 secara langsung.

“Rakyat lagi susah, orang nyari kerjaan susah, makan juga susah, berbanding terbalik sekali. Kalau nakes itu wajar (dapat). Kalau satgas itu apa urusannya. Kalau nakes bila perlu digedein honornya, untuk nakes saya support (dukung),” tegasnya. (dewa/rahmat)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp