DaerahPemprov Banten
Trending

Cair Lagi! ASN Pemprov Banten Terima Gaji ke-13 Pekan Depan

SERANG, BANTEN RAYA – 9.788 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten bakal mendapat gaji ke-13 mulai pekan depan. Terkait itu pemprov telah menyiapkan anggaran hingga Rp56,62 miliar.

Seperti diketahui, bulan lalu para abdi negara itu telah menerima penghasilan tambahan berupa gaji ke-14 atau tunjangan hari raya (THR). Dana tersebut mereka terima pada bulan lalu, tepatnya sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Regulasi itu sana dengan aturan yang dipakai sebagai dasar pemberian THR 1442 Hijriah.

“Aturannya masih sama. (Gaji ke 13) tidak dengan tunjangan kinerja,” ujarnya, Jumat (4/6/2021).

Manten Kepala BPKAD Kabupate lebak itu mengungkapkan, sesungguhnya gaji ke-13 sudah bisa dicairkan mulai pekan ini namun ia mengaku ada beberapa proses yang harus dilalui sebelum pendistribusian dimulai.

“Yang pasti bulan ini akan dicairkan. Mudah-mudahan minggu depan sudah cair,” katanya.

Untuk gaji ke-13, kata dia, Pemprov Banten telah menyiapkan aloaksi anggaran senilai Rp56,62 miliar. Adapun komponen yang dibayarkan sama dengan THR yaitu gaji pokok plus tunjangan melekat.

“Tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan,” ungkapnya.

BACA JUGA: THR ASN Pemprov Banten Dibayar Tanpa Tukin

Untuk siapa saja yang menerima gaji ke-13 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021. Untuk pemerintah daerah, gaji ke-13 yang dibebankan kepada APBD diberikan kepada ASN dan calon ASN serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi daerah. Kemudian, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan badan layanan umum daerah (BLUD).

“Terakhir, pegawai non pegawai ASN yang bertugas pada pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD,” ujarnya. (dewa)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp