DaerahPemprov Banten
Trending

Catat! Tilang Elektronik di Banten Bisa Deteksi Pajak Kendaraan yang Mati

SERANG, BANTEN RAYA- Penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menjadi kewenangan Pemprov Banten bakal terkoneksi dengan penerapan electronic traffic law enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Dengan hal tersebut diharapkan para wajib pajak bisa lebih tertib dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.  

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, secara teknis pihaknya telah melakukan simulasi penerapan pengecekan PKB dengan ETLE dan mampu terkoneksi. Mereka yang kedapatan belum menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak akan langsung diminta untuk diselesaikan.

“Ini kan langsung koneksi, tadi juga ada contohnya apabila belum membayar pajak kendaraan,” ujarnya, Selasa (23/3/2021).

Ia menjelaskan, tak hanya kendaraan Banten yang menjadi kewenangannya, tapi juga untuk mereka yang berasal dari luar daerah. Data kendaraan yang belum membayar pajak akan dikirim ke pemerintah daerah asal untuk diproses.

“(Pelanggar dari luar) langsung dikirim ke sana, ada contohnya tadi (plat nomor) H dari Semarang, langsung dikirim itu. Pajaknya enggak bayar, langsung dikirim ke sana, di sana langsung tindaklanjuti karena alamatnya sana,” katanya.

Opar menegaskan bahwa koneksi dengan ETLE untuk pengecekan PKB cukup akurat. Oleh karenanya, wajib pajak yang telah memindahtangankan atau menjual kendaraannya untuk segera mengurus balik nama. Sebab, pihak yang ditagih adalah mereka yang tertera dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK).

“Bisa terdeteksi (kendaraan bayar pajak atau tidak). (Yang ditagih) pasti tangan pertama, makanya cepat lakukan (balik nama). Kalau jual mobil juga cepat lapor. Diharapkan masyarakat bisa lebih tertib lagi,” ungkapnya.  

Disinggung soal realisasi PKB di 2021, Opar menjelaskan jika saat ini capaiannya ada pada angka sekitar 20 persen. Nilai itu diakunya masih minim bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Hal itu terjadi lantaran terdampak pandemi Covid-19.

“Sekarang ini belum senormal biasanya. Target PKB di 2021 itu Rp3,3 triliun dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp2,5 triliun,” tuturnya.

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah pada Bapenda Provinsi Banten Ahmad Budiman mengatakan, secara rinci realisasi PKB sendiri hingga 22 Maret 2021 adalah senilai Rp613 miliar atau sebesar 20,4 persen. “Untuk kebutuhan belanja sih harusnya (realisasi hingga triwulan I) 23 hingga 25 persen. Triwulan satunya belum habis jadi kita belum bisa lihat (tercapai atau tidak),” ujarnya.

Senada dengan Opar, Budiman juga menegaskan jika ETLE nantinya juga akan digunakan untuk mendeteksi para penunggak PKB, selain tentunya para pelanggar aturan lalu lintas. “Akan kena tilang, bukan cuma pelanggaran lalu lintas saja tapi pajak mati juga kena,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Kepolisian Daerah (Polda) Banten telah meluncurkan program ETLE tahap pertama di wilayah hukum Polda Banten, Selasa (23/3/2021). Penerapan tilang elektronik itu akan mulai dilakukan penindakan pada 1 April 2021 mendatang.

Peluncuran atau launching ETLE itu dilakukan secara serentak di 12 Polda di seluruh Indonesia oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. Ke-12 Polda itu yaitu Polda Metro Jaya, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara, Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Banten Kombes Pol Rudy Purnomo mengatakan, ETLE tahap satu pada 1 April 2021 hanya ada tiga titik di Kota Serang, yaitu di simpang Ciceri, simpang Pisang Mas, dan simpang Sumur Pecung. “Setiap pelanggar lalu lintas akan diberlakukan penindakan tegas mulai 1 April mendatang,” katanya kepada Banten Raya di gedung RTMC Polda Banten.

Rudy menjelaskan, sejauh ini pihaknya telah melakukan uji coba, dan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Serang sejak awal Maret 2021. Satu bulan pengenalan kepada masyarakat dianggap cukup.

“Anggota Lantas Polda akan mengawasi pengendara melalui layar monitor dari ruangan RTMC Polda Banten mulai dari pukul 07.00 pagi hingga pukul 18.00 sore,” jelasnya.

Rudy mengungkapkan, ada hal baru dalam penindakan pelanggar lalu lintas melalui ETLE ini. Biasanya penindakan pelanggar lalu hanya dilakukan satu kali, namun melalui tilang elektronik pengendara bisa mendapatkan penindakan lebih dari satu kali dalam sehari. “Bisa lebih dari sekali terkena e-tilang dalam sehari, jika si pengendara termonitor kembali melakukan pelanggaran di sepanjang jalur yang ada ETLE-nya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rudy menambahkan, bagi pengguna jalan yang melanggar lalu lintas, petugas akan mengirimkan surat pemberitahuan pelanggaran melalui pos ke alamat sesuai dengan data kendaraan. Data dilihat berdasarkan electronic registration and identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan.

“Jika ada yang melanggar langsung dikirim (surat konfirmasi) kepada pelanggar. Untuk daerah sudah dikoneksikan dengan seluruh jajaran di Indonesia apabila mobil di luar Banten nanti kita kirimkan sesuai alamat kendaraan,” tambahnya.

Untuk itu, Rudy mengimbau kepada pengendara agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas. Hal itu dilakukan untuk keselamatan berkendara masyarakat, khususnya warga Banten. “Jika tidak mau ditilang, patuhi peraturan lalu lintas selama di perjalanan,” himbaunya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengapresiasi adanya transformasi pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi oleh kepolisian. Perubahan cara penindakan pelanggar ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk disiplin.

“Ini penegakan yang menurut saya suatu sistem modernisasi yang dilakukan kepolisian. Nanti kita akan kembangkan dan memberikan dukungan (penambahan titik ETLE di wilayah Banten),” katanya. (dewa/darjat/rahmat)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp