DaerahPemprov Banten
Trending

Disnakertrans Banten Minta Pembayaran THR Tak Dicicil

SERANG, BANTEN RAYA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten meminta agar pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2021 masehi tidak dicicil seperti tahun lalu. Posko pengaduan pun akan didirikan untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran dana di luar upah reguler tersebut.

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, untuk pemberian THR hari raya keagamaan tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) belum menerbitkan surat edaran (SE) terbaru. Oleh karena itu, ketentuan pemberian dana segar itu masih mengacu pada aturan umum.

“THR seperti biasa, belum ada SE, nanti mendekati lebaran biasanya dikeluarkan SE dari kemenaker,” ujarnya di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, kemarin.

Ia menuturkan, meski SE terbaru belum keluar namun pihaknya menginginkan agar THR tahun ini bisa dibayar sekaligus. Tidak diberikan secara bertahap seperti tahun lalu. Besaranya pun harus senilai satu bulan upah bagi buruh yang memiliki masa kerja di atas satu tahun.

“Kalau kemarin THR bisa dicicil tapi mudah-mudahan tahun ini enggak dicicil. (Diberikan) H-7 hari raya keagamaan. Kalau masa kerja kurang dari setahun diberikan secara proporsional. Misalnya masa kerja enam bulan maka hitungannya 6 per 12 dikali satu bulan upah,” katanya.

Al Hamidi memaparkan, THR diberikan kepada buruh yang merayakan hari keagamaan. Jika mereka beragama Islam maka dibayarkan menjelang Idul Fitri. Pun demikian dengan penganut agama lainnya diberikan menjelang hari raya keagamaannya masing-masing.

Ia menegaskan, pemberian THR bagi buruh hukumnya adalah wajib. Bagi mereka yang melanggar tentu ada sanksi yang menantinya. Adapun hukuman yang bisa dikenakan adalan denda sebesar 5 persen dari besaran THR yang harus dibayarkan.

“(Tahun) kemarin masih biasa disanksinya, ada denda maksimal lima persen dari total THR yang diberikan,” ungkapnya.

Dia tak membantah, tahun lalu banyak laporan yang masuk kepadanya terkait dugaan perusahaan yang abai terhadap kewajiban pemebrian THR. Meski demikian, hal itu akhirnya bisa diselesaikan mengingat ada aturan yang memperbolehkan pembayaran dilakukan dengan cara dicicil.

“Awal-awal banyak tapi akhirnya diselesaikan, didorong terus. Tahun kemarin sampai Desember masih ada (yang belum membayar penuh THR) tapi Alhamdulillah bisa selesai,” tuturnya.

Ia meyakini, persoalan pembayaran THR bisa lebih tertib mengingat saat ini industri sudah semakin kondusif dibanding tahun lalu atau awal pandemi Covid-19 menerjang. Sebagai bentuk pengawasan, pihaknya akan membuka posko pengaduan THR. Posko itu berfungsi untuk pusta pengaduan atau konsultasi bagi perusahaan tentang ketentuan pembayaran THR.

“Ada (posko pengaduan THR) kita bentuk setiap tahun. Kita biasa dirikan setengah 15 hari sebelum hari raya,” ujarnya. (dewa)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp