DaerahPemprov Banten
Trending

DPRD Minta Pemprov Banten Tunda Pinjaman PEN ke PT SMI

SERANG, BANTEN RAYA- Komisi III DPRD Provinsi Banten meminta agar Pemprov Banten menunda pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Sebab, dalam ketentuan terbaru, pinjaman tersebut dibebankan bunga yang tak sejalan dengan kesepakatan pada penetapan APBD Banten tahun anggaran 2021.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi mengatakan, pada prinsipnya pihaknya mendukung langkah Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang melayangkan surat protes ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Meski demikian, pihaknya masih meragukan jika keberatan itu akan dikabulkan.

“Awalnya (pinjaman) PEN (pemulihan ekonomi nasional) tanpa bunga. Sementara ketika pembicaraan dengan kita, dengan DPRD kan bersepakat tanpa bunga. Dengan sekarang ada bunga kan tidak sesuai dengan (penetapan) APBD kemarin,” ujarnya saat dihubungi Banten Raya, Senin (15/3/2021).

Politikus PKS itu menuturkan, jika memang pemerintah pusat tetap membebankan bunga, maka sebaiknya Pemprov Banten menunda pencairannya. Hal itu termasuk pada pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa yang akan dibiayai dari utang tersebut.

“Kita di Komisi III kalau belum clear (selesai), lebih baik tidak usah dipakai dulu pinjaman itu. Kita pakai uang yang ada aja, yang bersumber dari kemampuan kita sendiri,” katanya.

Menurutnya, hal itu menjadi langkah yang paling logis untuk diambil, andai pinjaman PEN tetap berbunga. Sebab, jika dipaksakan maka hal itu akan bertentangan dengan kesepakatan yang tertuang dalam peraturan daerah (perda) nomor 6 tahun 2020 tentang APBD tahun anggaran 2021. 

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang itu tak menampik jika dana pinjaman itu tak diambil, maka akan berdampak pada keuangan daerah dan program-program yang telah dicanangkan. Akan tetapi, hal itu lebih baik dibanding tetap memaksakan mengambil pinjaman dengan bunga yang bakal membebani APBD dikemudian hari.

“Masalahnya APBD sudah diketok, kesepakatannya tanpa bunga. Repot juga ini sekarang. Masa harus dibahas lagi APBD. Jangan dipaksanakan (proyek dari dibiayai dari pinjaman) untuk dikerjakan dulu. Dari pada nanti ada masalah di kemudian hari,” ungkapnya.

Disinggung sikap Komisi III jika gubernur tetap mengambii pinjaman meski berbunga, Gembong mengaku akan menentangnya. Bahkan, Pemprov Banten tak menginformasikan adanya ketentuan pembebanan bunga seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 179/PMK.07/2020. Padahal aturan itu ditertibkan sebelum APBD tahun anggaran 2021 ditetapkan.

“Kemarin kesepakatannya enggak pakai bunga, yang mau bayar siapa? Enggak ada (pemberitahuan ada aturan pembebanan bunga). Mestinya gubernur lemparkan ke dewan. Harusnya sampaikan saja ke dewan, kan kita bisa bahas,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, terkait pinjaman PEN, pemprov dan PT SMI telah menandatangani perjanjian kerja sama dimana tidak dikenakan bunga. Hal itu lah yang dibawa dalam pembahasan dan kesepakatan APBD tahun anggaran 2021

“Kami mengacu kepada perjanjian awal. Sesuai PMK (Nomor) 105 (PMK.07/2020 tentang pengelolaan pinjaman PEN untuk pemerintah daerah),” ujarnya.

Rina mengakui saat ini sejumlah proyek yang akan dibayai dari pinjaman daerah telah dilakukan pelelangan. Soal kemungkinan adanya perubahan kebijakan lantaran adanya pembebanan bunga, hal itu telah diantisipasi dalam klausul kontrak pengerjaan proyek. “Sudah ada beberapa (yang dilelang). Ada klausul yang mengatur tentang hal itu,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim melayangkan surat keberatan kepada Menkeu Sri Mulyani. Dalam surat yang dilayangkan awal Maret ini, orang nomor satu di Banten itu keberatan jika rencana pinjaman daerah ke PT SMI dibebankan bunga. (dewa/rahmat)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp