DaerahKesehatanPemprov Banten
Trending

Gubernur Banten Perpanjang WFH, ASN Dilarang Bepergian Keluar Daerah

SERANG, BANTEN RAYA- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memperpanjang penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN di lingkup Pemprov Banten dari hingga 23 Juli 2021. Selain hal itu, para abdi negara itu dilarang bepergian ke luar daerah.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Banten Nomor : 800/1357 -BKD/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Batasan Bepergian Ke Luar Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tertanggal 21 Juni 2021. Surat edaran ini untuk merespon situasi terkini pandemi Covid-19 di Provinsi Banten.

Berdasarkan rilis dari Pemprov Banten yang diterima bantenraya.com, surat edaran ini mengatur beberapa hal terkait penyesuaian jam kerja dan larangan bepergian ke luar daerah, juga ditujukan untuk akuntabilitas kinerja para ASN di lingkungan Pemprov Banten.

Pertama, untuk pelaksanaan tugas kedinasan di rumah WFH diperpanjang hingga 23 Juli 2021. Kedua, selama melaksanakan tugas kedinasan para ASN wajib melaksanakan protokol kesehatan (prokes) dengan menjalankan pola hidup sehat.

Ketiga, tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, tidak lebih dari 5 orang dengan jarak 2 meter. Keempat, dalam upaya pencegahan Covid-19, para ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M+3T.

Untuk 5M terdiri atas menggunakan masker saat berkegiatan tanpa terkecuali, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi.

Sedangkan 3T meliputi testing atau pemeriksaan dini, tracing atau pelacakan pada kontak terdekat pasien Covid-19 serta treatment atau perawatan apabila positif Covid-19.

Sementara itu untuk pembatasan atau larangan ke luar daerah kecuali ada hal-hal yang dianggap mendesak. Apabila dalam rangka tugas kedinasan harus memperoleh surat tugas. Surat tugas harus ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) atau kepala satuan kerja atau mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Terhadap ASN yang melanggar, yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Saksikan Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Banten di Banten Raya Channel

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin membenarkan, bahwa WFH bagi ASN Pemprov Banten diperpanjang.

“Semua WFH, kecuali yang piket 25 persen. Dilarang ke luar daerah, kecuali untuk urusan yangg penting dan mendesak,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (22/6/2021). (dewa)

Related Articles

Back to top button