DaerahPemprov Banten
Trending

Jadi Diambil atau Tidak, Keputusan Utang Rp4,1 Triliun ke PT SMI Dikembalikan ke Gubernur Banten

SERANG, BANTEN RAYA- Sembilan fraksi di DPRD Banten punya pendapat berbeda terkait rencama Pemprov Banten ngutang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp4,1 Triliun. 

Lima fraksi (matoritas) menyerahkan keputusan akhir terkait rencana pinjaman daerah (utang) tersebut kepada Gubernur Banten Wahidin Halim (WH). Dua fraksi mendorong agar pinjaman dilanjut dengan risiko berbunga, dan 2 fraksi lainnya terang-terangan menolak karena menilai terlalu membebani APBD.

Hal itu terungkap dalam rapat pimpinan DPRD Provinsi Banten membahas utang pemprov ke SMI, yang digelar di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (15/4/2021) petang.

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, rapim dihadiri oleh seluruh fraksi-fraksi DPRD Banten. Mereka semua telah menyampaikan pendapat dengan pertimbangannya masing-masing. “Semua fraksi hadir dan memberikan pendapat serta pertimbangan sesuai permintaan gubernur,” ujarnya.

Wakil rakyat asal Kota Tangerang itu menjelaskan, secara garis besar terdapat tiga pendapatan dari 9 fraksi yang ada. Pertama, Fraksi PDIP, PKS, PKB, PPP dan NasDem mengembalikan keputusan rencana utang kepada gubernur untuk menentukan alternatif mana yang akan ditetapkan. Pertimbangannya, secara kewenangan DPRD telah menyepakati APBD 2021 dengan menyertakan pinjaman dari PT SMI.

“Lalu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah (potensi pendapatan) di tahun yang akan datang. Dimana pada tahun 2020 saja target pendapatan yang sudah dikurangi Rp2,1 triliun tidak 100 persen tercapai. Kemudian juga pertimbangan lainnya,” paparnya.

Selanjutnya, Fraksi Demokrat dan Golkar memberikan pendapat untuk mendorong ke alternatif tetap melanjutkan rencana pinjaman daerah dengan risiko berbunga. Namun dengan catatan, Pemprov Banten tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan dan sesuai aturan yang ada.

“Lalu Fraksi PAN dan Gerindra berpendapat untuk tidak melanjutkan pinjaman. Itu dikarenakan beban bungannya sangat besar dan melampaui masa jabatan 2 periode kepala daerah,” ungkapnya.

Baca juga

Utang ke PT SMI Rp4,1 Triliun, Pemprov Banten Harus Bayar Bunga Sampai Rp1,07 Triliun

Lebih lanjut dipaparkan Andra, terkait hal tersebut pimpinan DPRD masih akan meminta penjelasan lebih detail dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten. Pihaknya ingin meminta keterangan lebih mendalam terkait pembebanan bunga dan juga penjelasan lain sebelum membalas surat dari gubernur secara resmi.

“Pendapat dan pertimbangan dari DPRD ini tentu tidak mengikat sesuai dengan PP (peraturan pemerintah) nomor 43 tahun 2020. Namun karena gubernur sudah meminta pendapat dan pertimbangan dari DPRD, tentu harus kami respons dengan baik dan hati-hati,” tuturnya. (dewa)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp