DaerahPemprov Banten
Trending

Jika Pinjaman ke PT SMI Batal, RPJMD Banten 2017-2022 Bisa Gagal

SERANG, BANTEN RAYA- Rencana pembatalan pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) jika tetap berbunga dinilai bisa menimbulkan risiko yang besar. Program-program yang dicanangkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Banten 2017-2022 sangat berpotensi tak tercapai. 

Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putra mengatakan, secara umum APBD tahun anggaran 2021 yang sudah ditetapkan sama sekali tidak menganggarkan alokasi untuk pembiayaan bunga pinjaman ke PT SMI. Sebab, sejak awal dari konfirmasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jika pinjaman untuk pemulihan ekonomi naisonal (PEN) daerah itu tidak memiliki bunga.

“Atau mungkin dikenakan bunga tapi ditanggung pemerintah pusat. Kita hanya menganggarkan biaya provisi. Harusnya konsisten seperti disampaikan di awal bahwa ini tidak berbunga,” ujarnya di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (18/3/2021).

Wakil rakyat asal Kota Cilegon itu menjelaskan, di sisi lain jika rencana untuk berutang itu batal maka mengandung risiko yang besar. Dimana program infrastruktur yang telah dicanangkan bisa terbengkalai. Sebab, dana pinjaman itu sebagian besar memang digunakan untuk membiayai proyek fisik. 

“Kalau (pinjaman) sampai gagal maka program infrastruktur pada gagal semua karena itu rata-rata untuk infrastruktur. Itu nanti RPJMD kita tidak akan tercapai karena pinjaman SMI Rp4 triliun ini banyak di infrastruktur yang ngejar di 2020 yang tertunda karena anggaran covid (refocusing), APBD kurang, dicover oleh itu,” katanya.

Sebaliknya, kata dia, RPJMD akan semakin bisa tercapai jika pinjaman dapat diamankan dan tentu tanpa bunga sesuai kesepakatan awal. “Kalau gagal, sudah gubernur yang sekarang banyak tidak tercapai,” ungkapnya.

Dede mengaku, pihaknya telah berkomunikasi dengan Sekda Banten Al Muktabar terkait kondisi tersebut. Dalam kesempatan itu, dipaparkan jika pemprov tetap melaksanakan tahapan pengerjaan proyek fisik melalui lelang pengadaan barang dan jasa.

Lebih lanjut dipaparkannya, Pemprov Banten memilih untuk melaksanakan kegiatan secara pararel. Tahapan proyek tetap berjalan sambil memproses kejelasan dana PEN di pemerintah pusat.

“Kalau kita sih sebenarnya kalau memang belum ada di tangan ya jangan ditenderkan. Tetapi gubernur berpikiran bahwa ini harus pararel. Kalau ini harus menunggu clear dulu enggak ke kejar waktunya, apalagi proyeknya besar-besar ratusan miliar,” tuturnya.

Soal situasi saat ini, Fraksi PAN sendiri menyarankan kepada gubernur agar rencana pinjaman PEN kepada PT SMI ditunda jika memang tetap berbunga. Alasannya kembali lagi pada postur APBD 2021 yang tidak mengalokasikan pembiayaan bunga.

“Mending ditunda dulu. Kan enggak ada anggarannya, kan harus diketok dulu. Kecuali dari awal di November, Oktober (2020) itu sudah ada informasi, kita ketok palu, ada anggaran sekian miliar untuk bunga,” ujar Dede.

Ditegaskannya, pinjaman yang berbunga tidak bisa dipaksakan untuk diterima. Meski nantinya keuangan daerah mampu untuk membayar bunga, namun hal itu akan menyalahi prosedur dan bisa berdampak hukum.

“Di perubahan APBD bisa jadi tapi nanti akan berdinamika lagi dengan teman-teman (anggota DPRD), ada yang pro ada yang kontra. Ada yang setuju dan tidak setuju dengan bunga, ini agak repot, agak panjang lagi prosedurnya,” tegasnya. 

Juru Bicara Gubernur Banten Ujang Giri mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait surat keberatan yang dilayangkan Gubernur Banten Wahidin Halim. “Belum ada tanggapan dari Kemenkeu,” katanya.

Pria yang akrab disapa Ugi itu juga membenarkan, untuk saat ini gubernur telah mengambil kebijakan untuk tetap melanjutkan tahapan pembangunan fisik sambil menunggu keputusan dari Menkeu Sri Mulyani. 

“Iya (berjalan pararel tahapan realisasi program fisik dan menunggu keputusan dari surat keberatan),” tuturnya.

Seperti diketahui, Gubernur Banten Wahidin Halim telah melayangkan surat protes kepada Menkeu Sri Mulyani pada 3 Maret lalu. Ia keberatan jika pinjaman PEN dibebankan bunga seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 179/PMK.07/2020. Padahal dalam perjanjian kerja sama telah disepakati utang tersebut tak memiliki bunga.

Adapun total usulan pinjaman Pemprov Banten ke PT SMI adalah senilai Rp4,99 triliun. Pinjaman akan disalurkan pada dua tahun anggaran yaitu di Perubahan APBD 2020 senilai Rp856,27 miliar. Akan tetapi yang terealisasi hanya pada angka Rp851 miliar. 

Selanjutnya pada APBD Murni 2021 diusulkan Rp4,13 triliun. Rencana pinjaman di tahun ini pun telah disetujui melalui rapat paripurna DPRD Banten. Postur APBD dengan pinjaman daerah telah melaluiproses evaluasi oleh Kemendagri dan sudah mendapatkan restu. (dewa/rahmat)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp