DaerahPemprov Banten
Trending

Keberatan Utang ke PT SMI Berbunga, Gubernur Layangkan Protes ke Menkeu

SERANG, BANTEN RAYA – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melayangkan surat protes kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, awal Maret ini. Dalam surat itu, WH keberatan jika rencana pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dibebankan bunga.

Diketahui, Pemprov Banten telah mengajukan pinjaman ke PT SMI senilai Rp4,99 triliun. Pinjaman ditujukan untuk menutupi anjloknya pendapatan daerah akibat pandemi Covid-19 melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Usulan pinjaman telah dilayangkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Surat Gubernur Banten Banten nomor 900/1424-BPKAD/2020 tertanggal 4 Agustus. Pinjaman akan disalurkan pada dua tahun anggaran, yaitu pada Perubahan APBD 2020 senilai Rp856,27 miliar. Akan tetapi yang terealisasi hanya pada angka Rp851 miliar. Selanjutnya pada APBD Murni 2021 diusulkan Rp4,13 triliun. 

Rencana pinjaman di tahun ini pun telah disetujui melalui rapat paripurna DPRD Banten. Postur APBD dengan pinjaman daerah telah melalui proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sudah mendapatkan restu.

Namun, Menkeu kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 179 tahun 2020 tentang perubahan atas PMK nomor 105 tahun 2020 tentang pengelolaan pinjaman PEN untuk pemda. Pada pasal 2 ayat 2 huruf e menyebutkan, terdapat biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185 persen dari jumlah pinjaman PEN daerah. Kemudian, pada huruf f, biaya provisi sebesar 1 persen dari jumlah pinjaman PEN daerah.

Selanjutnya, pasal 2 ayat 3 huruf a, untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 dan perjanjian pemberian pinjaman ditandatangani pada 2020, tingkat suku bunga diberikan sebesar 0 persen. Pada pasal 2 ayat 3 huruf b, untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya, serta perjanjian pemberian pinjaman ditandatangani pada 2021 dan tahun-tahun berikutnya, tingkat suku bunga ditetapkan dengan keputusan Menkeu.

Aturan itu diperjelas di pasal 10 ayat 1a huruf a, untuk pinjaman PEN daerah tahun anggaran 2020, diterima paling lambat minggu terakhir November. Sedangkan di pasal 10 ayat 1a huruf b, untuk pinjaman PEN daerah tahun anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya diterima paling lambat minggu terakhir Juli tahun berkenaan.

Juru Bicara Gubernur Banten Ujang Giri membenarkan, jika gubernur telah melayangkan surat keberatan kepada Menkeu terkait ketentuan dana pinjaman untuk PEN daerah. Surat sendiri telah dilayangkan pada 3 Maret lalu. “Surat keberatannya sudah dikirim. Surat disampaikan ke Menkeu,” ujarnya melalui aplikasi whatsapp messenger, Minggu (14/3/2021).

Pria yang akrab disapa Ugi itu menjelaskan, ada lima poin keberatan yang disampaikan. Pertama, Pemprov Banten telah menandatangani perjanjian pemberian pinjaman sejak 2020. Hal itu dilaksanakan dengan mengacu pada PMK nomor 105/PMK.07/2020 tentang pengelolaan pinjaman PEN untuk pemda. Di sana menyatakan tingkat suku bunga sebesar 0 persen.

“Kedua, telah ditetapkan perda (peraturan daerah) nomor 6 tahun 2020 tentang APBD tahun anggaran 2021. Telah dibahas dan disetujui bersama DPRD Banten, sehingga menyulitkan kami untuk mengakomodasi pembebanan bunga,” ungkapnya.

Poin keberatan ketiga, kata dia, bunga pinjaman akan membebani secara signifikan terhadap APBD Banten. Keempat, kondisi pendapatan asli daerah (PAD) terdampak oleh pandemi Covid-19. Kemudian pendapatan transfer baik dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dilakukan pengurangan sesuai kebijakan pemerintah.

“Poin kelima, Pemprov Banten masih menangani secara serius pandemi Covid-19 dan menyiapkan dukungan anggaran vaksinasi,” katanya.

Disinggung apakah dengan kondisi seperti ini Pemprov Banten akan menahan pencairan dana pinjaman, Ugi tak membantahnya. Meski demikian, ia menegaskan jika saat ini pihaknya masih menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah.

“Pelaksanaan pinjaman akan menunggu kejelasan regulasinya. Sampai saat ini besaran bunga pun belum pasti nominalnya, karena keputusan Menkeu sampai saat ini belum ditetapkan,” tuturnya.

Senada diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti. Untuk progres pinjaman PEN dari PT SMI, pemprov akan memantau perkembangan aturan main dari pemerintah pusat. Ia juga memastikan, jika pihaknya belum menerima pencairan utang tersebut untuk tahun anggaran 2021.

“Pelaksanaan pinjaman akan menunggu kejelasan regulasinya,” tegas mantan kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini. (dewa/rahmat)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp