DaerahEkonomi & BisnisKota Cilegon
Trending

Ada Dugaan Monopoli Dermaga Eksekutif, Gapasdap Bakal Laporkan ASDP ke KPPU

CILEGON, BANTEN RAYA- Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) bakal melaporkan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal itu dilakukan lantaran adanya dugaan monopoli layanan dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak dan Bakauheni yaitu Dermaga VI. 

Seperti diketahui, saat ini operasional kapal di dermaga eksekutif hanya dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Sementara itu, perusahaan pelayaran swasta tidak diberikan kesempatan mengoperasikan kapal di dermaga tersebut. 

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapasdap Aminudin mengatakan, sikap DPP Gapasdap atas keberadaan dermaga eksekutif yang ada di lintasan Merak-Bakauhuni adalah meminta sebaiknya dioperasikan dengan asas keadilan. Artinya, dermaga ekaekutif dibuka bagi kapal-kapal yang memenuhi persyaratan beroperasi di dermaga eksekutif.

“Kita berharap kepada pemerintah dalam hal ini Ditjen Hubdat (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat) Kemenhub RI agar bisa segera mengambil langkah-langkah. Agar pemanfaatan dari dermaga eksekutif itu bisa dirasakan oleh operator swasta juga,” kata Aminudin kepada awak media, Senin (1/2/2021). 

Ia menjelaskan, DPP Gapasdap pada 2019 lalu sudah mengajukan agar perusahaan pelayaran swasta bisa beroperasi di dermaga eksekutif ke KPPU. Akan tetapi permintaan tersebut tak kunjung dipenuhi. Apabila kesempatan bagi kapal-kapal swasta masih belum diberikan, maka kemungkinan Gapasdap akan mengajukan surat kembali ke KPPU.

“Kami meminta untuk dilakukan investigasi. Sehingga bisa terlihat ada atau tidaknya monopoli usaha pada dermaga eksekutif yg dilakukan oleh PT ASDP,” tegas Aminudin. 

Saat ini, kata Aminudin, DPP Gapasdap belum memberikan surat apapun, karena Gapasdap sedang mengumpulkan data yg diperlukan untuk melalukan somasi. 

“Kalau data sudah ada dan valid, kemungkinan Gapasdap akan menyerahkan ke KPPU dan ke Ditjen Hubdat terkait permasalahan monopoli usaha di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak-Bakauheni,” akunya. 

Menanggapi hal itu, General Manajer (GM) PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak Hasan Lessy mengatakan, pelayanan dermaga eksekutif saat ini sudah sesuai mekanisme. Adanya dugaan memonopoli usaha, pihaknya hanya bisa meningkatkan usaha. 

“Kalau (monopoli usaha) itu kewenangan pemerintah dalam hal ini Kemenhub. Saat ini,” kata Hasan. 

Hasan menjelaskan, kecepatan kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry untuk menempuh jarak 15 mil dari Merak ke Bakauheni atau sebaliknya, kecapatannya sudah sesuai yaitu 15 knot. 

“Jikapun waktu pelayaran kapal eksekutif Merak ke Bakauhemi atau sebaliknya lebih dari satu jam, karena mungkin kondisi angin atau gelombang di tengah laut jadi bisa lebih dari satu jam,” ungkapnya. (gillang)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp