DaerahKesehatanKota Cilegon
Trending

Ada Tsunami Covid-19, KKP Banten Perketat Pengawasan Kapal dari Negeri Bollywood

CILEGON, BANTEN RAYA – Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Banten memberlakukan larangan terhadap kapal yang baru melakukan perjalanan dari India masuk ke wilayah Pelabuhan Banten. Hal itu, mengingat terjadi tsunami kasus covid-19 di negeri Bollywood tersebut. Dalam kebijakan ini, KKP Banten melarang kru kapal untuk turun di pelabuhan yang ada di Banten. 

Kepala KKP Banten Sedya Dwisangka mengatakan, larangan tersebut sudah  diberlakukan sejak 24 April 2021 sesuai aturan yang dikeluarkan pemerintah. Pihaknya mengacu pada Surat Edaran Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI nomor IMI-GR.01.01.0873 perihal Pembatasan Sementara Masuknya Pelaku Perjalanan ke Wilayah Indonesia. 

“Sudah ada surat edaran, dari Kantor Imigrasi juga ada. WN (warga negara) yang melakukan perjalanan dari India, itu tidak boleh turun di Pelabuhan Banten. Artinya bukan hanya orang India atau Kapal India, tetapi kapal dari negara manapun yang punya riwayat perjalan dari India dalam dua pekan terakhir. Kita melakukan pengawasan secara ketat,” kata pria yang biasa disapa Ongky ini kepada awak media, Jumat (30/4/2021). 

Ia menuturkan, larangan tersebut diberlakukan karena kasus kematian karena Covid-19 di India melonjak dalam dua pekan terakhir. 

“Pelarangan ini karena kasus disana (India-red) tinggi. Jadi bukan bandara saja yang diperketat, pintu pelabuhan juga diberlakukan larangan,” jelasnya. 

Meski ada larangan, kata Ongky, proses bongkar muat barang kapal berjalan normal. Bagi kru yang kapal yang tidak dari India, tetap dibolehkan turun ke pelabuhan saat kapal sandar, tetap dengan memerhatikan protokol kesehatan Covid-19. 

Baca juga

Bersiap Rogoh Kocek! Tarif GeNose di Merak Lebih Mahal dari Tiket Kapal

“Kalau kru kapal asing turun, harus mengikuti syarat karantina, dua kali PCR (polymerase chain reaction) dan karantina lima hari. Kalau tidak off, dia diatas kapal saja,” terang ongky. 

Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Kota Cilegon Ruhiyat Tholib mengatakan, pihaknya menindaklanjuti larangan tersebut dengan menolak orang asing memiliki riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu empat belas hari sebelum masuk wilayah Indonesia. 

“Mengenai pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara India ditangguhkan. Namun bagi WN India yang sudah lama tinggal di Cilegon dan ingin memperpanjang, kartu izin tinggal sementara (KITAS) tetap dilayani,” ujarnya. (gillang)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp