DaerahKota Cilegon
Trending

Dishub Cilegon Pastikan Pungutan Parkir Truk di JLS Sesuai Amanat Perda

CILEGON, BANTEN RAYA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon memastikan jika pungutan parkir truk atau kendaraan di Jalan Lingkar Selatan (JLS) atau sekarang bernama Jalan Aat Rusli telah sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi di Bidang Perparkiran. Hal tersebut disampaikan Kepala Dishub Kota Cilegon Uteng Dedi Apandi, Jumat (22/1/2021).

Uteng menegaskan, dalam perda tersebut tercantum secara jelas jika parkir di tepi jalan bisa dilakukan pungutan retribusi. Bahkan, berapa angkanya pun sudah diatur secara rinci diatur.

“Bukan perintah kepala dinas. Kami lakukan itu berdasarakan amanah perda. Angkanya juga sudah diatur dan jelas tertuang soal pungutan parkir tepi jalan,” katanya kepada wartawan.

Ia menyatakan, jika pengambilan retribusi di JLS dilakukan untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk tahun ini sendiri targetnya adalah sebesar Rp600 juta.

“Kami akan memaksimalkan pendapatan tahun ini sebesar Rp600 juta. Itu ditargetkan meningkat dari sebelumnya yang hanya Rp200 juta saja,” imbuhnya.

Uteng mengakui, jika sekitar 40 persen titik parkir masih belum terkelola secara maksimal, sehingga diharapkan bisa ditertibkan untuk memenuhi target PAD.

“Masih belum tertib sekitar 40 persen dari potensi parkir. Kami akan coba tertibkan sekarang,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, tak kunjung ditertibkannya truk besar yang parkir di JLS diduga lantaran adanya pungutan. Kebijakan itu ditenggarai atas perintah Kepala Dishub Kota Cilegon Uteng Dedi Apandi.

Sekretaris Dishub Kota Cilegon Gunawan membenarkan, adanya pungutan tersebut yang dilakukan atas perintah kepala Dishub. Per truk dipungut sebesar Rp7.000.

“Ya semenjak kepala dinas baru (Uteng Dedi Apandi-red) ada pungutan untuk truk,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Gunawan, sebelumnya Dishub Kota Cilegon diperintahkan untuk tidak melakukan pungutan terhadap parkir liar di JLS, terutama untuk truk.

“Sebelumnya Dishub menjalankan perintah Pak Walikota untuk tidak memungut. Tapi sekarang dipungut,” paparnya.

Gunawan menuturkan, apakah itu legal atau tidak hal tersebut diminta untuk ditanyakan langsung kepada Uteng. Sebab, seharusnya berdasarakan perintah Walikota Cilegon Edi Ariadi, Dishub tidak boleh memungut. Terlebih itu parkir truk di JLS termasuk tidak legal dan mengganggu bagi pengguna jalan.

“Ya kan tidak boleh. Tapi itu tanyakan langsung ke Pak Kadis,” imbuhnya. (uri)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp