DaerahKota Cilegon
Trending

Laporan Pertanggungjawaban Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Zaman Edi-Ati Dinilai Tak Jelas

CILEGON, BANTEN RAYA – Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun anggaran (TA) 2020 dinilai tak jelas. Sebab, dalam dokumen tersebut tak disajikan laporan secara terperinci. 

Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPj Walikota dan Wakil Walikota Cilegon TA 2020 DPRD Cilegon dari Fraksi PDI Perjuangan Yusuf Amin menilai, LKPj kepala daerah Kota Baja yang saat itu di bawah kepemimpinan Edi Ariadi-Ratu Ati Marliati tidak transparan dan gagal.

Menurut Yusmin, panggilan akrab Yusuf Amin, dalam LKPj tersebut dilaporkan hampir 20 sampai 30 persen anggaran belanja daerah di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tidak terserap. Namun, alasan tidak terserap tidak dijelaskan secara terperinci. Hanya tertera disebabkan karena pandemi Covid-19 saja.

“Ini laporan LKPj 2020 tidak jelas, tidak transparan. Hanya diserap 80 sampai 70 persen. Alasanya tidak dirinci, hanya covid saja,” katanya usai rapat pembahasan LKPj Walikota dan Wakil Walikota Cilegon TA 2020 di salah satu hotel di Kota Cilegon, Jumat (9/4/2021).

Yusmin menegaskan, minimnya serapan tersebut menjelaskan jika Edi-Ati lemah dalam manajerial organisasi dan anggaran di OPD. Sebab, pandemi seharusnya membuat pemerintah tetap melakukan operasional di tengah kesulitan masyarakat.

“Kami melihatnya ini menjadi kegagalan pemerintah sebelumnya. Harusnya pandemi tidak jadi alasan,” katanya.

Yusmin meminta, kepala daerah Kota Cilegon yang baru Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta untuk belajar dari LKPj yang kini sedamg dibahas. Ia meminta agar tak lagi menjadikan pandemi sebagai alasan loyonya serapan anggaran.

“Helldy dan Sanuji harus belajar lah. Ini jangan sampai terulang lagi,” imbuhnya. (uri)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp