DaerahKota Cilegon
Trending

Nunggak Premi BPJS Ketenagakerjaan Rp7,1 Miliar, Kejari Cilegon Panggil 21 Perusahaan

CILEGON,  BANTEN RAYA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon melakukan pemanggilan terhadap 21 perusahaan yang menunggak pembayaran premi asuransi Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari kerja sama yang sudah dibangun sebelumnya.

Kepala Kejari Cilegon Ely Kusymastuti melalui Tim Jaksa Pengacara Negara Kejari Kota Cilegon Wandi Batubara menjelaskan, pihaknya mulai melalukan negosiasi dengan 21 badan usaha yang menunggak BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan itu akan digelar selama dua hari pada Senin (22/3/2021) hingga besok, Selasa (23/3/2021).

“Dua hari ini akan melakukan pemanggilan dengan badan usaha. Sekarang sebanyak 8 dari 11 badan usaha sudah hadir.  Ada yang melunasi dan ada juga nanti pada September akan dilakukan pembayaran penunggakan,” katanya, Senin (22/3/2021).

Wandi menyatakan, apa yang dilakukan Kejari adalah juga dalam rangka memulihkan keuangan negara yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan,  sehingga kinerja keuangan bisa berjalan baik. “Ini menjadi tugas kami, juga bekerja sama untuk memulihkan keuangan negara. Sehingga BPJS Ketenagaerjaan sebagai lembaga pengelolaan bisa berjalan baik,” imbuhnya.

Sementara itu,  Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cilegon Hari Dwi Marmoko mengungkapkan, dari 21 badan usaha tersebut total tunggakan mencapai Rp7,1 miliar. Dengan pemanggilan tersebut diharapkan ada komitemen dari perusahaan untuk segera melakukan pelunasan.

“Ada Rp7,1 miliar dari 21 perusahaan yang menunggak. Kami harap ada komitmen yang bisa dibangun agar perusahaan melunasi tunggakan tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Serang Raya Didin Haryono mengatakan, dari 21 badan usaha dengan total tunggakan mencapai Rp7,1 miliar tersebut, diharapkan ada komitmen dari perusahaan untuk segera melunasi penunggakan biaya iuran setelah dilakukannya pemanggilan.  

“Semoga dapat segera ditindaklanjuti oleh perusahaan-perusahaan tersebut yaitu dengan melunasi tunggakan agar para tenaga kerja mereka dapat kembali memiliki harapan akan hak-haknya sebagai pekerja,” papar Didin.

Ia menjelaskan, kerjasama yang telah dibangun antara BPJS Ketenagakerjaan setempat dengan Kejari Cilegon tersebut merupakan bentuk keseriusan pihaknya dalam rangka menciptakan iklim industri di Banten yang lebih kondusif dan berkeadilan.  

“Salah satu upayanya adalah agar mereka (perusahaan-red) lebih tertib membayar iuran karena ini merupakan hak dari setiap tenaga kerja,” tegasnya.

Didin mengaku optimis, dengan adanya kerjasama yang sinergis dengan Kejari Cilegon tersebut, para perusahaan dapat lebih patuh untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan atas seluruh pekerjanya dan tidak lagi menunggak di kemudian hari.  

“Karena ini untuk kebaikan semua. Tidak hanya pekerja tapi juga perusahaan. Jika pekerja merasa tenang dan nyaman dalam bekerja karena merasa telah dijamin, maka produktivfitas dan kualitas mereka saat bekerja akan lebih baik sehingga berdampak positif pada produktifitas perusahaan juga. Kemudian negara kita juga akan semakin maju,” tuturnya.(uri)

Baca juga

Tuntaskan Tunggakan Iuran Rp7,1 Miliar, BP Jamsostek Gandeng Kejari Cilegon

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp