DaerahEkonomi & BisnisKota Cilegon
Trending

Puluhan Ribu Warga Cilegon Masih Menganggur, Anggota DPRD Banten Ini Punya Solusinya

CILEGON, BANTEN RAYA – Membuat kawasan ekonomi khusus (KEK) industri padat karya menjadi solusi menyelesaikan soal puluhan ribu warga Kota Cilegon yang sekarang menganggur. Gagasan itu dilemparkan Anggota DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putra saat bertemu dengan konstituennya dalam acara reses di Rumah Pemenangan DRP di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Minggu (13/6/2021).

Menurut Dede, upah minimum kota (UMK) Cilegon sebesar Rp4,3 juta cukup tinggi dan membuat para investor padat karya tidak akan memilih Cilegon sebagai tempat investasinya. Dengan demikian, butuh adanya kebijakan KEK padat karya dengan kekhususan upah yang dibayar mengikuti ketentuan upah minimum provinsi (UMP) Banten sebesar Rp2,4 juta saja.

“Ini ide dan gagasan yang harus diuji, secara hukum bisa atau tidak, masyarakat menolak atau tidak. Jika ini bisa diterima KEK yang ditandatangani presiden, disetujui walikota dan gubernur, ini bisa menjadi pilot project (percontohan-red). Terutama daerah yang upahnya tinggi,” katanya.

Politikus PAN itu tak memungkiri, gagasannya itu pasti akan memunculkan pro dan kontra. Namun, tentunya patut dilakukan kajian yang mendalam, sehingga daerah kota atau kabupaten dengan upah tinggi dan jumlah pengangguran yang juga tinggi mendapatkan solusi.

BACA JUGA: Reses, Anggota DPRD Banten Ida Rosida Perjuangkan Aspirasi Kepesertaan BPJS

“Pasti ada yang setuju dan tidak, jika tidak setuju pasti alasannya soal upah yang semakin turun. Namun bagi saya dari pada pengangguran makin tinggi tidak ada solusi, jumlah industri hanya segitu saja dan tidak ada yang merekrut. Namun, lagi-lagi ini butuh diuji secara hukum, secara akademis dan disetujui masyarakat,” imbuhnya.

Khusus untuk Kota Cilegon, tegas Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Banten ini, ada sekitar 4 ribu lebih lulusan SMA sederajat setiap tahunnya, hampir separuhnya atau sekitar 2 ribuan lebih tidak mendapatkan pekerjaan. Jika tidak dicarikan solusi jangka panjang maka akan semakin bertambah jumlahnya.

“Sekarang ini sudah ada sekitar 25 ribu pengangguran, harus ada solusi. Jika pemerintah serius, karena ini berkaitan dengan aturan dan undang-undang maka harus berkonsultasi ke Biro Hukum provinsi, baru provinsi berkonsultasi ke Kemendagri. Sebab, ada UU Ciptaker itu yang mensyaratkan pembayaran upah harus UMK, sehingga nanti ada jalan tengah usia berkoordinasi dengan kementerian,” tegasnya.

Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel

Dede menjelaskan, pemagangan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) tidak akan menjadi solusi tepat untuk mengurangi pengguran. Sebab, magang sendiri bersifat sementara dan mendapatkan upah seadanya.

“Magang itu sementara saja paling 3 sampai 6 bulan, upahnya juga seadanya. Mesti ada solusi jangka panjang dan KEK padat karya ini menjadi salah satu yang harus dibahas nanti lewat forum resmi dan lainnya,” jelasnya. (uri)

Related Articles

Back to top button