DaerahKota CilegonPolitik
Trending

Sidang Dugaan Pelanggaran Etik, Ketua KPU Cilegon : Laporan Pengadu Hanya Berdasarkan Curhatan Paslon

CILEGON, BANTEN RAYA – Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu secara virtual yang diselenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI, Jumat (15/1/2021). 

Diketahui sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon telah memberikan putusan rekomendasi kepada DKPP RI adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Irfan pada Oktober 2020 lalu. Hal itu terjadi karena KPU tetap melakukan pemeriksaan kepada Ratu Ari Marliati yang sudah dinyatakan positif Covid-19 berdasarakan hasil swab tim dokter pemeriksa kesehatan KPU RI saat tahapan pemeriksaan kesehatan bakal calon (balon).

Dalam pembelaannya, Irfan menganggap jika laporan pengaduan yang dilakukan Bawaslu Kota Cilegon tidak jelas dan kabur. Sebab, dalam laporan tersebut tidak jelas perbuatan seperti apa yang dilakukan dan dengan cara apa melakukannya. Temasuk juga pasal apa yang dilanggar dan tahapan apa tidak dijelaskan, sehingga menganggap adanya pelanggaran etik.

“Laporan pengaduan (Bawaslu) tidak lengkap, berdasarkaan dokumen tersebut yang diterima adanya penggaran kode etik yang dilakukan teradu (Irfan). Aduan pengadu tidak lengkap dan kabur, karena tidak jelas perbuatan seperti apa yang dilakukan dan menggap ada pelanggran kode etik,” katanya kepada pimpinan Majelelis Sidang DKPP RI Teguh Prasetyo dalam sidang pemeriksaan secara virtual.

Irfan meambahkan, pengaduan hanya didasarkan dengan temuan tidak langsung Bawaslu Kota Cilegon. Atau, papar Irfan berdasarkan berita acara pemeriksaan sejumlah pasangan calon (paslon) saja. 

“Dasarnya juga merupakan temuan tidak langsung Bawaslu dan keterangan dan curhatan saksi saja,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, karena dalil-dalil tersebut meminta kepada majelis untuk menerima semua permohonan teradu. Kemudian menolak semua permohonan pengadu dalam hal tersebut Bawaslu Kota Cilegon.

“Dengan ini kami memohon kepada majelis bisa menolak semua permohonan pengadu dan menerima semua jawaban teradu untuk seluruhnya. Namun apabila majelis berpendapat lain maka memberikan putusan seadil-adilnya untuk teradu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawasli Kota Cilegon Siswandi dalam persidangan menyampaikan, jika berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi saudara Ali Mujahidin dan Awab, ketua KPU Kota Cilegon sebagai penyelenggara telah menjanjikan jika calon Walikota nomor urut 2 Ratu Ati Marliati tidak akan melakukan pembatalan pemeriksaan karena positif Covid-19.  

“Ada putusan dugaan pelanggaran yang kami sampaikan kepada DKPP RI. Itu karena ada pelanggaran etik karena ketua KPU menjanjikan pembatalan terhadap pemeriksaan Ati kepada sejumlah paslon,” paparnya.

Hal lainnya, lanjut Siswandi, adanya konferensi pers pengumuman Ati positif Covid-19 dilakukan tanpa langkah pleno KPU dan tidak ada dasar hukumnya apakah peraturan KPU atau lainnya.

“Kedua itu konfrensi pers pengumuman positif juga tidak jelas dasarnya,” ujarnya. (uri)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp