Hukum & KriminalKota Cilegon
Trending

Sidang Kasus JLS Mencengangkan! Mantan Walikota Cilegon Disebut Terima Fee Proyek Ratusan Juta Rupiah

Berdasarkan laporan BPK Perwakilan Banten nomor :02/LHP/XVIII.SRG/03/2014 pada tanggal 25 Maret 2014 yang telah diaudit atas belanja modal tahun anggaran 2012 dan 2013 pada Pemkot Cilegon atas pelaksanaan paket pekerjaan lapis beton STA 5+917 hingga STA 8+667 tahun 2013, ditemukan kerugian negara Rp1,299 miliar.

SERANG, BANTEN RAYA – Mantan Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi dan sejumlah nama lainnya disebut-sebut menerima fee dalam proyek peningkatan lapis beton Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon STA 5+917 hingga  STA 8+667 tahun 2013 senilai Rp14,8 miliar.

Hal itu diungkapkan terdakwa Tb Dhonny Sudrajat selaku pelaksana pekerjaan dilapangan, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Serang, Selasa (2/2/2021).

Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan terdakwa, yakni Tb Dhonny Sudrajat, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Cilegon Nana Sulaksana, dan Direktur PT Respati Jaya Pratama (RJP) Syahrul.

Dalam keterangannya Dhonny mengatakan, pada tahun 2013 pemilik usaha Bangun Beton Indonesia Andri Hermawan mengajaknya untuk mengerjakan proyek-proyek JLS.

“Kemudian dibuat perjanjian kerja sama di notaris Musawamah Musa, dengan pembagian Rian Oktoradi sebesar 55 persen dan saya 45 persen,” kata Dhony dalam keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan.

Dhonny menjelaskan, Andri kemudian melakukan lobi-lobi ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cilegon melalui almarhum Aat Syafaat (mantan Walikota Cilegon) dan Rahmat Peor yang mengatur panitia proyek agar proyek dikerjakan olehnya.

“Saat pelelangan, saya ditugaskan mencari bendera (perusahaan) sebagai calon pemenang lelang. Dapatlah bendera PT Respati Jaya dan dua perusahaan lainnya,” jelasnya.

<span;>Dhonny mengungkapkan, untuk tiga proyek JLS Kota Cilegon itu, sejumlah nama disebut menerima fee, di antaranya Tb Iman Ariyadi, Rahmat Peor, Andri Hermawan, Rian, Syahrul, dan Agus staf PU Cilegon.

“Saudara Rahmat Peor (menerima) sebesar Rp4,1 miliar, Andri Rp450 juta untuk pembelian mobil Prado, Iman Ariyadi Rp340 juta  diserahkan di rumah walikota, Rian Rp135 juta untuk melunasi mobil Livina, Syahrul fee bendera Rp120 juta, dan Agus Rp150 juta permintaan kepala dinas, serta Rp50 juta pembelian CRV,” ungkap Dhonny.

Untuk diketahui, dalam pelaksanan proyek itu ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Antara lain besi dowel berdiameter 25 milimeter seharusnya terpasang dalam gambar yaitu 70 centimeter, hanya dipasang 55 centimeter. Pembesian sengkang pada tulang tepi dikurangi. Jarak antara tiebar tidak sesuai dengan gambar, sehingga berkurang setiap segmennya. Dimana seharusnya terpasang jarak 40 centimeter menjadi 60 centimeter.

Berdasarkan laporan BPK Perwakilan Banten nomor :02/LHP/XVIII.SRG/03/2014 pada tanggal 25 Maret 2014 yang telah diaudit atas belanja modal tahun anggaran 2012 dan 2013 pada Pemkot Cilegon atas pelaksanaan paket pekerjaan lapis beton STA 5+917 hingga STA 8+667 tahun 2013, ditemukan kerugian negara Rp1,299 miliar. 

Temuan BPK kelebihan perhitungan peralatan dump truk atas pekerjaan galian batu sebesar Rp533 juta, kelebihan perhitungan penggunaan alat bantu pada pekerjaan lapis pondasi agregat CTB sebesar Rp336 juta.

Proyek yang didanai APBD Kota Cilegon ini mulai diusut Kejati Banten pada 5 Juli 2019. Kurang dari dua pekan berstatus penyelidikan, Kejati Banten menaikkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan.

Penyidik meyakini ada perbuatan melawan hukum dalam proyek jalan yang dimulai dari stasiun KM 5+1917 hingga KM 8+667 itu. Hingga Januari 2020, sejumlah orang telah diperiksa sebagai saksi. Di antaranya, pejabat DPU Cilegon, konsultan pengawas, panitia lelang, dan PT Respati Jaya Pratama selaku pelaksana proyek. (darjat/rahmat)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp