DaerahKota SerangPemprov Banten
Trending

Aturan Main Larangan Mudik Belum Jelas, Banten Tunggu Arahan Pusat

Lebak Tak Akan Berlakukan Surat Keluar Masuk Daerah

SERANG, BANTEN RAYA- Pemprov Banten masih menunggu penerbitan peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) terkait larangan mudik Idul Fitri 1442 hijriyah atau 2021 masehi. Aturan itu akan menjadi pedoman dalam teknis pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Tri Nurtopo mengatakan, meski kebijakan larangan mudik Lebaran telah dikeluarkan, namun hingga kemarin pihaknya masih menunggu penerbitan permenhubnya. Dalam aturan tersebut nantinya akan diatur mengenai teknis implementasi dari larangan mudik.

“Menunggu kebijakan pusat dulu melalui permenhub, termasuk pergerakan di perbatasan,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (29/3/2021).

Ia menjelaskan, soal permenhub yang dimaksud, pihaknya telah melakukan video konferensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Kemenhub. Hasil dari pertemuan virtual itu nantinya akan dibawa dalam pembahasan bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). “Namun, secara prinsip larangan mudik itu berlaku nasional,” katanya.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan bahwa pada dasanya pihaknya akan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat terkait larangan mudik. Selain itu, penyebaran Covid-19 di Banten saat ini masih terus menjadi perhatian. 

“Ikut pusat, kalau daerah ikut pusat. Nunggu instruksi presiden, sekarang covid masih merajalela. Khawatir kalau sudah pulang pergi atau aktivitas masyarakat pulang kampung di daerah pandemi kan bahaya juga,” ujarnya saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kecamatan Serang, Kota Serang, kemarin.  

WH mengimbau agar masyarakat bisa patuh terhadap pembatasan aktivitas selama periode menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri. “Saat covid seperti ini jangan memaksakan diri untuk pulang kampung, apalagi ekonomi sedang sulit. Kan bisa lewat telepon atau apalah,” tuturnya. 

Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya juga mengaku akan mengikuti aturan mengenai larangan mudik dari pemerintah pusat. Meski demikian, dalam pelaksanaannya sendiri Pemkab Lebak tak akan memberlakukan surat izin keluar masuk daerah.

“Enggak ada, kita enggak ada,” ujarnya kepada wartawan usai menjadi narasumber diskusi yang diselenggarakan di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (29/3/2021).

Walau tak ada surat keluar masuk, akan tetapi pihaknya akan tetap memantau aktivitas atau mobilitas warga yang masuk maupun keluar Kabupaten Lebak. Caranya dengan mendirikan posko yang sudah dibentuk di tiap RT/RW sejak pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

“Jadi masyarakat setempat, terutama RT/RW, desa juga bisa menginventarisir 1×24 jam warga yang keluar masuk wilayahnya. Sehingga bisa ada treatment khusus masyarakat yang datang dari luar Kabupaten Lebak,” katanya.

Disinggung soal mobilitas warga melalui kereta rel listrik (KRL), Iti mengaku jika hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemkab Lebak tak bisa mengintervensi operasionalnya. “Itu kewenangannya bukan kewenangan bupati, tapi kembali lagi kalau penutupannya kewenangan PT KAI (Kereta Api Indonesia),” tuturnya.

Terpisah, Walikota Serang Syafrudin mengaku masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait izin mudik lebaran.

“Kemarin Kemenhub RI membolehkan, kemudian ada yang tidak membolehkan. Jadi kami mengikuti aturan dari pusat,” ujar Syafrudin didampingi Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin, setelah mengikuti rapat paripurna pelaporan LKPj akhir tahun anggaran 2020 di ruang paripurna DPRD Kota Serang, Senin (29/3/2021).

Lantaran aturannya belum jelas, pihaknya pun masih bingung untuk melakukan antisipasi bila terjadi arus mudik. 

“Kan aturannya belum clear, jadi belum ada antisipasi. Jadi antisipasinya mungkin setelah ada SK3 menteri, menjelang puasa ini, ini masih simpang siur,” katanya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melarang seluruh masyarakat melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021 masehi. Larang mudik berlaku bagi seluruh masyarakat mulai 6 sampai 17 Mei 2021. (dewa/harir/rahmat)

 

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp