DaerahEkonomi & BisnisKota Serang
Trending

Catat! Tidak Serahkan PSU, Pengembang di Kota Serang Bisa Dipidana

SERANG, BANTEN RAYA- Pengembang perumahan bisa dijerat pidana hingga denda maksimal Rp50 juta jika tidak menyerahkan prasana sarana utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah.

Hal itu tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSU. Demikian terungkap pada acara sosialisasi penyerahan PSU sekaligus penandatangan serah terima PSU dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah di Hotel Le Dian, Kota Serang, Senin (14/6/2021).

Syafrudin mengungkapkan, di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSU menjelaskan satu tahun PSU tidak diserahkan, maka akan dieksekusi. Bahkan, bisa dikenakan sanksi berupa administrasi dan pidana.

“Ini sudah jelas di Perda Nomor 5 tahun 2020. Jadi dikenakan sanksi baik sanksi administrasi, bahkan pidana kurungan 6 bulan dan denda paling banyak Rp 50 juta untuk pengembang,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pemkot Serang Targetkan Penyerahan PSU Rampung Seluruhnya di 2023

Ia mengatakan, dari total 201 pengembang, ada 71 pengembang yang baru menyerahkan PSU-nya kepada Pemkot Serang. Padahal setiap tahun selalu ada target untuk menyelesaikan penyerahan PSU.

Syafrudin menjelaskan, penyebab masih banyaknya PSU yang belum diserahkan itu diantaranya terkendala administrasi dan tak sedikit pengembang yang meninggalkan Kota Serang. Alhasil, pihaknya kesulitan untuk membangun PSU perumahan tersebut, lantaran belum diserahkan.

“Banyak kejadian di Kota Serang ini perumahannya sudah habis, PSUnya belum diserahkan, tapi pengembangnya sudah kabur. Sehingga kami akan membangun kesulitan, karena PSUnya belum diserahkan,” jelasnya.

Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel

Demi mencapai target penyerahan PSU dari 201 pengembang, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada seluruh pengembang perumahan di Kota Serang.

“Sekarang tiap tahun, bahkan pertiga bulan kami melakukan sosialisasi, verifikasi terus, bahkan kami menggandeng DPD REI (Real Estate Indonesia) sebagai wadahnya, kemudian kami menggandeng kejaksaan tinggi (Kejati) untuk menyosialisasikan aturannya,” tandas dia. (harir)

Related Articles

Back to top button