Kota Serang
Trending

Dana Bagi Hasil Masih Tertunda di Pemprov, LHP BPK Terancam Anjlok

SERANG, BANTEN RAYA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten menyoroti dana bagi hasil (DBH) yang masih tertunda. Pasalnya, semua transaksi dan penyajian keuangan laporan keuangan dapat berdampak pada pemberian opini atas LKPD masing-masing daerah, baik Pemprov Banten maupun kabupaten/kota lain termasuk Kota Serang.

Hal ini diketahui saat BPK berkunjung ke Pemkot Serang, Kamis (18/2). Dalam kunjungannya BPK memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 yang rencananya akan rampung pada awal Maret mendatang.

Kepala BPK RI Perwakilan Banten Arman Syifa mengatakan, karena masih dalam proses pemeriksaan, maka sebagai catatan pihaknya meminta penjelasan terkait dengan dana bagi hasil (DBH) yang masih tertunda.

“Kami minta penjelasan, kenapa pendapatan yang sebetulnya sudah terjadi yang berasal dari kabupaten/kota dan dikelola oleh provinsi, sudah ada SK nya tapi belum sampai di daerah,” ujar Arman, usai rapat.

Ia mengungkapkan bahwa hal itu perlu dilihat apakah permasalahannya, karena penyalurannya yang melibatkan Bank Banten, atau sisi lainnya adalah terkait akuntansinya.

“Kami sedang melihat faktanya seperti apa dan nanti akan kami putuskan setelah secara menilai penuh fakta transaksinya. Bagaimana kabupaten/kota akan mencatatnya pada 2020, dan bagaimana provinsi harus mencatat ini, dan keduanya harus sinkron,” ungkap dia.

Menurut Arman, semua transaksi dan penyajian keuangan laporan keuangan dapat berdampak pada pemberian opini atas LKPD masing-masing daerah, baik Pemprov Banten maupun kabupaten/kota lain termasuk Kota Serang.

“betul dapat berdampak, tergantung nanti, kita lihat dulu apakah penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kedua kita lihat secara material sesuai atau tidak, jadi nanti bisa berpengaruh terhadap opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Serang mengatakan, Pemkot Serang masih mengerjakan laporan dan penyajian keuangan untuk diserahkan ke BPK pada 8 Maret mendatang.

“Sehingga BPK belum melakukan pemeriksaan baik secara teknis maupun dengan hasilnya. Karena kami masih mengerjakan laporan itu, dan sebetulnya kami sudah selesai hanya ada beberapa tambahan,” kata Syafrudin.

Ia menjelaskan, beberapa poin yang dibahas oleh tim BPK mengenai penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

“Jadi harus benar-benar selektif dan dapat dipertanggungjawabkan, karena 2020 ini ada refocusing dan beberapa anggaran yang terpusat pada jaring pengaman sosial (JPS),” ungkap dia.

Tak hanya itu, kunjungan BPK juga membahas persoalan aset Pemkot Serang yang masih berada pada Pemkab Serang.

“Masalah aset juga tadi dibahas, jadi sudah sejauh mana penyerahan (aset) dari kabupaten ke Kota Serang. Kemudian ada persepsi lain dari pemkab kata Mendagri hanya sebagian aset yang harus diserahkan, tapi kalau menurut kami harus semuanya. Jadi ini baru arahan,” pungkasnya. (harir)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp