DaerahKesehatanKota CilegonKota SerangKota TangerangKota TangselLebakPemprov BantenSerangTangerang
Trending

Diterapkan di 7 Kabupaten/kota, Ini Aturan Lengkap PPKM Darurat di Banten

SERANG, BANTEN RAYA- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada 7 Kabupaten/kota di Banten sejak 3 hingga 20 Juli 2021. Dalam penerapannya, terdapat sejumlah yang boleh dan tidak boleh dilakukan masyarakat.

Demikian tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Provinsi Banten. Instruksi itu dikeluarkan tertanggal 2 Juni 2021.

Adapun 7 Kabupaten/kota yang akan menerapkan PPKM darurat terdiri atas 3 Kabupaten/Kota yang berada pada level 4 yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota lainnya berada pada level 3 yakni Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, serta Kabupaten Lebak. Penerapan PPKM darurat baik di daerah level 3 maupun evel 4 diperlakukan sama.

Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 dii Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam Instruksi Gubernur Banten tersebut dikatakan bahwa PPKM darurat Covid-19 pada Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten  dilakukan dengan menerapkan kegiatan pelaksanaan belajar mengajar secara daring atau online. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen bekerja dari rumah atau  work from home (WFH).

Sementara, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, industri orientasi ekspor diberlakukan 50 persen maksimal staf work from office (WFO). Untuk sektor esensial pada pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.

Sedangkan sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana. Kemudian proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100 persen staf WFO.

Selanjutnya, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat. Dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Sementara untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

BACA JUGA: Kemampuan Laboratorium Covid-19 di Banten Mulai Melemah

Selanjutnya, untuk pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum seperti di warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mal hanya menerima pesanan pengiriman (delivery) atau tidak makan di tempat (take away). Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara.

Khusus untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi seperti tempat konstruksi dan lokasi proyek, tetap beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kemudian, untuk tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Begitu juga dengan fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya ditutup sementara.

Penutupan sementara juga berlaku untuk kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan. Itu seperti lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.

Untuk layanan transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan masal, taksi baik konvensional dan online serta kendaraan sewaa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pada instruksi tersebut juga diatur soal resepsi pernikahan dimana hanya boleh dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

Untuk pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh dengan pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Menunjukkan hasil tes PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen pada H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut. Sedangkan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

Instruksi gubernur juga menegaskan bahwa pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan. Dan ketentuan untuk memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah masih berlaku. Face shield juga diizinkan tapi tetap harus menggunakan masker.

Selanjutnya, Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin.

Kemudian, Bupati dan Walikota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19. Melarang setiap bentuk aktivitas atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Serta, melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi.

Gubernur juga menginstruksikan untuk tetap melakukan peningkatan 3T (testing, tracing, treatment)  sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan. Ketentuan jika Positivity rate berada pada angka kurang dari 5 persen maka jumlah testing harus mencapai 1.000 penduduk.

Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel

Positivity rate di atas 5 persen hingga 15 persen dengan jumlah testing 5 ribu penduduk. Positivity rate di atas 15 persen hingga 25 persen dengan jumlah testing 10 ribu penduduk. Jika positivity rate di atas 25 persen maka jumlah testing harus menyentuh angka 15 ribu penduduk.

Sementara itu Target orang dites per hari untuk setiap Kabupaten/kota yakni untuk Kota Cilegon dengan target 959 per hari, Kota Serang 1.518, Kota Tangerang 4.872, Kota Tangerang Selatan 3.736.  Kabupaten Lebak 2.810, Kabupaten Serang 3. 249, Kabupaten Tangerang 8. 244 dan Kabupaten Pandeglang 2.629 per hari.

Instruksi tersebut juga meminta bupati dan walikota agar bisa mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD. Apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan maka harus dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas.

Bagi daerah Kabupaten dan Kota yang tidak termasuk dalam level 4 maupun level 3, tetap memberlakukan Instruksi Gubernur yang menetapkan PPKM berbasis mikro. Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19. (dewa)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp