Kota Serang
Trending

Mahasiswa Minta Kasus Dugaan Proyek PL Rp169 Miliar Diusut Tuntas

SERANG, BANTEN RAYA – Mahasiswa yang tergabung dalam PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Banten menggelar aksi demonstrasi menyoroti paket lelang senilai Rp169 miliar yang tertulis dalam pengumuman LPSE dilakukan penunjukan langsung atau PL, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (23/2/2021). Mahasiswa meminta Polda Banten memproses kasus ini karena dinilai telah melanggar aturan.
 
Ketua PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Banten Ridho Rifaldi mengatakan, proyek pembangunan jalan senilai Rp169 miliar seharusnya dilakukan dengan cara lelang bukan penunjukan lansung. Bila dipaksakan penunjukan langsung, maka melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
 
“Yang memiliki kewenangan dan yang bertanggung jawab adalah Kepala DPUPR Provinsi Banten dan Biro Barang dan Jasa (Barjas) Provinsi Banten,” kata Ridho usai aksi demonstrasi.
 
Karena itu, kata Ridho, ia mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim agar mengevaluasi jabatan Kepala DPUPR Provinsi Banten yang dipegang Tranggono, sebab patut diduga ikut mengatur paket lelang pembangunan ruas jalan di Banten, seperti pembangunan jalan senilai Rp169 miliar itu.

“Mendesak institusi hukum Polda Banten segera usut tuntas aktor intelektual akibat kelalaian, sehingga tayangnya paket lelang pembangunan jalan Palima-Baros sebesar Rp169 miliar, dengan metode lelang yang tertulis di LPSE menjadi penunjukan langsung,” ujarnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan, tidak pernah ada masalah dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk proyek pembangunan jalan, yang bermasalah selama kepemimpinannya. Karena tidak ada masalah itu, maka Pemerintah Provinsi Banten pun mendapatkan penghargaan pengelolaan keuangan dan transparansi yang dilakukan selama ini. Bahkan Pemerintah Provinsi Banten kerap menggandeng KPK untuk persoalan keuangan.
 
“Jadi enggak ada itu. Enggak ada ceritanya itu selama saya memimpin (ada penyelewengan). Pengelolaan kita itu yang terbaik,” katanya.
 
WH mengatakan, adanya kabar bahwa proyek pembangunan dengan nilai Rp169 miliar yang kemudian dijadikan penunjukan langsung hanya dilakukan oleh orang yang sedang mencari isu seksi untuk mencari-cari masalah. Mereka memancing di air keruh agar bisa membuat suasana gaduh. “Enggak mungkin Pemprov bermain,” kata WH.

Sementara itu, Kepala DPUPR Provinsi Banten Tranggono menyebut adanya isu bahwa lelang pembangunan jalan senilai Rp169 miliar yang diubah menjadi penunjukan langsung merupakan kabar bohong. “Saya pikir itu berita hoax,” katanya. (tohir)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp