AdvertorialDaerahKota Serang
Trending

Menanti 5 Tahun, Bapemperda DPRD Kota Serang Akhirnya Tuntaskan Raperda LP2B

SERANG, BANTEN RAYA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Serang akhirnya berhasil menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) setelah menanti selama lima tahun.

Kepastian itu diketahui setelah Bapemperda menggelar rapat bersama DPUPR Kota Serang, Dinas Ketahanan Panganan Pertanian dan Perikanan (DKPP) Kota Serang, dan tim asistensi di ruang Aspirasi DPRD Kota Serang, Rabu (10/3/2021). 

Ketua Bapemperda DPRD Kota Serang Mad Buang mengatakan, Raperda tentang LP2B merupakan calon produk hukum daerah yang sudah 5 tahun belum terselesaikan. Hal itu disebabkan menunggu peta zonasi dan luasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

“Alhamdulillah Bapemperda bersama dinas terkait beserta tim asistensi, raperda ini dapat diselesaikan dengan dua kali pertemuan yaitu pada tanggal 9 Februari 2021 dan akhirnya dapat diselesaikan pada tanggal 10 Maret 2021,” kata Mad Buang.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan pertanian tidak akan pernah lepas dari upaya secara terus-menerus melakukan pemanfaatan lahan dengan sebaik-baiknya. 

“Karena lahan menduduki fungsi yang sangat penting dalam pengembangan usaha pertanian,” ucap dia.

Suasana rapat penyusunan Raperda LP2B bersama Bapemperda, DPUPR, DKPP, dan tim asistensi di ruang Aspirasi DPRD Kota Serang, Rabu (10/3/2021).

Ia menjelaskan, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B. 

“Dengan adanya UU tersebut, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan lahan pertanian secara intensif dalam suatu kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,” jelasnya.

Dengan adanya UU Nomor 41 Tahun 2009, sambung dia, Pemerintah Kota Serang sudah melakukan ulasan atau review tentang tata ruang yang dituangkan dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang Tahun 2020-2040. Perda RTRW didalamnya mengatur yang pertama menuangkan amanat UU Nomor 41 Tahun 2009 secara kongkret dalam Perda RTRW. Kedua, mengalokasikan lahan yang secara khusus sebagai kawasan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Lalu yang ketiga melakukan pengaturan dan penatagunaan lahan pada kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Keempat, merumuskan aturan main terutama yang mengatur insentif bagi yang melaksanakan dan disinsentif bagi yang melanggar ketentuan. Kelima, menegakkan aturan hukum terkait pelaksanaan ketentuan tersebut dan untuk penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas paling sedikit 3.054 hektare.

“Dan kami pun di dalam pembahasan raperda dimaksud sudah menyesuaikan pula perubahan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Dimana pada UU Nomor 41 tahun 2009 tentang PLP2B (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 ketentuan pada pasal 44 dan pasal 73 yang telah dilakukan perubahan),” terang dia.

Mad Buang menuturkan, tujuan Raperda LP2B ini dalam rangka menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pangan guna memberikan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kedua, untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (1) huruf b UU Nomor 41 tahun 2009 tentang PLP2B, pemerintah daerah wajib melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

“Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp