Kota Serang
Trending

Panas! Ulama vs Pengusaha Hiburan di Kota Serang Adu Ngotot di Perda PUK

SERANG, BANTEN RAYA – Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Kota Serang yang mengatasnamakan Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM) mengaku siap pasang badan untuk memperjuangkan Perda Pengelolaan Usaha Kepariwisataan (PUK) yang saat ini sedang digugat oleh pengusaha hiburan malam ke Mahkamah Agung (MA). Pertimbangannya karena Kota Serang mendapat julukan ‘Kota Serambi Madinah’, sehingga tidak boleh ada hiburan yang berujung kemaksiatan.

Hal ini tercetus saat GPSM beraudiensi dengan unsur pimpinan DPRD Kota Serang, di ruang aspirasi, DPRD Kota Serang, Rabu (10/2/2021) lalu.

Turut hadir Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Roni Alfanto, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri, dan Kabag Hukum Setda Kota Serang Subagyo.

Ketua GPSM KH Jawari mengatakan, pihaknya siap memasang badan agar gugatan yang dilakukan dapat digagalkan.

“Kota Serang ini julukannya Kota Madani. Madani itu perpanjangan dari Kota Madinah, julukannya Serambi Madinah. Masa Serambi Madinah ada tempat hiburan malam, kan gak etis itu. Kami siap pasang badan (membela perda PUK),” tegas Jawari usai acara audiensi.

Ia mengungkapkan, selain sebutan sebagai Kota Madani, Kota Serang pun terkenal sebagai kota seribu kiai sejuta santri. Sehingga tidak mungkin Kota Serang melegalkan kegiatan yang berujung kemaksiatan, dan menjadi dosa jariyah atau turun temurun.

“Saya ingatkan kepada pemerintahan, begitu pun anggota dewan. Urusan maksiat dari zaman Nabi Adam sampai kiamat pasti masih ada. Yang ironisnya itu yang melegalkan. Karena ini dosa jariyah, hingga mati pun tetap berjalan,” jelas dia.

Jawari pun mempertanyakan terkait peraturan walikota (perwal) PUK sebagai aturan teknis. Selama belum ada perwal PUK, maka perda akan sulit untuk dijalankan.

“Bagian hukum tadi juga hadir, janji kalau seminggu ini akan selesai. Maka kami akan kawal. Kalau ternyata masih belum selesai, kami akan mendatangi eksekutif untuk mempertanyakan. Ini ada apa setahun belum selesai, apakah ini kurang orang pintar di Kota Serang ini atau kurang biaya,” ucapnya.

Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengapresiasi dukungan yang disampaikan oleh para ulama dan tokoh masyarakat. Karena itu, pihaknya berjanji akan komitmen untuk melawan gugatan dari pengusaha hiburan malam itu.

“Terkait gugatan dari pengusaha hiburan, kami pun transparan. Kami bagikan jawaban dari DPRD untuk MA. Kami komitmen, sepakat bersama masyarakat Kota Serang dan ulama bahwa kami akan melawan gugatan itu,” ucap Budi.

Ia menjelaskan, pihaknya sengaja mengundang bagian hukum Setda Kota Serang agar bisa menjelaskan terkait molornya Perwal PUK yang hingga saat ini belum disahkan.

“Itu saya undang bagian hukumnya, Insya Allah pekan depan. Tinggal dua pasal saja dan itu adanya di OPD perizinan (DPMPTSP) dan Disparpora. Insya Allah besok mempersiapkan mana saja yang akan disahkan dan tinggal ditandatangani walikota,” jelasnya.

Hendra, salah seorang pengusaha hiburan, mengatakan, para pengusaha hiburan malam di Kota Serang menggalang kekuatan melakukan judicial review Perda PUK. Pasalnya ada sejumlah pasal yang dinilai tidak mewadahi pengusaha hiburan malam.

“(Judicial review-red) bukan untuk melawan pemerintah tapi supaya bersinergi sehingga apa yang kita inginkan bisa terarah,” kata Hendra, Kamis (4/2/2021).

Gusti Endra, kuasa hukum pengusaha hiburan malam di Kota Serang, mengungkapkan, ada lima pasal yang dimohonkan oleh pengusaha ke MA. Kelima pasal itu yaitu Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21, dan Pasal 24. Detailnya adalah Pasal 15 Ayat (4), Pasal 15 Ayat (5), Pasal 16 Ayat (6), Pasal 17, Pasal 21 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (5), Pasal 21 Ayat (6), Pasal 21 Ayat (7), Pasal 24 Ayat (16), Pasal 24 Ayat (17), dan Pasal 24 Ayat (18).

Gusti mengatakan, Perda PUK dinilai bertentangan dengan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Pemerintah Daerah, Undang-undang Pariwisata, Peraturan Presiden Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Menyatakan Perda PUK, atau setidak-tidaknya ketentuan dalam lima pasal yang disebutkan di atas, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat. Begitu pokok perkara nomor tiga yang diajukan dalam judicial review pihak pengusaha hiburan malam di Kota Serang.

Sementara dalam pokok perkara nomor empat disebutkan, memerintahkan Walikota Serang (termohon I) dan DPRD Kota Serang (termohon II) untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perda PUK atau setidak-tidaknya kelima pasal di perda tersebut.

Gusti mencontohkan,  Pasal 17 dan Pasal 24 Ayat (16), Pasal 24 Ayat (18), Pasal 21 Ayat (5), Pasal 21 Ayat (7), Pasal 24 Ayat (17), dan Pasal 21 Ayat (6) Perda PUK dinilai tidak sesuai dengan asas-asa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, kata Gusti, pada Pasal 17 dan Pasal 24 Ayat (16) Perda PUK dinilai saling bertentangan karena Pasal 17 menyebutkan waktu operasional usaha kedai minuman (beralkohol-red) dimulai pukul 12.00 WIB sampai 24.00 WIB. Namun pada Pasal 24 Ayat (16) disebutkan waktu operasional kedai minuman dimulai pukul 20.00 WIB sampai 21.00 WIB.

Gusti mengatakan, dalam pembentukan perda banyak proses yang harus dilalui, salah satunya tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Dalam Perda PUK juga kegiatan hiburan tidak jelas secara definisi padahal di Undang-undang Pariwisata dijelaskan secara jelas sehingga. Pada larangan menjual minuman beralkohol, Perda PUK menyatakan, yang boleh menjual minuman keras hanyalah hotel berbintang 5 paling rendah.

“Sementara di Kota Serang kita tahu tidak ada hotel bintang lima. Jadi tidak ada ketegasan dalam aturan ini. Kalau tidak boleh ada minuman keras seharusnya diterangkan secara tegas dan jelas tidak boleh ada minuman keras di Kota Seranģ sehingga jelas,” katanya.

Gusti juga mengatakan, warga Kota Serang tidak hanya muslim tetapi ada juga non muslim. Bagia sebagian dari mereka, misalkan dari suku Batak dan Bali, meminum minuman keras tradisional seperti tuak adalah bagian dari budaya sehingga harus diakomodir dalam peraturan daerah.

Atas alasan-alasan itu, kata Gusti, maka para pengusaha melakukan permohonan ke MA. Dalam petitum yang diajukan pemohon, mereka meminta Perda PUK dibatalkan atau setidaknya pasal-pasal yang disebutkan tersebut direvisi.

“Prinsipnya supaya tidak ada penafsiran berbeda mengenai pasal-pasal di Perda PUK,” kata Gusti.<span;> (harir/tohir/rahmat)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp