DaerahKota Serang

PKL Bayar Rp150 Ribu Per Bulan, Syafrudin : Bukan Perintah Walikota

SERANG, BANTEN RAYA – Walikota Serang Syafrudin angkat bicara terkait dugaan pungutan liar (pungli) Rp150.000 per bulan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Saleh Baimin, Kota Serang yang dilakukan oleh oknum aparat Satpol PP Kota Serang.

“Ya saya kira itu di luar sepengetahuan walikota atau Pemkot Serang. Kalaupun memang itu diambil oleh oknum, itu semata-mata bukan perintah walikota atau Pemkot Serang. Jadi itu ilegal,” kata Syafrudin, kepada awak media, ditemui di gedung DPRD Kota Serang usai rapat paripurna Perubahan Raperda, Rabu (30/12/2020).

Menurut dia, para PKL ditertibkan lantaran menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3).

“Kalau ditertibkan kan PKL menyalahi aturan. Cuma memang kami menyesalkan, kalau memang benar Satpol PP itu arogan. Harusnya jangan seperti itu, harusnya persuasif dan dari hati ke hati,” ungkap dia.

Syafrudin saat ditanya apakah dugaan praktik pungli tersebut dilakukan lantaran gaji beberapa oknum Satpol PP Kota Serang belum dibayar, dia mengaku akan mengeceknya.

“Oh enggak tahu ya kalau itu. Coba saya nanti cari tahu ya,” tutupnya. 

Seperti diketahui, PKL di sepanjang jalan Saleh Baimin kecewa dengan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang, Selasa (29/12/2020). Pasalnya, penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak perda itu dilakukan secara arogan. Selain itu, PKL juga telah dijanjikan tidak akan ditertibkan jika membayar iuran sebesar Rp150.000 per bulan kepada oknum Satpol PP.

Nunik salah seorang ibu pedagang nasi uduk mengungkapkan, kecewa lantaran penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang sangat arogan dan tidak humanis. Sebab, Satpol PP dalam penertibannya melakukan pengangkutan terhadap barang-barang tempat mereka berjualan, tanpa ada basa-basi.

“Waktu itu juga ada pembongkaran tapi tidak sekejam dulu. Kalau dulu masih bisa diselamatkan. Kalau ini mah enggak bisa sama sekali. Ini mah kayak maling. Langsung diangkutin. Padahal masih ada orangnya. Banyak yang diangkut meja, kursi,” ujar Nunik, kepada Banten Raya, di lokasi.

Ia mengungkapkan, dirinya bersama pedagang lainnya membayar iuran perbulan Rp150.000 per lapak per bulan. Iuran itu sebagai bentuk perizinan berdagang di tempat tersebut. 

“Dulu Rp80.000 per lapak tiap bulan. Sekarang Rp150.000 tiap bulan, sudah jalan dua bulan. Tapi kok ada pembongkaran secara paksa. Ada apa ini? Makanya kami minta keadilan, ngapaian waktu itu kita diterima ke kantor, kalau ternyata dibongkar juga,” kesal dia.

Nunik juga mengaku pihaknya sama sekali tidak mendapatkan surat peringatan dari Satpol PP, kalau tempat mereka berdagang akan ditertibkan. Padahal biasanya jika akan ditertibkan, Satpol PP akan memberikan peringatan terlebih dahulu.

“Enggak ada peringatan. Tadi tiba-tiba langsung saja ditertibkan. Ada pedagang pisang yang enggak ada orangnya (belum buka, Red) itu langsung ditertibkan begitu saja. Kami sudah minta agar diberi keringanan besok saja ditertibkannya, tapi mereka malah cuek dan tetap merobohkan,” jelasnya.

Sedangkan Desi pedagang lainnya mengaku, selain membayar iuran pihaknya juga beberapa kali diminta kontribusi untuk kegiatan yang diklaim dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang.

“Ya kami karena merasa diberikan izin berjualan, kami bantu mereka. Baik dari dagangan kami atau bentuknya uang juga kami berikan. Tapi ternyata akhirnya kami ditertibkan juga. Kami tahu kami salah, tapi kenapa kami dijanjikan tidak ditertibkan selama membayar uang,” kata Desi.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Serang Kusna Ramdani menjelaskan, pihaknya dalam melakukan penertiban selalu mematuhi aturan. Selain itu, pihaknya akan selalu menjalankan tugas dengan mengedepankan sisi humanis.

“Namun mungkin karena petugas kami sudah beberapa kali menertibkan tapi berdiri lagi berdiri lagi jadinya kesal. Tapi tidak sampai arogan lah, karena kami mengedepankan persuasif. Tapi kalau memang ada yang merasa seperti itu, kami juga manusia jadi kami meminta maaf,” kata Kusna.

Terkait adanya dugaan iuran sebesar Rp150.000 per bulan yang mengalir ke oknum Satpol PP, ia mengaku tidak tahu menahu. Menurutnya, hal tersebut mungkin saja dilakukan oleh oknum anggotanya, namun tidak berdasarkan perintah dirinya.

“Itu paling ke oknum. Kalau ada ketahuan saya keluarkan dari Pol PP. Kita gak ada sampai kesitu. Mereka (pedagang) aja mau-maunya bayar. Dasarnya apa membayar. Itu jelas-jelas melanggar. Saya harapkan pedagang jangan mau dibohongi oleh oknum-oknum tertentu. Makanya hari ini kita tertibkan. Saya sudah cek anggota semua, kabid, kasi, saya larang bertindak seperti itu. Kalau ada itu ada sanksi. Sanksinya dari saya, itu dikeluarkan langsung. Atau ditegur secara tertulis atau lisan. Bisa kita kasih skor sesuai aturan yang berlaku,” tegas dia. (harir)

Related Articles

One Comment

  1. Mukul dong walikota kalau bener gt….. , sy bsk Mau minta bagian jg ah sklian. Sy orang pasar induk rau kota serang soalnya.. Jd hrs kebagian ah..

Back to top button
× Chat Via WhatsApp