Hukum & KriminalKota Serang
Trending

Tangani 5 Kasus Mafia Tanah di Awal Tahun, Polda Banten Buka Posko Pengaduan Warga

SERANG, BANTEN RAYA – Awal tahun 2021 ini, Polda Banten menyelidiki 5 perkara kasus mafia tanah di wilayah hukum Polda Banten. Dua perkara sudah tahap penyidikan dan telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tersebut.

Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan, berdasarkan laporan ada lima perkara mafia tanah yang sedang diproses di tahun 2021 ini. Sedangkan, di tahun 2020 lalu, ada 4 kasus mafia tanah yang sudah ditangani.

“Ada 5 kasus mafia tanah di 2021 dan sudah ada yang penetapan tersangka. Ada 2 kasus dengan jumlah tersangka ada 4 orang,” katanya kepada Banten Raya, kemarin.

Menurut Rudy, pemberantasan mafia tanah di Banten, merupakan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk tidak ragu mengusut kasus tindak pidana mafia tanah.

“Untuk mengantisipasi mafia tanah ini, Polda Banten telah membentuk Satgas Khusus penanggulangan mafia tanah dari Ditreskrimum, bekerja sama dengan BPN Provinsi, dan kabupaten atau kota,” ujarnya.

Rudy menambahkan, Polda Banten juga akan membuka posko layanan pengaduan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan mafia tanah di wilayah hukum Polda, maupun Polres jajaran. “Saya sudah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk serius merespons instruksi Kapolri. Buka telinga dan respon setiap ada kecurigaan yang berdasar,” tambahnya.

Rudy meminta kepada masyarakat di Banten, untuk segera memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), oleh Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan sertifikat tanah tanpa dipungut biaya. “Harus segera urus sertifikat tanahnya, agar aman status hak kepemilikannya,” pintanya.

Rudy menegaskan dari lima kasus mafia tanah tahun 2020 dan dua kasus yang telah ditetapkan tersangka, Polda Banten telah berhasil menyelamatkan tanah masyarakat kurang lebih 150 hektare. “Atas keberhasilan ini, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional telah memberikan penghargaan kepada Polda Banten,” tegasnya.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi mengatakan Polda Banten melalui satgas penanggulangan mafia tanah, tidak akan segan-segan menindak tegas, bagu setiap orang dan kelompok yang jika mengambil hak tanah rakyat yang bukan miliknya.

“Untuk itu, kami meminta warga yang merasa di rugikan untuk tidak segan dan ragu segera melaporkannya ke satgas penanggulangan mafia tanah di SPKT dan Ditreskrimum Polda Banten,” katanya.

Diketahui dua kasus mafia tanah yang tengah diproses, Polda Banten telah menetapkan 4 orang tersangka yaitu Medi (56) Kepala Desa Kosambironyok, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang atas dugaan mafia tanah, pemalsuan dokumen Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) atas tanah di Desa Kosambironyok seluas 2100 meter persegi.

Kemudian Janjan Sujana (46) ASN staf Ekbang Kecamatan Pabuaran, Sudrajat (49) pemberi blangko AJB sekaligus pembeli dan Lujen (61) yang mengaku ahli waris atas pemalsuan AJB nomor: 231/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas tanah seluas 2.676 meter persegi blok 001, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran. (darjat/rahmat)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp