Kota Serang
Trending

Tiga Mafia Tanah di Kabupaten Serang Dibekuk, Salah Satunya PNS

"Saya tidak pernah merasa tanda tangan, taunya ada yang jual," kata Apipah.

SERANG, BANTEN RAYA- Subdit II Harta Benda (Harda) Ditreskrimum Polda Banten kembali membongkar kasus mafia tanah dengan dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan akta jual beli (AJB). Dalam pengungkapan itu, tiga orang jadi tersangka dan salah satunya aparatur sipil negara (ASN) di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.

“Ada tiga tersangka, inisialnya JS (46), dia ASN staf Ekbang Kecamatan Pabuaran, kemudian SD (49), pemberi blangko AJB sekaligus pembeli, dan LJ (61) yang mengaku sebagai ahli waris,” kata Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Martri Soni kepada awak media saat ekspose di Mapolda Banten, Jumat (19/2).

Martri menambahkan, pengungkapan mafia tanah itu bermula dari laporan Apipah (53), warga Kampung Kramat Palempatan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatam Curug, Kota Serang, pada 17 Juli 2020 lalu.

“Korban merasa tidak merasa menjual dan menandatangani surat atau dokumen apapun, atas peralihan tanah apalagi AJB nomor: 231/2019 tanggal 11 Februari 2019,” tambahnya.

Martri mengungkapkan, dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi, pada tahun 2019, SD menyerahkan blangko AJB kepada JS selaku staf ekbang Kecamatan Pabuaran untuk diproses secara administrasi dan mendapatkan upah Rp15 juta.
“Padahal blangko AJB yang diserahkan SD ke JS merupakan blangko lama yang sudah tidak dipergunakan lagi di tahun 2019,” ungkapnya.

Martri menjelaskan, blangko yang diserahkan SD kepada JS terdapat tanda tangan Apipah selaku penjual dan SD selaku pembeli dan LJ selaku ahli waris. Diduga tanda tangan Apipah dipalsukan oleh salah satu tersangka.

“LJ tanpa hak menjual tanah seluas 2.676 meter persegi kepada SD seharga Rp20 juta. Padahal sesuai NJOP harga tanah yang ditetapkan yaitu Rp36 ribu atau keseluruhan jika ditotal Rp96 juta lebih,” jelasnya.

Martri mengungkapkan, jika mengikuti harga jual tanah pada tahun 2021 ini, NJOP yang ditetapkan yaitu Rp48 ribu. Namun harga jual pasaran nilai transaksi tanah tersebut yaitu senilai Rp500 ribu. “Atas kejadian itu korban merasa dirugikan, dengan nilai kerugian materi yaitu Rp1,3 miliar,” ungkapnya.

Kasubdit II Harda Ditkrimum Polda Banten AKBP Dedi Darmawansyah mengatakan, pemalsuan AJB tersebut belum sampai diterbitkan sertifikat. Sejauh ini, hanya ketiga orang ini yang terlibat. “Namun tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan kasus dengan modus serupa,” katanya.

Dedi menegaskan, ketiga tersangka akan dijerat dengan pasal berbeda, tersangka SJ dijerat pasal 263 ayat 1 dan atau pasal 264 ayat 1 KUHP. Tersangka SD dijerat pasal 263 ayat 2 dan atau 264 ayat 2 KUHP. Sedangkan LJ dijerat pasal 263 KUHP Jo pasal 55 KUHP. “Ketiganya terancam pidana penjara selama 6 tahun,” tegasnya.

Terpisah, korban Afifah mengaku tidak mengetahui jika tanah seluas 2.676 meter persegi di Desa Sindangheulas telah diperjual belikan. Padahal, kebun rambutan tersebut belum pernah dijualnya. “Saya tidak pernah merasa tanda tangan, taunya ada yang jual,” katanya. (darjat/rahmat)

 

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp