DaerahKota Serang
Trending

Waduh! Tingkat Kemandirian Kota Serang Masih Minim, Pembangunan Masih Andalkan Dana Transfer dari Pemerintahan di Atasnya

SERANG, BANTEN RAYA – Komisi III DPRD Kota Serang menilai rasio kemandirian pembiayaan daerah Pemkot Serang masih minim. Hal itu terlihat dari kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam postur belanja daerah yang hanya memiliki prosentase hanya sebesar 17 persen. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Serang Tb Ridwan Akhmad mengatakan, tingkat kemandirian Kota Serang dalam hal pembiayaan saat ini masih sangat rendah. Sebab sampai saat ini, Kota Serang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintahan di atasnya untuk menjalankan roda pemerintahan.

“Apalagi pada saat pandemi Covid-19 seperti saat ini, PAD Kota Serang mengalami relaksasi ya hingga Rp48 miliar kalau tidak salah. Itu hilang ya PAD kita,” ujar Ridwan, saat dihubungi wartawan via ponselnya, Selasa (9/2/2021).

Ia mengungkapkan, saat ini besaran kontribusi PAD terhadap kebutuhan belanja daerah hanya diangka 17 persen. Menurutnya hal itu tentu sangat berisiko.

“Bayangkan kalau hanya 17 persen, ting bating ya misalnya penundaan dana transfer, nanti pembangunan bisa tidak jalan. Wong kita hanya menghasilkan PAD sebesar Rp180 miliar sampai Rp200 miliar saja,” ungkapnya.

Agar pembangunan tetap berjalan, ia mendorong Pemkot Serang mulai melakukan tindakan untuk melepaskan diri dari ketergantungan akan dana transfer. Sehingga pada akhir masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Serang Syafrudin-Subadri Usuludin, kontribusi PAD Kota Serang dapat menembus minimal 50 persen.

“Jadi pada 2024 nanti, PAD Kota Serang mencapai Rp600 miliar,” jelasnya.

Ridwan mengaku, memiliki salah satu upaya untuk merealisasikan hal tersebut yakni dengan melakukan pendekatan teknologi. Dengan melakukan pendekatan teknologi, maka potensi kebocoran dapat diminimalisasi.

“Misalkan pada pendapatan parkir. Kami inginnya itu Kota Serang seperti di Jakarta atau Bandung yang menggunakan teknologi. Jadi setiap orang, sudah melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik,” tuturnya 

Dengan menggunakan metode seperti itu, sambung dia, pendapatan dari sektor parkir dapat langsung diterima ke kas daerah tanpa melalui berbagai pihak. Birokrasi dalam penyetoran pendapatan pun dapat terpangkas.

“Karena selama ini kan ada 5 tahapan. Dari juru parkir ke koordinator, dari koordinator ke bendahara Dishub. Baru disetorkan ke kas daerah. Kalau menggunakan teknologi, itu langsung masuk dan tercatat di kas daerah,” katanya.

Selain pendekatan teknologi, Pemkot Serang juga didorong segera melakukan pembaruan zona bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sebab, dari keseluruhan PAD Kota Serang, penyumbang terbesar adalah pajak terutama pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Maka harus ditinjau ulang zona BPHTB atau NJOP (nilai jual objek pajak). Karena kan PAD kita ini paling besar disumbang dari pajak daerah,” pungkasnya. (harir)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp