DaerahKota Serang
Trending

Walikota Serang: Imbauan Pemkot Agar Rumah Makan Tak Jualan di Siang Hari Tak Langgar HAM

SERANG, BANTEN RAYA- Walikota Serang Syafrudin menegaskan bahwa surat imbauan bersama yang diedarkan kepada restoran, rumah makan, warung nasi, kafe, dan sejenisnya, tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Pernyataan ini terungkap pada konferensi pers Forkopimda terkait aturan jam buka rumah makan selama Ramadan 1442 Hijriyah, di kantor Diskominfo Kota Serang, Minggu (18/4/2021). 

Syafrudin mengatakan, surat imbauan bersama sudah ada sejak Kota Serang berdiri pada Agustus 2007, tidak ada perubahan. 

“Kalau kita menyalahi HAM saya kira tidak, karena dari dulu juga sudah seperti itu, karena yang kita utamakan adalah kearifan lokal. Karena 95 persen warga penduduk Kota Serang beragama agam Islam, dan kita kondusif. Selama ini juga tidak ada apa-apa tidak ada gejolak,” tegas Syafrudin.

Ia menjelaskan, secara garis besar ada lima poin yang tertuang dalam surat imbauan bersama Pemkot Serang, MUI Kota Serang, dan Kemenag Kota Serang untuk tahun ini. 

Poin A ini disesuaikan dengan Surat Edaran (SE) Kemenag RI Nomor 03 Tahun 2021 kaitannya dengan umat Islam agar menjalankan peribadatan wajib dan meningkatkan amaliyah berupa takaruf kepada iktikaf, termasuk menjalankan salat tarawih dan salat Idul Fitri 1442 Hijriah. 

Poin B, tempat hiburan umum, kafe, karaoke, biliar, dan sejenisnya agar dihentikan kegiatannya selama bulan Ramadan, demi mencegah timbulnya keresahan masyarakat.

Baca juga

Satpol PP Kota Serang Kembali Gerebek Rumah Makan, Rice Cooker hingga Tabung Gas Disita

Poin C, surat imbauan itu dijelaskan bahwa dilarang memproduksi, memperdagangkan, membakar, dan membunyikan mercon atau petasan dan sejenisnya yang dianggap dapat membahayakan diri sendiri, dan orang lain.

Poin D, selama bulan Ramadan pemilik restoran, rumah makan, warung nasi, kafe, dan seterusnya dilarang berjualan mulai pukul 04.30-16.00 WIB. 

Sedangkan poin E, mengimbau kepada warga masyarakat agar tidak melakukan mudik lebaran dari Kota Serang atau pun menuju kota lain selama bulan Ramadan dan Idul Fitri.

“Jadi di poin d restoran, rumah makan, rumah nasi, kafe, dan sejenisnya dilarang dibuka pada siang hari. Jam bukanya itu diperbolehkan pada sore mulai pukul 16.00-04.30 WIB,” jelas dia.

Mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang itu menerangkan, surat imbauan itu juga disesuaikan dengan SE Menag RI nomor 03 tahun 2021. Selanjutnya juga Keputusam Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penatapan Bencana Non Alam Penyebaran Virus Korona Sebagai Bencana Nasional. Kemudian SE DMI nomor 041 serta SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

“Jadi kalau ini dipertanyakan dan dipermasalahkan saya kira ini sudah dimusyawarahkan dengan beberapa instansi stakeholder, beberapa tokoh masyarakat, Forkopimda. Waktu itu sudah kami tanyakan ulang beberapa kali apakah ada perubahan dari draf ini ternyata tidak ada,” terangnya.

Ia menuturkan, penutupan rumah makan di siang bolong selama Ramadan tidak ada kaitannya dengan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (pekat). Sebab, surat imbauan bersama ini merupakan imbauan kearifan lokal. Kemudian kaitannya dengan Perda Nomor 2 Tahun 2010 ini dari 2010 juga sudah ada. Kemudian kaitannya dengan sanksi pidana 3 bulan dan denda maksimal Rp50 juta itu juga diatur dalam produk hukum daerah tersebut.

“Jadi itu bukan hanya makan di tempat, akan tetapi ada beberapa poin sanksi untuk seluruh perda pekat. Jadi sanksi ini bukan hanya untuk yang tidak puasa atau di bulan puasa Ramadan saja, tapi di sini menjelaskan setiap orang atau badan hukum yang melanggar peraturan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5, 6,7, ayat 1, 2, 3, dan pasal 8, 9, 10 dan 11. Ini dikenakan denda sebesar Rp50 juta atau bisa Rp10 juta dan diancam dengan kurungan maksimal 3 bulan atau bisa 1 hari,” beber dia.

Namun sambung dia, kaitannya di bulan Ramadan ini ada di pasal 10. Di sini ada beberapa pasal 4, 5, 6, 7 kemudian 9, 10 dan 11. 

Baca juga 

Serang Disebut Seperti Negeri Taliban, Kok Bisa?

“Jadi secara keseluruhan perda nomor 2 ini mengatur pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan pekat, bukan masalah puasa Ramadan saja. Oleh karena itu, kami berharap imbauan bersama ini ditaati. Dalam rangka menjalankan ibadah puasa ini sebagaimana kami membuat imbauan bersama yang ditandatangani ketua MUI, Kemenag, dan Walikota Serang,” jelasnya.

Sekretaris Umum MUI Kota Amas Tadjuddin menjelaskan, poin D dan poin lainnya secara keseluruhan isi imbauan tersebut di antaranya berasal dari usulan hasil rakor MUI Kota Serang yang diseleggarakan pada 8 April 2021 lalu. Rakor MUI dihadiri unsur pemerintah, Polri, kemenag, tokoh agama, ulama, pimpinan, ormas, ponpes, dan perwakilan pedagang, warung nasi, restoran, pimpinan hotel, kafe, pengusaha, hiburan, mal, pengelola pasar rau dan unsur masyarakat lainya. (harir/rahmat)

Related Articles

Back to top button