DaerahPemprov Banten
Trending

Langsung Remuk Ketika Dites, Material Batu Proyek Kerap Tak Penuhi Standar

SERANG, BANTEN RAYA- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten kerap menemukan material proyek pembangunan jalan berupa batu yang tak memenuhi standar. Oleh karenanya, mereka tak memberikan rekomendasi penggunaan dan meminta untuk diganti agar tak berdampak hukum di kemudian hari.

Kepala UPTD Pengujian Bahan Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi DPUPR Provinsi Banten Fransisco DJ mengatakan, untuk optimalisasi kualitas pengerjaan program fisik, Pemprov Banten memiliki laboratorium pegujian bahan dan konstruksi. Dalam pelaksanannya, fasilitas yang dikelolanya akan menguji bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembangunan.

“Laboratorium ini sudah ada sejak 2002. Kami adalah laboratrium konstruksi bidang kebinamargaan yang melaksanaan kegiatan penyelidikan, pengukuran dan pengujian kualitas,” ujarnya, Kamis (18/3/2021).

Ia menjelaskan, pihaknya menerima layanan pengujian untuk 39 item dan hanya 15 item diantaranya yang paling banyak diuji di fasilitas yang dikelolanya. Dari sekian banyak pengujian, material yang paling sering ditemukan tak memenuhi standar adalah pada jenis bebatuan untuk proyek pembangunan jalan.

“Paling banyak pada batu. Jadi batunya saat diuji dilindas itu hancur. Jadi batunya itu masih muda lah, ada batu yang memang bisa untuk pengerasan dan ada yang tidak,” katanya.

Jika mendapati material yang demikian, maka laboratorium pengujian bahan dan konstruksi tak akan mengeluarkan sertifikat kelayakan. Penyedia jasa harus mengganti material tersebut agar sesuai standar. Jika dipaksakan maka hal itu sangat rentan menimbulkan permasalahan di kemudian hari atau bahkan berdampak hukum.

“Kami enggak bisa diintervensi karena soal angka enggak boleh main-main,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan Fransisco, untuk pengguna jasa laboratorium pengujian sendiri tidak hanya berasal dari delapan pemerintah kabupaten/kota. Laboratorium juga bisa diakses untuk umum.

“Saat ini kami sedang mengejar akreditasi yang ditargetkan bisa terealisasi pada Oktober. Jika sudah terakresditasi maka target retribusi secara otomatos naik dari Rp115 juta menjadi sekitar Rp200 jutaan,” tuturnya.

Kepala DPUPR Provinsi Banten M Tranggono mengatakan, pihaknya terus mendorong peningkatan layanan laboratorium pengujian bahan dan konstruksi. Hal itu dilakukan agar kualitas pengerjaan program fisik di Banten bisa terus terjaga.

“Begitu juga dengan kontribusi bagi pendapatan daerah melalui sektor retribusi,” ujarnya. (dewa/rahmat)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp