DaerahEkonomi & BisnisPandeglang
Trending

Aparatur Desa Jadi Agen BPNT, Siap-siap Sanksi Menanti

PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan memberikan sanksi tegas bagi kepala desa dan aparatur desa yang bermain dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Terutama bagi kepala desa dan aparatur desa yang menjadi agen e-Warung BPNT. 

Kepala Dinas Sosial Pandeglang Nuriah membenarkan, adanya larangan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah pusat pedoman umum (pedum) program BPNT. Aturan itu melarang ASN, kepala desa atau lurah, aparatur desa dan kelurahan, anggota badan permusyawaratan desa (BPD), badan permusyawaratan kelurahan (BPK), tenaga pendamping pangan BPNT, pelaksana program PKH, baik perorangan maupun berkelompok tidak diperbolehkan menjadi agen e-Warung, mengelola e-Warung maupun menjadi pemasok e-warung. Jika ada yang menjadi agen, silahkan laporkan sesuai peraturan yang berlaku. 

“Yang pasti sudah melanggar. Dalam pedum sudah sangat jelas bahwa aparatur desa tidak boleh menjadi agen. Agen ini diperuntukkan untuk masyarakat setempat,” kata Nuriah, Minggu (17/1/2021).

Dijelaskannya, penyaluran sembako BPNT di beberapa kecamatan saat ini sedang berjalan. Sementara agen penyuplai BPNT adalah pengusaha lokal. “Kita sudah lakukan launching di beberapa kecamatan agar program BPNT 2021 ini tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas. Makanya, kita utamakan penyuplai BPNT ini dari pengusaha lokal,” jelasnya. 

Sementara itu, Sekda Pandeglang Pery Hasanudin mengatakan, aparatur desa tidak boleh menjadi agen e-Warung BPNT. “Dalam pedum kan jelas aparatur desa maupun pendamping sosial tidak boleh menjadi agen BPNT,” kata Pery. 

Jika ditemukan ada apartur desa atau ASN yang menjadi agen e-warung, kata Pery, pemerintah daerah akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. “Ya, kalau memang ada laporkan. Ada saksinya. Kita coret agennya. Masalah agen serahkan kepada masyarakat,” tegasnya. 

Sekda mengingatkan para camat agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Kawal penyaluran bantuan ini dengan benar dan jalin koordinasi dengan pemerintah daerah. “Yang pasti pada akhir 2020, sudah ada dua penyuplai nakal dan itu sudah dievaluasi untuk tidak mendapatkan banyak lokasi penyaluran bantuan‎,” ujarnya. (yanadi)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp