DaerahPandeglang
Trending

Diduga Jadi Agen BPNT, Oknum Aparatur Desa di Kecamatan Cipeucang Terancam Diberhentikan

PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Oknum aparatur desa di Kecamatan Cipeucang yang diduga menjadi agen e-warung bantuan pangan non tunai (BPNT) terancam menerima sanksi dari Pemkab Pandeglang. Sanksinya pun beragam berupa pencoretan sebagai agen hingga diberhentikan dari jabatan aparatur desa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 6 agen e-warung BPNT di Kecamatan Cipeucang diduga dikelola aparatur desa setempat.

“Dalam pedum (pedoman umum) kan sudah jelas aparatur desa enggak boleh menjadi agen e-warung, mengelola e-warung maupun menjadi pemasok e-warung. Dalam undang-undang juga sudah diatur. Kalau benar di Cipeucang ada aparatur desa yang jadi agen, sanksinya diberhentikan, kan dalam aturan enggak boleh dan dilarang,” tegas Sekda Kabupaten Pandeglang Pery Hasanudin, Senin (1/2/2021). 

Untuk mengetahui data agen e-warung di Kecamatan Cipeucang, Pery mengaku berencana memanggil dinas terkait hingga kecamatan untuk mengkroscek kebenaran tersebut. “Kalau memang ada laporan nanti kita evaluasi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Camat Cipeucang Yayan tak menampik adanya dugaan 6 agen BPNT di kecamatannya yang dikelola oleh oknum aparatur desa. 

“Ada. Tapi enggak semuanya. Seperti di Desa Kadugadung sama Desa Curugbarang kan istrinya Pak Lurah. Tapi saya enggak tahu sih,” katanya saat dihubungi melalui telepon selulernya. 

Yayan mengaku, tidak mengetahui betul penunjukkan agen BPNT. Ia menyerahkan kewenangan tersebut kepada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK).

“Yang lebih hafal TKSK. Saya juga enggak tahu. Komunikasi agak kurang,” imbuhnya. 

Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan penunjukkan agen BPNT. Ketentuan soal penunukkam agen BPNT tertuang dalam pedum program BPNT. Di sana melarang ASN, kepala desa atau lurah, aparatur desa dan kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), tenaga pendamping pangan BPNT dan pelaksana program PKH. baik perorangan maupun berkelompok tidak diperbolehkan menjadi agen e-warung. 

Itu termasuk mengelola maupun menjadi pemasok e-warung. Yayan mempersilakan, jika ada oknum aparatur desa yang menjadi agen BPNT agar masyarakat melaporkannya sesuai peraturan yang berlaku.

“Saya enggak begitu tahu (oknum aparatur desa jadi agen BPNT). Enggak boleh, tapi ada,” katanya. (yanadi)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp