DaerahPandeglang
Trending

Dinilai Banyak Mafia Proyek, KPK Diminta Turun ke Pandeglang

PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Ratusan warga mengatasnamakan Koalisi Rakyat Pandeglang Melawan berunjuk rasa di depan Pendopo Bupati dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pandeglang, Selasa (25/5/2021). Dalam aksinya mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun melakukan penyelidikan terhadap mafia proyek di Kabupaten Pandeglang.

Pantauan Banten Raya, aksi demo dimulai pukul 14.00 WIB. Para warga yang sebagiannya pengusaha lokal, awalnya berkumpul di halaman Masjid Agung Ar-Rahman. Untuk menuju gedung Pendopo dan ULP, mereka melakukan aksi long march dengan membawa beberapa spanduk.

Mulai spanduk bertuliskan brantas mafia proyek, usut tuntas oknum anggota DPRD yang diduga terlibat bermain Proyek, pecat dan tangkap Kepala ULP Pandeglang. Aksi yang berlangsung damai ini mendapatkan pengamanan ketat aparat kepolisian.

Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada menilai, mafia proyek di Pandeglang sudah tidak asing di kalangan pengusaha.

“Kasus monopoli proyek di Kabupaten Pandeglang sudah terjadi bertahun-tahun. Silakan tanyakan kepada para pengusaha apakah pengkondisian itu tidak pernah terjadi atau selalu terjadi. Faktanya, dipastikan seluruh proyek APBD Pandeglang tahun 2021 yang ditenderkan sebagian besarnya dimonopoli,” kata Uday dalam orasinya.

Orator Aksi Koalisi Rakyat Pandeglang Melawan Ucu Fahmi menyebutkan, kekuasaan saat ini ibarat tirani yang bobrok yang tengah dipertontonkan dengan segala arogansi akibat mental pejabat yang koruptif. Bahkan, wakil rakyat juga dibuat tak berdaya oleh kekuasaan Bupati Irna Narulita dan Wakil Bupati Tanto Warsono Arban.

“Seharusnya kepala daerah, pejabat dan DPRD bersuara menyampaikan keluhan rakyat, tapi malah ikut menjadi mafia proyek. Semua itu bertujuan untuk memperkaya diri dan terindikasi melakukan kemufakatan jahat dengan cara melakukan monopoli proyek. Salah satunya terjadi di ULP yang diduga proses lelang dilakukan dengan penuh rekayasa,” ujarnya. (yanadi)

Related Articles

Back to top button