DaerahEkonomi & BisnisPandeglang
Trending

Duhhh! Bisa Ditemukan di Setiap Kecamatan, Masih Ada 60 Ribu Rumah Kumuh di Pandeglang

PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Pandeglang yang berjuluk Kota Santri ini masih mudah ditemukan. Berdasarkan hasil pendataan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang, tercatat masih ada 60 ribu RTLH yang tersebar di seluruh kecamatan.

Kabid Perumahan DPKPP Pandeglang Nana Mulyana membenarkan jika RTLH masih menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah. “Jumlah RTLH masih ada total 60.000 unit dan perlu mendapatkan bantuan untuk program rehabilitasi,” kata Nana,dikantornya, Rabu (16/3/2021)

Namun demikian kata Nana, program rehab RTLH tahun ini terancam. Soalnya, bantuan dana rehabilitasi yang berasal dari APBN belum ada kepastian dari kementerian terkait.

“Kalau misalnya sampai pertengahan tahun ini tidak ada jawaban dari Kemen PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Berarti ya tidak ada bantuan untuk Pandeglang,” kata Nana.

Menurut Nana tahun ini pihaknya sudah mengajukan rehab untuk 2.000 RTLH. Namun, usulan tersebut belum mendapatkan kejelasan meski sudah beberapa kali ditanyakan langsung ke kementerian.

“Kalau balasan secara tertulis melalui surat itu belum. Tapi kalau ngobrol-ngobrol mah katanya ada buat Banten, tapi enggak ngomong buat Pandeglang berapa, cuma buat Banten 2.000 katanya. Kalau kira-kira dibagi buat 8 kabupaten/kota, berarti kan jatahnya cuma 250. Tapi itu hanya obrolan doang, kejelasannya belum ada,” paparnya.

Ia juga menjelaskan, tahapan pengajuan untuk rehab rumah kumuh saat ini lebih diprioritaskan lewat aspirasi para anggota DPR RI dari dapil Pandeglang. Dari aspirasi tersebut, pihaknya nanti akan mengecek berdasarkan data by name by adress.

“Sekarang bisa lewat lembaga tinggi negara (DPR RI-red) yang mengajukan, dan itu yang biasanya difasilitasi sama Komisi V. Sebelum 2017-2018 itu kita yang ngusulin, tapi sekarang yang diprioritaskan aspirasi itu dan saya sudah sampaikan ke bupati terkait hal tersebut,” ucapnya.

“Kami berharap seperti tahun kemarin bisa mendapat bantuan untuk RTLH, soalnya Pandeglang selalu mendapat kuota lebih dari usulan. Tahun 2019 itu ada 1.600-an yang dapat bantuan, kemarin 2020 ada 1.100-an yang dapat bantuan,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi mengaku prihatin karena rumah kumuh masih jadi persoalan di Pandeglang. ‘Pada prinsipnya kita selalu berharap kepada pemerintah pusat agar memprioritaskan RTLH ke Pandeglang, karena masyaraakat kami sangat membutuhkan bantuan itu,” kata Iing.

Soal belum adanya kepastian kuota dari pusat, Iing meminta DPKPP lebih pro aktif atau jemput bola ke pusat. “Kuota untuk Pandeglang harus dikawal agar turun sesuai ajuan. Kalau setiap tahun hanya 250 unit yang direhab, perlu puluhan tahun untuk menuntaskan program ini. Sayang energi DPKPP,” kata Iing. (muhaemin)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp