DaerahPandeglang

Nalar Pandeglang Minta Pelaku Pelanggaran Pilkada di Desa Pasirmae Diusut Tuntas

PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Perkumpulan Nalar Pandeglang meminta siapapun yang melakukan pelanggaran Pilkada di TPS 02 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya agar prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemilu tegak dan adanya kepastian hukum dalam setiap keputusan yang dibuat penyelenggara.

Juru bicara Nalar Pandeglang Rudi Yana Jaya mengatakan, Pilkada Pandeglang 2020 diwarnai oleh adanya PSU (pemungutan suara ulang) di satu TPS. Berdasarkan hasil investigasi dan kajian Nalar kata Rudi, PSU di salah satu TPS Desa Pasirmae ini akibat adanya pengawasan yang lemah dan penyelenggara yang tidak berintegritas. Rudi mencotohkan, pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) kala itu diduga mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oknum Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) yang mencoblos surat suara di luar ketentuan. 

“Kami menemukan fakta saat itu diduga ada permainan antara KPPS dengan PTPS untuk melakukan pemufakatan jahat. Oknum KPPS ngasih uang tutup mulut Rp500 (ribu) ke oknum PTPS agar kondusif. Waktu itu oknum PTPS sempat terima uang dan memang pencoblosan kondusif dan hasil pemungutan suara ditandatangani oleh kedua saksi paslon,” jelas Rudi.

Namun pada perkembangannya kata Rudi, oknum PTPS melapor ke Panwascam bahwa ada pelanggaran yaitu pemberian uang. “Harusnya PTPS sejak awal menolak saat diajak melakukan pemufakatan jahat. Apalagi slogan Bawaslu bunyinya tegas ‘tolak uangnya laporkan orangnya’ jika mengetahui adanya pelanggaran. Namun malah PTPS terkesan melakukan pembiaran karena tidak menolak saat diberikan uang. Barang bukti uang dijadikan alasan Bawaslu memproses laporan PTPS itu dan merekomendasikan untuk PSU,” tandasnya.

Hal lain yang disoroti Nalar adalah pengungkapan kasus ini yang terkesan tidak adil karena hanya oknum KPPS  yang menanggung derita atas perbuatannya. “Oknum KPPS itu dilaporkan dengan ancaman pidana. Aparat penegak hukum juga harus melakukan pemeriksaan terhadap oknum PTPS yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Tujuannya agar ada prinsip kesetraaan dalam penegakan hukum dan menjaga marwah penyelenggara. Kami juga akan mengkonsultasikan masalah ini ke DKPP Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu),” pungkasnya.

Terpisah, Divisi Penindakan Bawaslu Pandeglang Fauzi Ilham mengatakan, kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan seorang anggota KPPS Desa Pasirmae sedang ditangani Polres Pandeglang. “Benar ada satu anggota KPPS yang dilaporkan ke Polres Pandeglang terkait kasus pidana pemilu dan statusnya adalah tersangka,” kata Fauzi.

Soal adanya dugaan keterlibatan PTPS TPS 02 Desa Pasirmae diduga turut melakukan pemufakatan jahat yakni menerima uang suap dari oknum KPPS, Fauzi menyatakan pihaknya tidak menemukan bukti. “PTPS itu sudah di BAP. Saat itu dia dalam posisi tertekan dan ketakutan sehingga tidak bisa menolak saat diberikan uang. Uang itu dijadikan bukti oleh PTPS saat lapor ke Panwascam,” jelasnya. (muhaemin)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp