DaerahEkonomi & BisnisPandeglang
Trending

Pemkab Pandeglang Berniat Pindah RKUD ke Bank Banten

SERANG, BANTEN RAYA- Pemkab Pandeglang berencana memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Jawa Barat Banten (bjb) ke Bank Banten bersama bisnis turunannya. Namun hal tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini lantaran kondisinya dinilai belum memungkinkan.

Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengatakan, pada dasarnya penempatan RKUD merupakan kewenangan pemerintah daerah. Adapun yang terjadi saat ini seluruh pemerintah daerah di Banten menempatkannya di bjb karena memiliki saham di sana.

“Jadi prosesnya masih panjang, kemudian juga ini (Bank Banten) dibentuknya 2016. Kita ini selalu diundang, setiap kepala daerah delapan kota/kabupaten (diundang) untuk mengikuti RUPS (rapat umum pemegang saham), tapikan kondisinya belum memungkinkan,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri peluncuran budaya perusahaan di Gedung Juang 45, Kabupaten Pandeglang, Rabu (19/5/2021).

Mantan anggota DPRD Provinsi Banten itu menuturkan, meski saat ini belum memungkinkan namun indikasinya pada akhirnya Pemkab Pandeglang dengan tujuh pemerintah daerah lainnya di Banten akan memindahkan RKUD-nya ke Bank Banten. Tak hanya RKUD, tetapi juga bersama bisnis turunannya seperti kredit pegawai.

“Ini kan salah satu marwah bank kita. Apalagi ada sisi historisnya Bank Banten ini. Sinyalnya ke depan pemerintah delapan kabupaten/kota sudah sepakat untuk mendukung inject di Bank Banten pada waktunya,” katanya.

Tanto menegaskan, Pemkab Pandeglang akan menjadi pemerintah daerah pertama di Banten yang akan memindahkan RKUD-nya ke Bank Banten. Untuk merealisasikan hal itu, pihaknya akan melihat perkembangan Bank Banten dan sinyal dari Pemprov Banten terkait kebijakannya terhadap bank plat merah tersebut.

“Pandeglang jadi yang pertama, saya deklarasikan yang pertama karena sudah saya komunikasi dengan DPRD, dengan Ibu Bupati. Insya Allah pada waktunya nanti diberi sinyal oleh Pak Gubernur, oleh OJK atau Bank Indonesia bisa masuk, kita masuk,” ungkapnya.

Meski kerja sama pengelolaan keuangan akan dilimpahkan ke Bank Banten, akan tetapi Pemkab Pandeglang tidak akan melepas sahamnya di bjb. Pertimbangannya, dengan penanaman saham tersebut bjb mampu memberikan deviden yang cukup besar.

“Kita lihat dari sisi profit oriented, jujur setiap tahunnya mendapat deviden yang lumayan cukup banyak dari bjb. Ini kan membantu juga, jadi ini tidak akan dilepaskan. Jadi next pemerintah delapan kabupaten/kota di Banten mungkin punya dua bank, mendapatkan deviden dari dua bank. Alhamdulillah uangnya jadi PAD (pendapatan asli daerah) untuk pembangunan masyarakat,” tuturnya.

Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan pembenahan kinerja untuk menyambut pemindahan RKUD dari pemerintah daerah di Banten. Baik dengan cara yang organik atau biasa maupun non organik atau tidak biasa.

Adapun cara biasa, pihaknya mencanangkan target untuk melakukan peningkatan kinerja. Baik dari sisi pengumpulan dana dari masyarakat. Agus mengklaim, dari proses yang telah dilakukan sejak RUPS di 10 Maret atau kurang lebih 65 hari kerja Bank Banten sudah bisa membuat kepercayaan masyarakat semakin tinggi.

“Terbukti dari cash in dengan cash out itu lebih besar cash in. Artinya Bank Banten sudah betul-betul mendapatkan kepercayaan kembali dari para penabung kita,” ujarnya.

BACA JUGA: Akhirnya, Bank Banten Dinyatakan Sehat oleh OJK

Sementara untuk cara tidak biasa, Bank Banten telah menyiapkan strategi khusus untuk bagaimana para investor tertarik menanamkan modalnya di eks bank Pundi tersebut. Baik melalui pasar modal atau dengan menjual surat utang guna memperkuat ekspansi bisnis.

“Perlu ada satu kebijakan ekosistem keuangan daerah, bagaimana Bank Banten sebagai bank milik pemda akan menjadi bank utamanya. Bagi seluruh vendor, pelaku bisnis yang mengambil keuntungan dari Provinsi Banten,” tuturnya. (dewa)

Related Articles

Back to top button