Pandeglang
Trending

PNS di Pandeglang Diperbolehkan Pindah Daerah, Tapi Baca Dulu Syaratnya

PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengingatkan agar PNS yang baru diangkat tidak bisa mengajukan pindah ke luar Pandeglang. Peringatan ini keluar lantaran ada sejumlah ASN yang baru beberapa tahun bertugas di Pandeglang sudah mengajukan pindah dengan berbagai alasan.

“Ada sejumlah permohonan pindah dari ASN ke sejumlah daerah seperti Kota Cilegon, Serang, dan Tangerang. Saat kami cek ternyata pemohon adalah ASN baru dan masa tugasnya kurang dari 10 tahun di Pandeglang. Kami tegas tidak akan memberikan izin dengan alasan apapun,” kata Kepala BKD Pandeglang Ali Fahmi Sumanta di kantornya, Jumat (19/2).

Menurut Fahmi jika permohonan pindah diakomodir maka Pemkab Pandeglang dirugikan baik kehilangan SDM maupun rugi secara materil. “Rekrutmen ASN kan panitia lokalnya adalah Pemkab Pandeglang. Banyak biaya yang dikeluarkan selama proses seleksi. Selain itu kalau yang ingin diakomodir SDM ASN Pandeglang akan kurang terus. Sementara jumlah pegawai yang pensiun juga banyak setiap tahunnya,” jelasnya.

Untuk tambal sulam ASN yang pensiun, Fahmi mengatakan sudah mengajukan permohonan penambahan kuota pengangkatan CPNS atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) setiap tahunnya. “Setiap tahun kami ajukan kuota CPNS atau PPPK untuk Pandeglang. Jumlah ajuan pasti banyak tapi kuota dari pusat sedikit karena disesuaika dengan kemampuan anggaran daerah. Walaupun kuota sedikit diharapkan pengangkatan CPNS atau PPPK ada setiap tahunnya,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Endang Sumantri mendukung langkah BKD yang memperketat mutasi ASN ke luar daerah. “Mutasi atau pindah bagi ASN tidak bisa sembarangan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seperti masa pengabdian di daerah penempatan dan alasan kepindahannya kuat atau tidak. Makanya kami mendukung langkah BKD yang tidak gampang mengakomodir usulan mutasi bagi ASN,” kata Endang.

Endang juga menyarankan agar BKD Pandeglang terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) terkait wacana pengangkatan PPPK. “Sekarang daerah kan sudah diperbolehkan mengangkat PPPK jika memang mampu dalam penggajian. Tapi teknisnya sampai saat ini belum jelas. BKD harus terus berkoodinasi dengan pusat,” Endang menyarankan. (muhaemin)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp