DaerahPandeglangPolitik
Trending

Sejumlah Pejabat Pemkab Masuk Berkas Sengketa Pilkada Pandeglang di MK, Ada Masalah Apa?

PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Sejumlah ASN dan pejabat Pemkab Pandeglang masuk dalam berkas perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang diajukan pasangan calon Pilkada Pandeglang Thoni Fathoni Mukson-Miftahul Tamamy (Thoat) ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Mereka itu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pandeglang Taufik Hidayat, Camat Cigeulis Sibro Mulisi, Kepala Unit Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Cilanggawe Pandeglang Mahdi, Direktur BUMDes Cigeulis Agus Aliyudin, Kasi Trantib Cigeulis Didin Bahrudin, dan Sekdes Cigondang Samsul Bahri.

Dalam berkas permohonan yang diajukan Thoat, pejabat diduga melakukan kampanye terselubung memenangkan paslon pesaing pada Pilkada Pandeglang 9 Desember 2020 lalu. Kepala Dindikbud Taufik Hidayat misalnya, disebutkan melakukan kampanye terselubung melalui grup WhatsApp badan usaha milik desa (Bumdes).

Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi membenarkan ada nama-nama ASN dan pejabat Pandeglang yang masuk dalam materi PHP Pilkada Pandeglang. “Nama-nama ASN yang ada dalam permohonan pemohonan sebelumnya masuk juga ke Bawaslu dan sudah diproses,” kata Ade.

Bawaslu Pandeglang, kata Ade, akan menghadiri sidang MK sebagai pihak yang dimintai keterangan oleh MK. “Kami akan penuhi panggilan MK untuk ikut sidang PHP,” jelasnya.

Ketua KPU Pandeglang Ahmad Sujai menyatakan fokus menyiapkan pembelaan karena KPU merupakan pihak termohon. Soal adanya ASN yang ada dalam permohonan pemohon Sujai tidak membantah. “Kami fokus pada institusi kami saja. Diluar itu bukan ranah kami termasuk soal adanya ASN yang masuk dalam materi permohonan,” kata Sujai.

Sujai kembali menegaskan, pihaknya telah menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi persidangan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi Jumat (29/1/2021) nanti. Sidang perdana kata Sujai akan dimulai pukul 08.00 WIB ini mengagendakan pemeriksaan pendahuluan antara lain memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon, dan pengucapan ketetapan sebagai pihak terkait.

“Mohon doanya persidangan nanti berjalan lancar. Kami sebagai pihak termohon sangat mencurahkan perhatian pada persidangan nanti,” kata Sujai.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang Ali Fahmi Sumanta menyatakan belum tahu ada sejumlah pejabat dan ASN Pandeglang yang masuk pada permohonan PHP di MK. 

“Kalau di MK kami belum tahu. Ada juga ASN yang dilaporkan Bawaslu ke KASN (Komisi Apartur Sipil Negara). Ada beberapa ASN yang oleh KASN diputus bersalah itu sudah kami proses,” jelas Fahmi.

Soal langkah BKD membela ASN dan pejabat pemkab yang masuk permohonan PHP, Fahmi sudah menyerahkan ke Bagian Hukum Setda. “BKD hanya fokus ke sanksi. Pembelaan itu ada di bagian hukum,” ujarnya. (muhaemin/hendra)

 

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp